3 Larangan ASN Pemkot Bengkulu Dalam Pilkada 2024, Salah Satunya Dilarang jadi Pengurus Parpol

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 25 May 2024 - 22:32

BARIS: Para ASN sedang berdiri dan melaksanakan upacara. DOK/RB--

3 larangan asn pemkot bengkulu dalam pilkada 2024, salah satunya dilarang jadi pengurus parpol                            koranrb.id – untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara (asn) dalam penyelenggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024 ada beberapa hal yang menjadi larangan dan wajib dipatuhi oleh para asn kota bengkulu, jika tidak siap-siap sanki akan dilayangkan.
hal tersebut di benarkan oleh  kepala dinas komunikasi dan informatika (kominfo) kota bengkulu, gita gama raniputera, se., mm.
gita mengatakan untuk asn di kota bengkulu ada hal yang harus dipatuhi t demi menjaga kenetralan mereka pada penyelenggaran pilkada 2024.
“ada beberapa larangan yang wajib dipatuhi oleh asn jelas pilkada 2024 ini,” terang gita.
baca juga:potensi pisang di pulau enggano dilirik, dtphp bengkulu: coba terapkan di daerah lain
baca juga:disnakkeswan: kebutuhan hewan kurban untuk iduladha di bengkulu capai 15.246 ekor
gita menjelaskan, larang itu meliputi menyertakan fotokopi ktp (untuk kepentingan pilkada, red), kemudian menjadi anggota atau pengurus partai politik, terakhir dilarang untuk mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan. dan jika melanggar aka nada bebrapa sanki yang akan dihadapi
“ada tiga yang tidak boleh dan itu semua melanggara sifat kenetralan yang harus dijaga oleh para asn,” ungkap  gita.
jika terbukti ada asn yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi, sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan pemerintah dan perundang-undangan tentang asn.
kemudian akan diberikan surat teguran terlebih dahulu jika sanksi itu sudah sangat parah maka akan ada pemberhentian secara tidak hormat.
baca juga:bibit padi gogo ditanam di pulai enggano, gubernur bengkulu pastikan pembangunan jalan, listrik dan sinyal
baca juga:het naik rp13.100 per kg, antisipasi beras sphp melonjak lebih tinggi di bengkulu
“apabila larangan itu dilanggar akan berdampak pada sanksi, nah saknsi ini ada beberapa tingkatan dimulai dari sanksi ringan, sedang hingga sanksi berat," ungkap gita
hal tersebut amanat undang-undang asn yang berlaku.
“itu permintaan kami kepada ribuan asn yang ada di lingkungan pemkot bengkulu,” terang gita.
gita juga menjelasakan, pemkot bengkulu sudah menjalin kerjasama dengan badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) dan sudah melakukan mou terkait pengawasan dan pemantauan media sosial asn. 
baca juga:het naik rp13.100 per kg, antisipasi beras sphp melonjak lebih tinggi di bengkulu
baca juga:sering salah kaprah, ini fungsi lampu hazard sebenarnya
“untuk menyiasati ada asn yang tidak tahu maka sudah bekerja sama untuk memberikan edukasi dan kerja sama tersebut dari kpu serta dari bawaslu,” terang gita.
tujuannya untuk memberikan arahan kepada asn agar tetap netral dalam menghadapi pilkada 2024.
gita juga mengimbau untuk masyarakat kota bengkulu untuk menggunakan hak suaranya saat pilkada 2024 nanti demi untuk perubahan.
"kita juga mengimbau seluruh masyarakat kota bengkulu dan asn untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pilkada nanti, jangan jadi warga yang tidak mau merespon untuk perubahan, gunakanlah hak suara sebaik-baiknya," tutup gita.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 26 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan