Kewajiban Sertifikat Halal Usaha Mikro dan Kecil Ditunda, Ini Penjelasan Kemenag dan Pendapat Dewan

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 16 May 2024 - 21:30

Kewajiban sertifikat halal usaha mikro dan kecil ditunda, ini penjelasan Kemenag dan pendapat dewan --Abdi/rb

kewajiban sertifikat halal usaha mikro dan kecil ditunda, ini penjelasan kemenag dan pendapat dewan                              bengkulu – pemerintah melalui kementerian agama (kemenag) memutuskan menunda kewajiban sertifikat halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil (umk).
sedianya aturan itu berlaku efektif 18 oktober 2024.
tetapi ditetapkan diundur sampai dengan oktober 2026.
ini penjelasan kemenag dan pendapat dewan  
baca juga:dana hibah rp30 miliar, kpu mesti maksimal sosialisasikan pilkada serentak
baca juga:atlet silat kaur sabet 1 medali emas, 1 perak dan 3 perunggu 
di lapangan terdapat ketimpangan antara jumlah pelaku umk dengan realisasi sertifikasi halal oleh kementerian agama (kemenag).
merujuk data dari kementerian bidang perekonomian, saat ini jumlah umk di seluruh indonesia mencapai 28 juta pelaku.
sementara itu realisasi sertifikasi halal untuk umk baru di angka 3,6 juta pelaku.
perinciannya adalah 3.473.799 pelaku usaha mikro dan 243.574 pelaku usaha kecil.
baca juga:50 pelajar sdn 1 kaur ikuti asesmen sumatif akhir, ujian untuk kelulusan
baca juga:15 guru di kabupaten kaur dipastikan lulus menjadi guru penggerak
dengan kata la in baru 12,85 peren pelaku umk yang sudah mengantongi sertifikat halal kemenag.
pengumuman penundaan kewajiban sertifikat halal untuk umk itu disampaikan menag yaqut cholil qoumas di jakarta 16 mei 2024.
dia mengklaim bahwa penundaan itu sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pelaku umk di seluruh indonesia.
keputusan itu diambil setelah rapat terbatas yang dipimpin presiden joko widodo pada 15 mei 2024 lalu.
baca juga:dapat menambah energi dan stamina, berikut 7 manfaat belut untuk kesehatan
baca juga:idola lintas generasi, ini sejarah dan perkembangan toyota kijang
’’dengan penundaan ini, pelaku umk diberi kesempatan untuk mengurus nomor induk berusaha (nib) dan mengajukan sertifikasi halal sampai oktober 2026,’’ katanya. 
dia menegaskan kebijakan itu untuk mencegah pelaku umk yang belum memiliki sertifikat halal, bermasalah secara hukum.
diantaranya terkena sanksi administrasi yang berlaku sesuai aturan uu jaminan produk halal.
yaqut mengatakan ketentuan kolnggaran itu hanya berlaku untuk produk umk.
baca juga:lolos sejak awal mei, 32 calon panwascam di seluma belum dilantik, ini penyebabnya
baca juga:lakukan 6 langkah ini agar tidak mengantuk saat bekerja
selain itu, misalnya usaha menengah dan besar, tetap berlaku aturan wajib mulai 18 oktober 2024.
aturan ini tertuang juga dalam peraturan pemerintah 39/2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal.
di dalam pasal 140 diatur bahwa produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan wajib bersertifikat halal mulai 18 oktober 2024.
pelayanan sertifikat halal dijalankan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal (bpjph) kemenag.
baca juga:rasakan banyak manfaat alang - alang bagi kesehatan
baca juga:sangat gesit, ini 9 fakta menarik macan dahan yang dianggap punah secara lokal
kepala bpjph kemenag aqil irham mengatakan pemerintah perlu mempersiapkan anggaran yang cukup untuk memfasilitasi sertifikasi halal umk, lewat program deklarasi mandiri. 
selama ini bpjph kemenag mengalami keterbatasan anggaran untuk pembiayaan fasilitas sertifikasi halal kategori self declare (deklarasi mandiri).
setiap tahun kemenag hanya punya anggaran untuk membiayai 1 juta sertifikat halal untuk self declare.
pendapat ketua komisi i dprd provinsi bengkulu, dempo xler mendukung langkah kemenag menunda kewajiban sertifikat halal untuk pelaku umk.
sampai semua pelaku umk benar-benar siap.
baca juga:lolos sejak awal mei, 32 calon panwascam di seluma belum dilantik, ini penyebabnya
baca juga:lakukan 6 langkah ini agar tidak mengantuk saat bekerja
sebab masih banyak pelaku umk belum mendapatkan informasi secara detail kebijakan tersebut. 
“perlu dilakukan sosialisasi secara menyeluruh. termasuk masalah hukum yang bisa menjerat pelaku umk. jangan sampai pelaku umk terjerat masalah hukum tanpa tahu kebijakan tersebut,” kata dempo. 
di bagian lain pengamat kebijakan publik dari universitas indonesia (ui) lina miftahul jannah mengatakan, dengan penduduk mayoritas islam, ketentuan soal sertifikat halal itu memang diperlukan.
namun dia mengatakan penargetan yang semula ditetapkan per 18 oktober 2024 itu terburu-buru.
mengingat jumlah pelaku umk yang sangat banyak. kemudian kemampuan literasinya juga sangat beragam.
’’sebagai dasar mengurus sertifikat halal, harus punya nib dulu,’’ katanya.
ironisnya sampai saat ini tidak semua pelaku umk memahami apa itu nib.
termasuk bagaimana proses mengurusnya. padahal nib itu aturan dasar sebelum mengurus sertifikat halal.
dengan keragaman literasi dan banyaknya jumlah umk, pemerintah harus menjalankan skenario sosialisasi serta pendampingan yang massif.
dia mengusulkan pemerintah bisa melibatkan mahasiswa untuk sosialisasi dan pendampingan pengurus nib, termasuk sertifikasi halal.
sebagai kompensasinya, mahasiswa mendapatkan kredit poin dalam program merdeka belajar kampus merdeka (mbkm).
dengan skema tersebut, pemerintah tidak perlu menyediakan anggaran yang besar, untuk proses pendampingan.
lina mengatakan mahasiswa bisa bekerja secara sukarela, selama ada kompensasi kredit dalam perkuliahan mereka. (pkt)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 17 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan