KPU Provinsi Bengkulu Tunggu Dana Hibah Pilkada Serentak 2024

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Kamis , 02 May 2024 - 21:31

KPU Provinsi Bengkulu tunggu dana hibah Pilkada serentak 2024 --Abdi/RB

KORANRB.ID - Tahapan Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bengkulu telah berjalan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu, Rusman Sudarsono SE, sebut progres pencairan dana hibah yang diperuntukan untuk Pilkada harus diserahkan paling lambat 5 bulan sebelum pencoblosan.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Pencairan dana hibah KPU tersebut, masih menunggu sisa 60 persen yang belum diterima KPU Provinsi Bengkulu.

Merujuk pada peraturan Kemendagri Nomor 54 paling lambat 5 bulan sebelum hari pencoblosan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

“Artinya, terakhir dana hibah pilkada dari pemerintah daerah untuk KPU paling lambat tanggal 27 Mei 2024 harus masuk ke rekening KPU," terang Rusman.

Rusman menyatakan bahwa pihaknya KPU Provinsi Bengkulu telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu untuk memastikan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan Kemendagri RI.

"Proses pencairan dana hibah tidak harus menunggu 5 bulan sebelum pemilihan. Contohnya, di Kabupaten Bengkulu Utara sudah 100 persen pencairan dana hibah Pilkada, artinya tidak ada masalah untuk dicairkan sebelum ketentuan Kemendagri," ucap Rusman.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler, S.IP, M.AP akan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Bengkulu terkait dengan dana hibah Pilkada.

Termasuk dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

kpu provinsi bengkulu tunggu dana hibah pilkada serentak 2024                             koranrb.id - tahapan pilkada serentak 2024 di provinsi bengkulu telah berjalan.
ketua komisi pemilihan umum (kpu) provinsi bengkulu, rusman sudarsono se, sebut progres pencairan dana hibah yang diperuntukan untuk pilkada harus diserahkan paling lambat 5 bulan sebelum pencoblosan.
hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan kementerian dalam negeri (kemendagri) ri.
pencairan dana hibah kpu tersebut, masih  menunggu sisa 60 persen yang belum diterima kpu provinsi bengkulu.
baca juga:pilkada seluma, bupati erwin berpeluang berpasangan dengan tokoh muda golkar ini 
baca juga:soroti kekerasan terhadap jurnalis, dewan pers gelar workshop peliputan pilkada 2024 
merujuk pada peraturan kemendagri nomor 54 paling lambat 5 bulan sebelum hari pencoblosan pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 mendatang.
“artinya, terakhir dana hibah pilkada dari pemerintah daerah untuk kpu paling lambat tanggal 27 mei 2024 harus masuk ke rekening kpu," terang rusman.
rusman menyatakan bahwa pihaknya kpu provinsi bengkulu telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu untuk memastikan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan kemendagri ri.
"proses pencairan dana hibah tidak harus menunggu 5 bulan sebelum pemilihan. contohnya, di kabupaten bengkulu utara sudah 100 persen pencairan dana hibah pilkada, artinya tidak ada masalah untuk dicairkan sebelum ketentuan kemendagri," ucap rusman.
baca juga:maju pilkada, anggota dprd terpilih maupun yang masih menjabat harus mundur, ini alasannya 
baca juga:kejutan! wabup kepahiang zurdi nata gandeng anak buah rohidin, maju pilkada 2024, daftar di pdi-p dan pkb
ketua komisi i dprd provinsi bengkulu, dempo xler, s.ip, m.ap akan berkoordinasi dengan kpu provinsi bengkulu terkait dengan dana hibah pilkada.
termasuk dengan pemerintah provinsi bengkulu.
“kami akan dorong pencairan dana hibah pilkada sesuai aturan perundang-undangan,” kata dempo. 
dempo berharap pilkada serentak di provinsi bengkulu bisa berjalan dengan lancar.
baca juga:jelang pilkada, baliho balon kepala daerah banyak terpasang, ini penjelasan bawaslu
baca juga:4 tokoh ikut survei partai golkar untuk diusung di pilkada seluma
baik pilgub, pilwakot maupun pilbup di 9 kabupaten.
menurutnya, tahapan pilkada sulit dilaksanakan dengan baik oleh kpu maupun bawaslu apabila tidak didukung dengan dana yang ada. 
“jangan sampai tahapan pilkada yang dilakukan oleh kpu terganggu. mudah-mudahan tidak ada kendala,” kata dempo. 
rusman mangatakan, bahwa saat ini kpu telah memasuki tahapan pilkada, di mana pihaknya sudah melakukan perekrutan badan ad hoc sebagai persiapan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. 
baca juga:15 balon kada dan wakada baru pilkada bengkulu disurvei partai golkar, 3 diantaranya asn 
baca juga:ingin maju pilkada seluma jalur independen? simak alur dan syaratnya
dengan demikian, pencairan dana hibah sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh kemendagri ri tentunya akan mempermudah proses persiapan dan pelaksanaan pilkada di provinsi bengkulu.
"pada permendagri, itu kan paling lambat, sebelum itu sudah masuk kas kpu artinya tidak apa. karena saat ini kita sudah masuk tahapan perekrutan badan adhock," ucap rusman. 
sebelumnya pemerintah provinsi bengkulu sudah melakukan penandatanganan naskah penandatanganan hibah daerah (nphd) dengan polda bengkulu untuk keamanan pilkada sebesar 10 miliar. 
untuk diketahui dan hibah pilkada untuk komisi pemilihan umum (pku) provinsi bengkulu sebesar rp 110 miliar, untuk tahapan pemilihan umum (pemilu) serentak tahun 2024 lalu. 
sesuai dengan peraturan kementerian dalam negeri, bawah pada tahun 2023 pencairan sebesar 40 persen kemudian pada tahun 2024 sebesar rp 60 persen. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 3 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan