Pemprov Bengkulu Serahkan Hibah Rp10 Miliar ke Polda Bengkulu, Jaga Kondusifitas Pilkada

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: Fazlul Rahman |

Selasa , 30 Apr 2024 - 15:05

SERAHKAN: Hibah Pilkada Rp10 miliar diserahkan kepada Polda di Gedung Daerah Balai Raya Semarak, Selasa 30 April 2024. (Foto : Bela Wilianti/koranrb.id)--

Namun, setelah itu semuanya berjalan baik dan tidak ada kejadian seperti itu lagi. Maka itu dukungan dari kepolisian dan polisi/Polri/TNI ini sangat dibutuhkan.

"Potensi terjadinya konflik atau gangguan Kamtibmas, itu sangat mungkin terjadi," ujarnya.

Lebih lanjut, konflik tersebut menurutnya terjadi karena ada pergerakan masa yang terjadi di kelompok masyarakat.

"Begitu pula karena adanya perbedaan kepentingan antar kelompok masyarakat maupun antar pasangan calon (paslon)," imbuhnya.

Untuk itu, ia meminta kepada Asisten I, Satpol PP dan Polda, agar selalu memitigasi kemungkinan tersebut.

Ia juga meminta agar dilakukan diskusi informal, agar bisa memacu tidak ada timbulnya konflik antar paslon yang akan berimbang antara masa pendukung.

"Itu harus bisa diantisipasi sejak awal," ucapnya.

Belum lagi, ditambahkannya potensi regulasi dan potensi multitafsir yang juga harus dipahami dan diduduk bersamakan, disamping KPU yang selalu menjelaskan dengan pertemuan dan sosialisasi.

"Saya kira aparat penegak hukum betul-betul satu pemahaman, satu narasi, sehingga apapun yang diminta keterangan dengan masyarakat itu dengan narasi dan informasi yang sama," ujarnya.

Catatn-catatn tersebut, nantinya diharapkan menjadi progresi Satpol PP dan Kesbangpoldalam upaya mengedukasi masyarakat.

Berdasarkan pengalaman Pemilu yang dilakukan pada 14 Februari lalu yang berjalan dengan aman, lancar, dan tertib.

Memang ada gesekan antar kandidat maupun pendukung tom pemenangan yang cukup keras. Namun, setelah Pemilu selesai, semua tidak ada masalah lagi.

