Dugaan Pemotongan Insentif ASN, Bupati Sidoarjo Tak Hadiri Panggilan KPK

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Ade Haryanto |

Jumat , 03 May 2024 - 22:37

Juru Bicara KPK Ali Fikri menerangkan tidak hadirnya Bupati Sidoarjo dalam pemanggilan Senin 3 Mei 2024.--disway

dugaan pemotongan insentif asn, bupati sidoarjo tak hadiri panggilan kpk                            jakarta, koranrb.id – komisi pemberantasan korupsi (kpk) tengah mengusut dugaan pemotongan insentif aparatur sipil negara (asn) di pemerintah kabupaten sidoarjo.
untuk itu, kpk memanggil bupati sidoarjo ahmad muhdlor senin 3 mei 2024.
namun kemarin ali kembali mangkir dari pemeriksaan kpk.
namun, kpk tidak bisa menerima ketidakhadiran tersangka kasus pemotongan insentif aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) sidoarjo tersebut.
baca juga:unik! kerabat ikan salmon, ini 5 fakta ikan trout pelangi 
karena tidak disertai alasan.
”dalam surat itu tidak ada alasan ketidakhadirannya,” ujar juru bicara kpk ali fikri di jakarta kemarin.
ali menambahkan, praperadilan yang diajukan muhdlor sama sekali tidak menunda atau menghentikan proses penyidikan.
”kalau menghormati proses hukum, am (ahmad muhdlor, red) harusnya hadir sesuai panggilan penyidik,” tegasnya sebagaimana dilansir jawa pos.
baca juga:seleksi ppk kpu seluma, 325 peserta tunggu hasil seleksi administrasi
dalam panggilan pertama pada 19 april lalu, muhdlor absen dengan alasan sakit.
empat hari kemudian 23 april 2024, tim penyidik kpk telah mengecek langsung kondisi pria 33 tahun tersebut di rsud sidoarjo barat dan dipastikan sudah bisa melakukan rawat jalan hingga menjalani pemeriksaan.
selain muhdlor, kpk juga telah menetapkan dua tersangka lain dalam kasus itu.
keduanya adalah kepala badan pelayanan pajak daerah (bppd) sidoarjo ari suryono dan kasubbag umum bppd sidoarjo siska wati.
baca juga:efek positif dan negatif bagi tubuh saat mengkonsumsi teh telur, begini sejarahnya
ali menegaskan, kepada pihak-pihak yang melakukan perintangan atau penghalangan proses penyidikan, kpk tidak segan menerapkan pasal 21 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.
 ”setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, dan menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka dapat dipidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun,” tandasnya.
namun, ali fikri enggan berkomentar soal kemungkinan kpk melakukan jemput paksa terhadap muhdlor.
baca juga:dapat tambahan, ini kuota pupuk subsidi di 19 kecamatan bengkulu utara
dia mengatakan, yang pasti seharusnya kuasa hukum berperan mendukung kelancaran proses hukum.
”bukan justru memberikan saran yang bertentangan dengan norma hukum,” cetusnya.
sementara itu, mustofa abidin, kuasa hukum muhdlor, enggan berkomentar soal kliennya yang mangkir lagi dari panggilan penyidik kpk.
pesan singkat dan telepon dari jawa pos tidak direspons.
terpisah, pakar hukum universitas trisakti abdul fickar hadjar menuturkan, dalam hukum acara pidana, bila tersangka dipanggil dua kali tidak hadir, pemeriksaan berikutnya dipanggil paksa. ”dibawa secara paksa,” ucapnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 4 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan