MK Kabulkan Pencabutan Gugatan PAN, Ketua PPP Benteng Segera Surati KPU

Reporter: Jery Yasprianto |

Editor: Fazlul Rahman |

Rabu , 22 May 2024 - 15:08

MK Kabulkan Pencabutan Gugatan PAN, Ketua PPP Benteng Segera Surati KPU . (FOTO: Tangkapan layar youtube Mahkamah Konstitusi)--

Terpisah, Ketua DPC Kabupaten Bengkulu Tengah, Fepi Suheri mengatakan, MK sudah menetapkan dan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dilayangkan PAN beberapa waktu lalu.

Artinya DPC PPP Kabupaten Bengkulu Tengah akan segera menyurati KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dan ditembuskan ke KPU Provinsi Bengkulu serta KPU RI, terkait pelaksanaan perhitungan ulang yang telah kita lakukan beberapa waktu lalu.

“Jika salinan putusan dari MK itu sudah kita terima, selanjutnya kami akan menyurati KPU Bengkulu Tengah ditembuskan ke KPU Provinsi Bengkulu dan KPU RI,” tegasnya

Pihaknya bersurat kepada KPU Kabupaten Bengkulu Tengah ini dikarenakan DPC PPP Kabupaten Bengkulu Tengah meminta kepada KPU untuk memperbaiki keputusan KPU RI nomor 360 terkait hasil pemilihan umum khusus surat keputusan KPU Bengkulu Tengah nomor 439.

Untuk diketahui bersama, surat keputusan KPU Bengkulu Tengah nomor 439 tidak memuat tentang hasil perhitungan ulang, hanya membuat hasil pleno KPU tingkat Kabupaten.

"Pada saat penghitungan ulang semuanya sudah sangat jelas kalaj PPP berhasil unggul 3 suara dari PAN. Namun terlepas dari semua itu, kita serahkan kepada KPU Bengkulu Tengah, KPU Provinsi Bengkulu dan KPU RI untuk bagaimana menyikapi surat yang kami sampaikan nantinya,” ujarnya.

Fepi menyampaikan, untuk hasil perhitungan ulang tersebut sudah dimuat KPU Bengkulu Tengah dalam keputusan KPU Bengkulu Tengah nomor 442 yang dikeluarkan setelah pelaksanaan pemilihan ulang.

Namun, jika nantinya KPU Bengkulu Tengah memutuskan untuk tidak menggunakan keputusan KPU Bengkulu Tengah nomor 442, maka PPP akan membawa hal tersebut ke ranah pidana.

"Kita akan laporkan, jika yang tetap dipakai adalah keputusan KPU Bengkulu Tengah nomor 439, artinya ada perbuatan melawan hukum dan akan kita laporkan," demikian Fepi. (*)

