PH Kermin: Jika Ada Banding, Kapanpun Kami Siap

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 17 May 2024 - 23:57

DUDUK: Terdakwa Kermin duduk dengan ropi tahanan saat sedang mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu. DOK/RB--

KORANRB.ID – Terdakwa Kermin Si’in yang divonis pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan, serta denda Rp1 miliar perkara tindak pidana narkotika siap nyatakan banding.

Hal tersebut disampaikan Penasihat Hukum (PH) Kermin, Dieke Meyrisa SH,MH.

Dieke menyebut, langkah hukum banding akan ditempuh apabila Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan banding atas putusan tersebut.

“Jika akan ada banding maka kami akan siapkan kontra banding, sebab kapanpun kami siap, dipersilakan,” jelas Dieke.

Namun di sisi lain menurut Dieke putusan 5 tahun 6 bulan yang diterima kliennya dirasa sudah sesuai dan mereka sudah menerima.

“Kalau kami yang banding masalah putusan hal itu tidak akan kami tempuh, pasalnya itu sudah cukup bagi kami,” terang Dieke.

Lanjut Dieke bahwa dirinya dan tim masih meyakini kliennya terbukti melanggar Pasal 112 ayat (2) Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sementara untuk tuntutan JPU yakni Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Pasal yang alamatkan pada klien kami itu tidak pas, JPU tidak baca fakta artinya,” ungkap Dieke.

Di tempat terpiah Praktisi Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Ade Kosasih, SH, MH memberikan tanggapanya atas kasus yang melibatkan Kermin.

ph kermin: jika ada banding, kapanpun kami siap                             koranrb.id – terdakwa kermin si’in yang divonis pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan, serta denda rp1 miliar perkara tindak pidana narkotika siap nyatakan banding.
hal tersebut disampaikan penasihat hukum (ph) kermin, dieke meyrisa sh,mh.
dieke menyebut, langkah hukum banding akan ditempuh apabila jaksa penuntut umum (jpu) menyatakan banding atas putusan tersebut.
“jika akan ada banding maka kami akan siapkan kontra banding, sebab kapanpun kami siap, dipersilakan,” jelas dieke.
baca juga:jaksa kembalikan barang bukti perkara pungli sk pppk seluma, uang rp27 juta dan 5 hp
baca juga:akhir mei, 7 tersangka dugaan korupsi rsud mukomuko tahap 2 
namun di sisi lain menurut dieke putusan 5 tahun 6 bulan yang diterima kliennya dirasa sudah sesuai dan mereka sudah menerima.
“kalau kami yang banding masalah putusan hal itu tidak akan kami tempuh, pasalnya itu sudah cukup bagi kami,” terang dieke.
lanjut dieke bahwa dirinya dan tim masih meyakini kliennya terbukti melanggar pasal 112 ayat (2) pasal 132 ayat (1) uu ri nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
sementara untuk tuntutan jpu yakni pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) uu ri nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
baca juga:judi sabung ayam di desa maras bantan seluma digerebek polisi, 6 warga dan 33 motor diamankan
baca juga:jaksa banding putusan kermin 5,5 tahun, kajari: ada fakta persidangan yang tidak dilihat 
“pasal yang alamatkan pada klien kami itu tidak pas, jpu tidak baca fakta artinya,” ungkap dieke.
di tempat terpiah praktisi hukum universitas islam negeri fatmawati sukarno bengkulu, ade kosasih, sh, mh memberikan tanggapanya atas kasus yang melibatkan kermin.
putusan majelis hakim memang agak sedikit di luar dugaan, mengingat terdakwa adalah seorang residivis yang sudah berulang kali keluar masuk penjara dengan kasus yg sama.
 memang kalau mengacu pada ketentuan pasal 144 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) uu ri nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, ada persyaratan khusus untuk disebut sebagai residivis tindak pidana narkotika.
baca juga: guru smp di kaur korban kecelakaan harus amputasi kaki, butuh uluran tangan 
baca juga:hingga april, terjadi 107 laka lantas di kota bengkulu, ini rinciannya
“ya, diluar dugaan hasil putusannya semestinya harus lihat dari 2 sisi antara pasal 112 dan pasal 114 tidak bisa dari satu sisi saja,” jelas ade.
seperti misalnya kejahatan yang dilakukan sama dengan yang sebelumnya atau jarak antara pidana sebelumnya dengan perkara yangg berjalan masih dalam kurun waktu 3 tahun.
“kasus narkotika yang dilakukan oleh seseorang dan orang tersebut sudah masuk resedivis sama dengan kejahatan luar biasa,” terang ade.
oleh karena itu seharusnya putusan majelis hakim harus lebih berat dari putusan saat ini, mengingat seorang residivis pidananya harus diperberat 1/3 dari ancaman pidana maksimumnya.
 “dengan analisis yang saya jelaskan maka menurut saya perlu penuntut umum untuk banding, dan bandingnya harus di atas dakwaan sebelumnya yaitu di atas 15 tahun,” tutup ade. 
diberitakan sebelumnya. jaksa menyatakan upaya hukum banding terhadap vonis putusan terdakwa kermin si’in dalam perkara tindak pidana narkotika.
terdakwa kermin yang merupakan legenda bandar narkoba di bengkulu divonis pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan, serta denda rp1 miliar subsidai 6 bulan penjara.
kepala kejaksaan negeri (kajari) bengkulu, dr. yunitha arifin, sh, mh mengatakan sudah menyampaikan kepada tim jaksa penuntut umum (jpu) yang ditunjuk menangani perkara terdakwa kermin untuk melakukan langka hukum banding.
di mana upaya tersebut diambil berdasarkan analisa dari fakta persidangan yang ada.
yunitha menyebut terdakwa kermin tetap diyakini melanggar pasal 114 (2) jo pasal 132 ayat (1) uu ri nomor 35 tahun 2009.
yunita juga membeberkan beberapa pertimbangan hukum yang dirinya terima dari jpu yang menangani perkara terdakwa kermin selama sidang pembuktian.
di mana terdakwa diki yang menjadi peluncur kermin, bertindak atas perintah kermin meletakan sabu seberat 100 gram di daerah padang guci untuk diberikan pada salah satu orang yang  masuk dalam daftar pencarian orang (dpo) yaitu suar.
kemudian juga kermin membeli narkotika jenis sabu kepada hafis yang menjadi dpo.
setelah itu sabu yang dibeli kermin dibawa ke bengkulu untuk diberikan pada adik iparnya yaitu terdakwa diki.
atas fakta itulah jpu mendakwa kermin dengan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) uu ri nomor 35 tahun 2009. 
“atas fakta yang ada kami tetap dengan dakwaan kami dan akan ambil langka hukum yaitu banding,” tegas yunitha.
kemudian menurut yunitha bahwa beberapa fakta persidangan tidak dilihat oleh majelis hakim.
“kami nilai juga bahwa ada beberapa fakta persidangan yang tidak dilihat oleh hakim,” kata yunitha.