pemprov bengkulu serahkan hibah rp10 miliar ke polda bengkulu, jaga kondusifitas pilkada                            bengkulu, koranrb.id - pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu serahkan hibah rp10 miliar kepada polda bengkulu.
sejumlah dana tersebut nantinya akan digunakan untuk menjaga kondusifitas pemilihan umum daerah (pilkada), yang akan diselenggarakan pada 27 november 2024 mendatang.
penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah, dilakukan langsung oleh gubernur bengkulu, prof. dr. h. rohidin mersyah, mma., dan kapolda bengkulu irjen pol drs. h. armed wijaya, m.h. 
di laksanakan di gedung daerah balai raya semarak, senin, 30 april 2024. 
baca juga:punya ukuran tubuh raksasa, ini 10 ikan terbesar yang ada di dunia 
usai pelaksanaan penandatanganan nphd tersebut, gubernur rohidin menyampaikan, bahwa secara nasional di tahun 2024 ini indinesia akan menyelenggarakan pilkada serentak di 37 provinsi dab 545 kabupaten/kota. 
sebab ada satu daerah, yakni daerah istimewa (di) yogyakarta yang tidak menyelenggarakan pilkada.
pasalnya, sri sultan hamengkubuwono x dan kgpaa paku alam x yang otomatis menjadi gubernur dan wakil gubernur di yogyakarta seumur hidup.
"selain itu, ada 5 walikota yang juga tidak di pilih melakukan pemilihan wilayah dki jakarta," tambah rohidin, selasa, 30 april 2024.
baca juga:breaking news: diduga plagiat, kpu bengkulu panggil pemenang juara 3 maskot pilgub bengkulu.
secara tahapan, ia menyampaikan pilkada serentak ini sudah dimulai sejak maret lalu.
bahkan, pada 4 mei mendatang, akan diselenggarakan launching maskot dan tagline pilkada gubernur dan wakil gubernur.
"kita yakin sekali karena sudah 4 kali melaksanakan pilkada langsung. yakni tahun 2005, 2010, 2016, dan 2020, untuk pelaksanaan pilkada gubernur dan bupati/walikota di bengkulu berjalan dengan tertib, aman, dan baik," tuturnya. 
rihidin mengatakan, awal-awal pelaksanaan pilkada langsung dahulu ditahun 2005, memang ada kejadian yang menimbulkan konflik yamg anarkis di kabupaten laur. 
baca juga:persoalan sampah di kota bengkulu tak pernah tuntas, ini tanggapan ketum hmi bengkulu
namun, setelah itu semuanya berjalan baik dan tidak ada kejadian seperti itu lagi. maka itu dukungan dari kepolisian dan polisi/polri/tni ini sangat dibutuhkan.
"potensi terjadinya konflik atau gangguan kamtibmas, itu sangat mungkin terjadi," ujarnya.
lebih lanjut, konflik tersebut menurutnya terjadi karena ada pergerakan masa yang terjadi di kelompok masyarakat.
"begitu pula karena adanya perbedaan kepentingan antar kelompok masyarakat maupun antar pasangan calon (paslon)," imbuhnya. 
baca juga:tak hanya hari buruh, 1 mei juga merupakan tanggal ditemukan pluto dan didirikan iluminati
untuk itu, ia meminta kepada asisten i, satpol pp dan polda, agar selalu memitigasi kemungkinan tersebut.
ia juga meminta agar dilakukan diskusi informal, agar bisa memacu tidak ada timbulnya konflik antar paslon yang akan berimbang antara masa pendukung.
"itu harus bisa diantisipasi sejak awal," ucapnya.
belum lagi, ditambahkannya potensi regulasi dan potensi multitafsir yang juga harus dipahami dan diduduk bersamakan, disamping kpu yang selalu menjelaskan dengan pertemuan dan sosialisasi.
baca juga:breaking news: rumah kontrakan di sawah lebar terbakar
"saya kira aparat penegak hukum betul-betul satu pemahaman, satu narasi, sehingga apapun yang diminta keterangan dengan masyarakat itu dengan narasi dan informasi yang sama," ujarnya.
catatn-catatn tersebut, nantinya diharapkan menjadi progresi satpol pp dan kesbangpoldalam upaya mengedukasi masyarakat.
berdasarkan pengalaman pemilu yang dilakukan pada 14 februari lalu yang berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. 
memang ada gesekan antar kandidat maupun pendukung tom pemenangan yang cukup keras. namun, setelah pemilu selesai, semua tidak ada masalah lagi. 
baca juga:siap-siap, kelas 3 sd wajib masukan mata pelajaran bahasa inggris
"setelah pemilu itu selesai, ini sudah nyambung semua lagi," tuturnya.
khusus untuk penandatanganan nphd tersebut, artinya setelah ditanda tanganai pihak polda sudah bisa memanfaatkan dan atersebut sesuai dengan kepentingannya. 
terlebih, sabtu mendatang, sudha akan dilaunching maskot dan tagline pilkada. 
"koordinasi pengamanan ini tentu diperlukan, terutama kepada kasatpol pp dan kapolda bengkulu," ujarnya.
baca juga:jadwal final dan perebutan juara ke 3 piala asia u23 2024, lawan iraq, lini pertahanan timnas rawan
selain itu, ia juga memastikan masyarakat yang ada di lapas bisa memiliki data kependudukan serta memiliki hak dan kesempatan untuk emmilih. 
"makanya saya meminta asisten i rapat kepada dukcapil kabupaten/kota, sgar pada saat penuranan dps itu mereka bisa dimasukan dan sudah melakukan perekaman ktp di masing-masing daerah," tutupnya.
sementara, kapolda bengkulu irjen pol drs. h. armed wijaya, m.h., menuturkan dana tersebut akan digunakan dalam mendukung suksesnya pelaksanaan pilkada yang aman, damai, dan kondusif di provinsi bengkulu. 
ia juga berharap, pelaksanaan pilkada ini nanti juga seperti pelaksanaan pemilu beberapa waktu lalu yang tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. terutama di provinsi bengkulu ini. 
baca juga:endemik yang langka! ini 10 hewan yang hanya bisa ditemui di indonesia
"layaknya pemilu, kami juga pilkada akan sesukses itu," ujar armed.
dari sisi gangguan, ia menuturkan untuk pelaksanaa pilkada tentu akan ada gamgguan yang bervariasi daripada pemilu.
karena pilkada ini sifatnya lokal dan tentu potensi gangguannya akan lebih tinggi dari pemilu.
"meski begitu, saya dan jajaran yakin bahwa pelaksanaan pilkada akan tetap berjalan aman, damai, dan lancar. kita sudah lakukan upaya menciptakan kondisi untuk mengambil simpati agar mendukung program-program keamanan dalam rangka pilkada, yang juga sudah diselenggarakan oleh pemda," tutupnya. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Jumat 5 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan