Selamat! Jabatan Kades Resmi Jadi 8 Tahun, Sudah Disahkan Presiden Jokowi dan Diundangkan, Ini Kriterianya

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Fazlul Rahman |

Sabtu , 27 Apr 2024 - 11:38

Selamat! Jabatan Kades Resmi Jadi 8 Tahun, Sudah Disahkan Presiden Jokowi dan Diundangkan, Ini Kriterianya--

ARGA MAKMUR, KORANRB.ID – Selamat bagi anda yang menjabat sebagai kepala desa termasuk di Provinsi Bengkulu.

Pemerintah sudah mengesahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

UU itu disahkan di Jakarta tanggal 25 April 2024 dan diundangkan di Jakarta tanggal 25 April 2024.

Undang-undang tersebut diantaranya merubah Pasal 39 terkait dengan masa jabatan Kepala Desa atau kades.

Pasal 39 ayat (1) menyebutkan jika Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Perubahan juga dilakukan pada Pasal 118 yang menjelaskan terakit masa mula berlakunya uUndang-undang ini.

Dalam huruf e menyebutkan jika Undang-undang ini berlaku pada kepala desa yang masa jabatannya berakhir sampai Bulan Februari 2024.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bengkulu Utara Rahmat Hidayat, S.STP, M.SI membenarkan sudah terbitnya Undang-undang tersebut.

“Sesuai dengan Undang-undang, Undang-undang tersebut sudah sah dan diundangkan tanggal 25 April,” terangnya.

Meskipun dalam penerapannya pemda Bengkulu Utara masih menunggu aturan turunan berupa peraturan pemerintah, namun ia tak menambah terkait penjelasan perpanjangan masa jabatan kepala desa tersebut.

Dalam Undang-undang tersebut menjelaskan jika masa jabatan yang semula enam tahun menjadi 8 tahun.

“Sehingga kepala desa yang sampai Februari lalu masih menjabat atau saat ini masih menjabat, dengan adanya Undang-undang tersebut maka masa jabatannya diperpanjang sampai 8 tahun,” terangnya.

selamat!  jabatan kades resmi jadi 8 tahun, sudah disahkan presiden jokowi dan diundangkan, ini kriterianya                            arga makmur, koranrb.id – selamat bagi anda yang menjabat sebagai kepala desa termasuk di provinsi bengkulu.
pemerintah sudah mengesahkan undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
uu itu disahkan di jakarta tanggal 25 april 2024 dan diundangkan di jakarta tanggal 25 april 2024. 
undang-undang tersebut diantaranya merubah pasal 39 terkait dengan masa jabatan kepala desa atau kades.
pasal 39 ayat (1) menyebutkan jika kepala desa memegang jabatan selama 8 (delapan tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
baca juga:jabatan kades jadi 8 tahun, pilkades serentak di kepahiang butuh rp2,5 miliar
perubahan juga dilakukan pada pasal 118 yang menjelaskan terakit masa mula berlakunya uundang-undang ini.
dalam huruf e menyebutkan jika undang-undang ini berlaku pada kepala desa yang masa jabatannya berakhir sampai bulan februari 2024.
kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa bengkulu utara rahmat hidayat, s.stp, m.si membenarkan sudah terbitnya undang-undang tersebut.
“sesuai dengan undang-undang, undang-undang tersebut sudah sah dan diundangkan tanggal 25 april,” terangnya.
meskipun dalam penerapannya pemda bengkulu utara masih menunggu aturan turunan berupa peraturan pemerintah, namun ia tak menambah terkait penjelasan perpanjangan masa jabatan kepala desa tersebut.
baca juga:hasil lengkap 8 besar dan jadwal semifinal piala asia u23, uzbekistan jadi lawan berat timnas
dalam undang-undang tersebut menjelaskan jika masa jabatan yang semula enam tahun menjadi 8 tahun.
“sehingga kepala desa yang sampai februari lalu masih menjabat atau saat ini masih menjabat, dengan adanya undang-undang tersebut maka masa jabatannya diperpanjang sampai 8 tahun,” terangnya.
hal ini tidak berlaku bagi kepala desa yang sebelum bulan februari lalu sudah mengakhiri masa tugasnya.
di bengkulu utara ada setidaknya 21 kepala desa yang sudah mengakhiri masa tugasnya sejak desember lalu dan saat ini desa-desa tersebut diisi oleh penjabat kepala desa.
baca juga:jaga kadar gula darah, ini 7 manfaat bayam merah yang jarang diketahui
mereka yang sudah mengakhiri masa tugasnya tersebut sudah berakhir dan tidak terpengaruh dengan undang-undang perubahan tersebut, termasuk soal masa jabatan.
“kita juga akhir tahun ini ada beberapa kepala desa yang akan mengakhiri masa jabatan selama 6 tahun, dengan undang-undang itu maka mereka tidak jadi mengakhiri masa tugas dari bertambah selama dua tahun kedepan,” terangnya.
namun untuk lebih jelas terkait dengan teknis perpanjangan masa jabatan tersebut, maka pemda bengkulu utara masih menunggu peraturan pemerintah sebagai dasar penerapan peraturan.
apalagi dijelaskannya dalam undang-undang perubahan tersebut bukan hanya mengatur terkait dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa.
namun juga terkait dengan pemberian tunjangan kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa atau bpd.
baca juga:dinas pmd pastikan tak ada pilkades, moratorium pemekaran desa, siapkan 37 asn pjs kades
sehingga pemerintah bengkulu utara masih akan menunggu petunjuk teknis dalam peraturan pemerintah sebagai dasar pelaksanaannya.
“undang-undang masih mengatur secara umum, untuk teknisnya kita menunggu dari peraturan pemerintah,” terangnya.
setelah terbitnya peraturan pemerintah tersebut, pemda bengkulu utara juga akan menindaklanjuti dengan pembuatan peraturan daerah maupun peraturan bupati.
“namun kita yakini dengan sudah adanya undang-undang tersebut, semua aturan turunannya akan berpatokan dengan undang-undang, termasuk soal masa jabatan kepala desa,” pungkas rahmat.
dengan adanya undang-undang perubahan yang disahkan tersebut, bukan hanya berdampak pada bertambahnya masa jabatan kepala desa.
baca juga:14 kades dan perangkat di benteng rayakan lebaran tanpa gaji, add dan dd belum cair
namun juga akan berdampak pada meningkatnya tunjangan perangkat desa dan bpd.
ini lantaran masuknya item tunjangan keluarga seperti anak dan istri maupun suami.
termasuk juga adanya tunjangan purna tugas selama satu tahun gaji pada kepala desa yang sudah mengakhiri masa tugasnya.
ini artinya, setiap kepala desa yang mengakhiri masa tugas akan mendapatkan uang purna tugas sekitar rp 30 – 40 juta. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Selasa 5 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan