Dewan Bengkulu Utara Ingatkan Soal Status Jalan hingga Tambahan Program Bedah Rumah

dewan bengkulu utara ingatkan soal status jalan hingga tambahan program bedah rumah koranrb.id – dprd bengkulu utara mengingatkan permasalahan pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas dan belum tunas. dprd meminta adanya peta wilayah infrastruktur yang lengkap dengan kondisi infrastruktur di masing-masing daerah.  sehingga pola penganggaran juga juga benar-benar terukur dengan peta perubahan kualitas infrastruktur jalan di bengkulu utara. hal ini disampaikan anggota komisi dprd bengkulu utara iii febri yurdiman.  baca juga: dprd bengkulu utara minta pemda evaluasi dana desa baca juga:dprd bengkulu utara sorot persoalan lingkungan, hingga kesejahteraan petugas kebersihan politisi partai perindo yang juga caleg terpilih dalam pileg februari lalu ini menegaskan sehingga pembangunan benar -benar terkonsep setiap tahunnya. termasuk kualitas jalan provinsi dan nasional sesuai titik dan kondisi jalan masing-masing. “karena bengkulu utara memiliki ruas jalan yang terpanjang di provinsi bengkulu, baik itu jalan nasional, provinsi maupun jalan kabupaten,” terangnya.  ia juga meminta pemda bengkulu utara untuk terus menjalin komunikasi dengan pemda provinsi terkait dengan pembangunan jalan provinsi di bengkulu utara.  baca juga:dprd bengkulu utara serahkan 27 rekomendasi lkpj pelaksanaan apbd baca juga:dprd bengkulu utara minta percepat pembahasan raperda ruas jalan provinsi juga terpanjang berada di bengkulu utara, sehingga ia berharap adanya komunikasi yang baik antara pemda bengkulu utara dengan pemda provinsi terkait pembangunan jalan tersebut.  “harmonisasi program antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi tersebut sangat penting, sehingga jangan ada saling melempar tanggung jawab terkait penanggung jawab infrastruktur jalan di bengkulu utara,” terangnya.  selain itu, saat ini pemda bengkulu utara juga memiliki sepanjang 40 km jalan yang merupakan jalan non status.  baca juga:jelang habis masa jabatan, ini lonjakan harta tiga pimpinan dprd bengkulu utara sejak awal menjabat baca juga:ketua dprd bengkulu utara sonti: mtq bawa dampak peningkatan keagamaan bagi masyarakat meskipun saat ini sudah jalan tersebut sudah dilakukan perbaikan oleh kementerian pekerjaan umum dan penataan ruang, namun ia menilai penetapan status jalan tersebut sangat penting. hal ini terkait dengan penanggung jawab perawatan jalan yang sudah dibangun tersebut.  ia meminta ada titik terang terkait 40 km jalan non status yang berada di kecamatan batik nau tersebut pasca dilepaskan dari jalan nasional. “sehingga ada titik terang apakah jalan tersebut akan kembali menjadi jalan nasional atau turun menjadi jalan provinsi atau justru dikembalikan ke kabupaten, sehingga ada titik terang siapa penanggung jawab dalam pemeliharaan jalan tersebut,” terangnya.  baca juga:dprd bengkulu utara dorong penambahan kuota haji baca juga:dprd bengkulu utara minta rekomendasi dan catatan jadi prioritas pemda selain soal kondisi jalan, ia juga mengingatkan terkait dengan program bedah rumah baik yang ada di dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman maupun dinas sosial. dewan meminta adanya penambahan pengajuan anggaran setiap unit bedah rumah warga, terutama yang bersumber dari kementerian baik kementerian sosial maupun kementerian pupr.  hal ini menyesuaikan dengan standar baku harga bahan bangunan di wilayah bengkulu utara. sehingga tujuan pemerintah untuk mengubah rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni dengan program tersebut.  “harapan kita ada penambahan dana sesuai dengan kondisi harga di bengkulu utara sehingga bisa lebih maksimal lagi program tersebut berjalan di bengkulu utara,” terangnya.  selain itu, ia juga berharap adanya penambahan jumlah program bedah rumah tersebut terutama yang bersumber dari apbn.  baca juga:soroti kasus kekerasan anak, dprd bengkulu utara siapkan anggaran tambahan baca juga:dprd bengkulu utara minta perluasan program bibit sayuran gratis untuk masyarakat pemda bengkulu utara juga menganggarkan dana bedah rumah dari apbd, namun dengan keterbatasan anggaran maka diharapkan bisa meningkatkan program yang bersumber dari apbn tersebut.  “sehingga permasalahan rumah tidak layak huni tersebut bisa sesegera mungkin teratasi, termasuk juga mengoptimalkan lagi keikutsertaan sektor swasta dalam pelaksanaan program bedah rumah,” pungkas febri. (qia/adv)   

Tag

• # program
• # bedah rumah
• # jalan
• # bengkulu utara
• # dprd

Share

• 
• 
• 
• 
•