mk kabulkan pencabutan gugatan pan, ketua ppp benteng segera surati kpu                             koranrb.id - mahkamah konstitusi (mk) secara resmi menetapkan pencabutan gugatan hasil pileg bengkulu tengah dari partai amanat nasional (pan) dalam sidang putusan yang digelar pada malam selasa 21 mei 2024. 
untuk diketahui, sebelumnya, pan mengajukan gugatan mengenai pembatalan keputusan kpu nomor 360 tahun 2024 tentang hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dprd kabupaten/kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024, sepanjang perolehan suara di dapil iii bengkulu tengah untuk pemilihan umum anggota dprd kabupaten bengkulu tengah pada 23 april 2024 lalu. 
gugatan itu ternyata dicabut oleh ketua umum pan zulkifli hasan melalui perwakilannya dan hal itupun disetujui. 
"mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon," ucap hakim ketua suhartoyo saat membacakan hasil putusan. 
baca juga:pilkada bengkulu tengah, ppp beri dukungan ke sekda rachmat riyanto, ini alasannya
dengan penetapan tersebut, artinya hasil pemilihan umum di kabupaten bengkulu tengah tidak terdapat sengketa dan menyetujui hasil keputusan kpu nomor 360 tahun 2024 tersebut. 
sedikit mengulas, gugatan pan bermula saat ppp bengkulu tengah diuntungkan dengan pelaksanaan perhitungan ulang yang dilakukan oleh kpu bengkulu tengah atas rekomendasi dari bawaslu provinsi bengkulu.
dengan hasil ppp unggul 3 suara dari pan, sehingga pan pun melayangkan gugatan tersebut. 
akan terapi, pada saat kpu ri mengeluarkan keputusan 360 tahun 2024, ternyata tidak dilampirkan hasil perhitungan ulang.
kpu malah melampirkan hasil pleno kpu tingkat kabupaten bengkulu tengah dengan hasil pan unggul dari ppp dengan selisih satu suara di dapil 3. 
baca juga:pilkada mukomuko, dukungan ppp dan pan mengerucut pada 3 tokoh, tunggu keputusan pusat
melihat keputusan kpu nomor 360 tahun 2024 tersebut, pan pun mencabut gugatannya di mk. 
sementara itu, ketua bawaslu bengkulu tengah, evi kusnandar, sesuai aturan yang berlaku, bawaslu kabupaten bengkulu tengah meminta kepada kpu bengkulu tengah untuk melaksanakan penetapan dprd kabupaten bengkulu terpilih paling lambat 3 hari setelah penetapan. 
“bawaslu meminta agar kpu menjalani semua ketentuan dan regulasi yng ada terkait penetapan calon terpilih anggota dprd bengkulu tengah,” singkatmya.
terpisah, ketua dpc kabupaten bengkulu tengah, fepi suheri mengatakan, mk sudah menetapkan dan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dilayangkan pan beberapa waktu lalu.
artinya dpc ppp kabupaten bengkulu tengah akan segera menyurati kpu kabupaten bengkulu tengah dan ditembuskan ke kpu provinsi bengkulu serta kpu ri, terkait pelaksanaan perhitungan ulang yang telah kita lakukan beberapa waktu lalu.
baca juga:hadapi pilkada seluma 2024, ppp seluma tidak buka penjaringan, ini alasannya
“jika salinan putusan dari mk itu sudah kita terima, selanjutnya kami akan menyurati kpu bengkulu tengah ditembuskan ke kpu provinsi bengkulu dan kpu ri,” tegasnya
pihaknya bersurat kepada kpu kabupaten bengkulu tengah ini dikarenakan dpc ppp kabupaten bengkulu tengah meminta kepada kpu untuk memperbaiki keputusan kpu ri nomor 360 terkait hasil pemilihan umum khusus surat keputusan kpu bengkulu tengah nomor 439.
untuk diketahui bersama, surat keputusan kpu bengkulu tengah nomor 439 tidak memuat tentang hasil perhitungan ulang, hanya membuat hasil pleno kpu tingkat kabupaten. 
"pada saat penghitungan ulang semuanya sudah sangat jelas kalaj ppp berhasil unggul 3 suara dari pan. namun terlepas dari semua itu, kita serahkan kepada kpu bengkulu tengah, kpu provinsi bengkulu dan kpu ri untuk bagaimana menyikapi surat yang kami sampaikan nantinya,” ujarnya.
baca juga:breaking news: gugatan dikabulkan bawaslu, ppp tetap laporkan kpu bengkulu tengah ke dkpp
fepi menyampaikan, untuk hasil perhitungan ulang tersebut sudah dimuat kpu bengkulu tengah dalam keputusan kpu bengkulu tengah nomor 442 yang dikeluarkan setelah pelaksanaan pemilihan ulang. 
namun, jika nantinya kpu bengkulu tengah memutuskan untuk tidak menggunakan keputusan kpu bengkulu tengah nomor 442, maka ppp akan membawa hal tersebut ke ranah pidana. 
"kita akan laporkan, jika yang tetap dipakai adalah keputusan kpu bengkulu tengah nomor 439, artinya ada perbuatan melawan hukum dan akan kita laporkan," demikian fepi. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu Senin, 23 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan