Seleksi ASN Tak Mungkin Ditunda Usai Pilkada

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Ade Haryanto |

Jumat , 03 May 2024 - 22:46

Men PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan tidak mungkin menunda seleksi ASN hingga selesai Pilkada serentak.--disway

seleksi asn tak mungkin ditunda usai pilkada                            jakarta, koranrb.id – seleksi aparatur sipil negara (asn) tidak mungkin ditunda hingga pegelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak selesai.
sebab ini terbentur dengan regulasi.
sebelumnya  ombudsman meminta kementerian pendayagunaan aparatur negara reformasi dan birokrasi untuk menunda  waktu seleksi asn  hingga setelah pilkada serenta.
kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemen pan-rb) memastikan tidak mungkin menunda seleksi asn karena beleid terkait mengatur penyelesaian tenaga non-asn paling lambat desember 2024.
baca juga:cegah dbd mewabah di bengkulu selatan, ini pesan bupati gusnan 
beleid yang dimaksud undang-undang nomor 20/2023. menurut men pan-rb abdullah azwar anas, ombudsman tidak perlu khawatir seleksi asn akan dijadikan komoditas politik dalam pilkada. 
sebab, lanjut dia, tidak mungkin ada nama-nama baru yang bisa diusulkan pemerintah daerah untuk menjadi asn.
”mereka yang bisa diproses adalah yang telah masuk database di bkn (badan kepegawaian nasional, red),” terangnya.
apalagi, saat ini tidak diperbolehkan mengangkat tenaga non-asn.
baca juga:dugaan pemotongan insentif asn, bupati sidoarjo tak hadiri panggilan kpk
karena itu, setiap calon kepala daerah tidak lagi bisa mengumbar janji politik pengangkatan asn.
”seleksi asn juga sangat ketat.
bahkan, kami pakai face recognition untuk mencegah joki,” ujarnya.
bahkan, karena sistem sangat dipercaya, berbagai tes dari komisi pemberantasan korupsi dititipkan ke kemen pan-rb.
baca juga:temuan rp104 juta dd ujung padang belum pengembalian, inspektorat seluma: bakal proses hukum 
begitu pula seleksi akademi militer, kementerian luar negeri, kejaksaan agung, serta mahkamah agung.
’’ini sekalian saya mengumumkan tahun ini ada penerimaan 20 ribu hakim.
semoga kebutuhan hakim di daerah segera terpenuhi,” tuturnya.
terpisah, anggota komisi ii dpr ri guspardi gaus mengatakan, boleh saja ombudsman mengusulkan penundaan.
namun, kata dia, usulan itu tentu perlu dikaji secara mendalam. 
baca juga:unik! kerabat ikan salmon, ini 5 fakta ikan trout pelangi 
sebab, lanjutnya, pendaftaran casn tentu sudah direncanakan secara matang.
proses pendaftaran pastinya juga sudah dibahas antara bkn dan kemen pan-rb.
’’pendaftaran casn itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak,’’ beber politikus pan itu.
sementara itu, anggota komisi ii lainnya mardani ali sera mengatakan, usulan ombudsman merupakan ide yang masuk akal.
baca juga:seleksi ppk kpu seluma, 325 peserta tunggu hasil seleksi administrasi
apalagi, kata anggota fraksi pks dpr ri itu, jika pj kepala daerah ikut kontestasi dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. ’’itu yang dikhawatirkan,’’ ucapnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 4 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan