Gerindra Belum Berniat Revisi UU Kementerian, Baru Sebatas Aspirasi

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 09 May 2024 - 23:33

Gerindra Belum Berniat Revisi UU Kementerian, Baru Sebatas Aspirasi --Abdi/rb

’’Selama itu sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka tidak ada larangan,’’ ujarnya di sela-sela acara perayaan hari lahirnya, Selasa (7/5) lalu.

Nah, merujuk UU Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara, jumlah keseluruhan kementeria dibatasi paling banyak 34. Ketentuan itu termaktub dalam Pasal 15. Dengan demikian, jika pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah jumlah kementerian, maka UU tersebut harus direvisi.

UU tersebut juga menegaskan bahwa jumlah Kementerian tidak dimungkinkan melebihi 34 dan diharapkan akan terjadi pengurangan guna reformasi birokrasi. Ketentuan tersebut diatur di bagian penjelasan umum UU Nomor 39/2008.

Anies menegaskan posisinya bukan dalam konteks memberikan penilaian baik atau buruk wacana menambah jumlah kementerian. Sebab, menurutnya penambahan nomenklatur merupakan hak presiden terpilih.

’’Presiden terpilih memiliki hak prerogatif selama dia berada di dalam koridor undang-undang,’’ imbuh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sebelumnya, mantan capres Ganjar Pranowo juga menyoroti wacana penambahan kementerian itu. Ganjar dengan tegas menyebut bahwa wacana itu tidak sesuai dengan UU Kementerian Negara. Karena itu, dia mengingatkan agar kepentingan politik akomodasi tersebut jangan sampai melanggar regulasi. (**)

gerindra belum berniat revisi uu kementerian, baru sebatas aspirasi                             koranrb.id - partai gerindra menegaskan isu penambahan nomenklatur kementerian baru sebatas aspirasi.
presiden terpilih prabowo subianto juga belum memutuskan terkait hal itu.
 ketua harian partai gerindra sufmi dasco ahmad mengakui, memang ada masukan untuk itu.
tetapi fokus utama prabowo saat ini adalah merancang janji program yang telah dijanjikan dalam kampanye.
baca juga: anggaran turun, aduan membludak di dkpp 
baca juga:sebelum diserahkan ke mk dan dkpp, dpw pan bengkulu lapor ke dpp
’’nah itu untuk nomenklatur kementerian itu belum ada,’’ ujarnya di hotel tavia heritage, jakarta, kemarin (9/5).
apalagi, jumlah nomenklatur kementerian telah diatur secara limitatif dalam undang-undang kementerian.
artinya, jika ada perubahan, hal itu memerlukan revisi pada level uu. sebagai wakil ketua dpr ri, dasco menyebut belum ada rencana untuk melakukan revisi tersebut.
’’kan belum ada. makanya saya bingung. jadi ya kita anggap aja itu aspirasi, masukan gitu,’’ imbuhnya.
baca juga:pan bakal laporkan ke mk dan dkpp, bawaslu provinsi bengkulu: silakan!
baca juga:pan akan laporkan bawaslu provinsi bengkulu ke dkpp, sebut dasar dan alasannya 
hal itu, kata dia, sama halnya juga dengan beredarnya nama-nama menteri di sosial media.
bagi gerindra, itu bagian dari dinamika dan aspirasi.
yang jelas, keputusan resmi belum ada.
saat ini, penggodokan masih berlangsung.
baca juga:senin, ppp antarkan laporan ke dkpp
baca juga:breaking news: gugatan dikabulkan bawaslu, ppp tetap laporkan kpu bengkulu tengah ke dkpp
  terkait derasnya kritik bahwa penambahan menteri sebagai bentuk politik akomodatif, dasco tak ambil pusing.
bagi dia, mengakomodasi kawan yang sudah berjuang bersama untuk membangun indonesia bukan hal terlarang.
’’itu kan adalah hak pemenang,’’ kata dasco.
  dasco tidak menutup kans siapapun tokoh atau pihak menjadi menteri. baginya, setiap warga negara yang punya hak politik dan ikut berjuang dalam pilpres, itu juga menjadi pertimbangan.
baca juga:caleg gugat kpu dan bawaslu kepahiang rp2 miliar, bawa ke dkpp
baca juga:breaking news : ini pengganti komisioner kpu bengkulu utara yang diberhentikan dkpp
’’jadi tidak hanya artis, yang di luar artis juga dipertimbangkan,’’ tegasnya.
wacana pemerintahan prabowo subianto-gibran rakabuming raka akan menambah nomenklatur kementerian dari 34 menjadi 40 terus mendapat sorotan.
mantan calon presiden anies baswedan ikut buka suara mengenai rencana tersebut. 
  anies mengatakan, meski kebijakan itu merupakan hak prerogatif presiden, penambahan nomenklatur kementerian harus didasarkan pada undang-undang.
baca juga:doa bersama, ini pesan mahfud md di bengkulu utara, juga soal putusan dkpp
baca juga:dkpp menjatuhkan sanksi peringatan terhadap kpu, status pencalonan prabowo-gibran masih aman 
’’selama itu sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka tidak ada larangan,’’ ujarnya di sela-sela acara perayaan hari lahirnya, selasa (7/5) lalu. 
  nah, merujuk uu nomor 39/2008 tentang kementerian negara, jumlah keseluruhan kementeria dibatasi paling banyak 34. ketentuan itu termaktub dalam pasal 15. dengan demikian, jika pemerintahan prabowo-gibran berencana menambah jumlah kementerian, maka uu tersebut harus direvisi. 
  uu tersebut juga menegaskan bahwa jumlah kementerian tidak dimungkinkan melebihi 34 dan diharapkan akan terjadi pengurangan guna reformasi birokrasi. ketentuan tersebut diatur di bagian penjelasan umum uu nomor 39/2008. 
  anies menegaskan posisinya bukan dalam konteks memberikan penilaian baik atau buruk wacana menambah jumlah kementerian. sebab, menurutnya penambahan nomenklatur merupakan hak presiden terpilih. 
’’presiden terpilih memiliki hak prerogatif selama dia berada di dalam koridor undang-undang,’’ imbuh mantan gubernur dki jakarta itu.
 sebelumnya, mantan capres ganjar pranowo juga menyoroti wacana penambahan kementerian itu. ganjar dengan tegas menyebut bahwa wacana itu tidak sesuai dengan uu kementerian negara. karena itu, dia mengingatkan agar kepentingan politik akomodasi tersebut jangan sampai melanggar regulasi. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 10 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan