Gugatan Tabat Lebong-BU Hanya Membuang Anggaran

Reporter: Muharista Delda |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 03 May 2024 - 23:32

BERKEPANJANGAN : Tabat Lebong-BU di eks wilayah Kecamatan Padang Bano yang digugat Pemkab Lebong. Muharista Delda/RB --

gugatan tabat lebong-bu hanya membuang anggaran                            koranrb.id - langkah pemerintah kabupaten (pemkab) lebong menggugat masalah tapal batas (tabat) antara kabupaten lebong dengan kabupaten bengkulu utara (bu), dinilai terlalu berlebihan. 
apalagi untuk menggugat tabat lebong-bu itu ke mahkamah konstitusi (mk), pemkab lebong dinilai hanya membuang anggaran karena sampai menguras anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) hingga rp 5,7 miliar. 
pemuda lebong, revan arizen mengatakan, dari pada menggugat tabat lebong-bu jauh lebih baik pemkab lebong fokus pada program pembangunan yang lebih bernilai bagi masyarakat. 
‘’misalnya fokus pada penanganan kemiskinan yang berdampak pada tingginya kasus stunting di kabupaten lebong, dari pada menggugat tabat lebong-bu yang secara administrasi kecil kemungkinan bisa dimenangkan pemkab lebong ‘’ ujar revan.
baca juga:ujian sekolah tingkat sd dan smp bebas pilih cat atau manual
baca juga:serapan anggaran kabupaten lebong masih didominasi gaji asn
sekalipun dalam penanganan masalah tabat lebong-bu itu, pemkab lebong menunjuk tim kuasa hukum berkaliber nasional, tidak menjamin gugatan dikabulkan. 
‘’buktinya dalam putusan sela yang diputuskan 9 hakim mk april 2024, gubernur bengkulu diminta kembali memfasilitasi mediasi penyelesaian tabat lebong-bu,'' tutur revan.
artinya, pemkab lebong hanya berkesempatan membahas kembali masalah penetapan tabat lebong-bu bersama pemkab bu.
kalaupun pemkab bu tetap bersikukuh mempertahankan wilayah eks kecamatan padang bano, tidak ada jaminan pemkab lebong bisa menempuh upaya hukum lagi.
baca juga:lelang saja pengelolaan wisata untuk dongkrak pad 
baca juga:bkd lebong targetkan pad pajak tahun 2024 over
apalagi gugatan masalah tabat lebong-bu di eks kecamatan padang bano itu sangat kental nuansa politisnya.
sementara sumbangsih pendapatan asli daerah (pad) dari eks kecamatan padang bano selama ini ke pemkab lebong tidak begitu terlihat. 
justru wilayah itu terkesan sangat dibutuhkan pemkab lebong atau para elite politik yang berkepentingan di kabupaten lebong dalam kontestasi politik. 
‘’kami khawatir langkah pemkab lebong menggugat regulasi pusat itu akan berdampak negatif terhadap sumber keuangan daerah dari dau (dana alokasi umum, red) karena dinilai pusat menghamburkan uang,'' tandas revan.
baca juga: tersebar di 7 kecamatan, minimal dapat 8.169 dukungan 
baca juga:sudah 89 kasus dbd, 2 meninggal, dinkes perketat psn
terpisah, kabag hukum sekretariat kabupaten lebong, mindri yaserhan, sh, mh memastikan langkah pemkab lebong menggugat tabat lebong-bengkulu utara semata mengakomodir keinginan masyarakat. 
tidak hanya masyarakat eks kecamatan padang bano saja, melainkan hampir seluruh masyarakat di lebong. 
‘’kalau permendagri nomor 20 tahun 2015 tentang batas daerah kabupaten bengkulu utara dengan kabupaten lebong provinsi bengkulu tidak dibatalkan, lebong akan kehilangan 18 desa di 6 kecamatan selain eks kecamatan padang bano,'' tandas mindri.
dilansir sebelumnya, lebong menganggarkan dana untuk menggugat tabat lebong-bengkulu utara itu di apbd perubahan 2022. 
pemkab lebong menggugat tabat itu setelah mendapat desakan dari kelompok masyarakat yang menamakan diri gerakan bela tanah adat (garbeta).

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 4 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan