Sewa Lahan Insenerator Sampah Medis Tunggu Kepastian Pelindo

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Ade Haryanto |

Minggu , 02 Jun 2024 - 22:55

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pengendalian Pencemaran DLHK Provinsi Bengkulu, Yanmar Mahadi. --ABDI/RB

Sehingga pengelolaannya akan dilakukan dengan dua skema.

Yakni, akan dipihak ketigakan atau membentuk UPTD sendiri.

"Selama ini, pihak penghasil limbah medis itu kan membuang limbahnya ke daerah lain.

Dengan menggunakan pihak ketiga, atau pengumpul.

Dengan dibangunnya di Bengkulu, tentu biayanya tentu akan lebih murah," sampai Yanwar.

Mengenai pembiayaan, dikatakan Yanmar nantinya akan dituangkan melalui Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Gubernur (Pergub).

Sebab, seluruh fasilitas kesehatan di Provinsi Bengkulu, nantinya akan ber MOU dengan DLHK Provinsi Bengkulu.

"Nanti kita tentukan besarannya perkilogramnya setelah dibuatkan Perda atau pergubnya," tutup Yanmar.

sewa lahan insenerator sampah medis tunggu kepastian pelindo                            bengkulu, koranrb.id – kepala bidang pengelolaan sampah, limbah b3, dan pengendalian pencemaran dinas lingkungan hidup dan kehutanan (dlhk) provinsi bengkulu yanmar mahadi menyebutkan kelanjutan pembangunan insenerator sampah medis yang akan menyewa lahan tunggu kepastian dari pelindo.
diketahui, pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu akan menyewa lahan sebesar 2 hektare untuk pembangunan insenerator sampah medis tersebut.
hal tersebut, sesuai persyaratan baru yang dikeluarkan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk) ri tempo lalu, yang meminta pembangunan menggunakan sistem sewa.
“kita tunggu konfirmasi dari pihak pelindo, seperti apa,” ungkap yanmar.
baca juga:gelapkan produk telkomsel mencapai rp 500 juta, jadi tersangka di polres kaur dan bengkulu selatan
biaya sewa nantinya akan ditetapkan oleh pihak pelindo.
hingga saat ini, pemprov bengkulu masih menjalankan komunikasi terkait biaya sewa tersebut.
dikarenakan minimal sewa lahan tersebut 20 tahun, pihaknya sangat mengharapkan pihak pelindo dapat memberikan waktu lebih dari itu.
“kita harapkan sewanya nanti lebih dari 20 tahun, jadi seperti apa jadinya.
baca juga:realisasi pad baru capai rp50,25 miliar, piutang pajak membengkak hingga rp119 miliar 
kita komunikasi terlebih dahulu,” ungkap yanmar.
sebelumnya, rencana pembangunan insenerator sampah medis tersebut, tidak akan berkewajiban membuat analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) sendiri.
melainkan, pihak pemprov bengkulu hanya diperuntukan untuk membuat amdal kawasan. 
dengan catatan, pihaknya akan membuat rencana pengeloalan lingkungan rehabilitas hutan dan lahan (rpl - rhl) rinci.
rpl rhl rinci sendiri merupukan turunan dari amdal kawasan.
baca juga:belum memenuhi syarat, berkas bakal calon bupati dan wabup independen bengkulu utara dikembalikan 
“dengan sewa lahan itu, berarti lahan tersebut masih milik pelindo.
sehingga kita hanya membuat amdal kawasan dengan rpl – rhl,” ujar yanmar.
yanmar mengatakan, bahwa dalam syarat tersebut, klhk juga meminta pihak pemprov bengkulu minimal lama sewa lahan tersebut, yakni 20 tahun.
atas minimal lama sewa tempat tersebut, yanmar berharap, pihak pelindo bisa mengerti.
baca juga:bentuk protes warga, lubang jalan danau dipasangi plang kayu
“mudah – mudahan pihak pelindo juga bisa mengerti, seperti apa,” ungkap yanmar.
yanmar menerangkan, lahan yang akan digunakan dalam pembangunan insenerator sampah medis.
pihaknya telah menyelesaikan ploting lahan dan luas lahan yang akan digunakan, yakni seluas 2 hektare.
“kita sudah ploting lahan, di pelindo sudah diukur. itu akan digunakan seluas 2 hektare,” ungkap yanmar.
baca juga:mulai beradaptasi, jemaah bengkulu dipastikan dalam kondisi sehat
sebagai informasi, bahwa insenarator tersebut, merupakan program nasional.
setiap provinsi wajib untuk memiliki insenerator. 
untuk itu, setelah pembangunan nantikan akan ada retribusi yang masuk. 
sehingga pengelolaannya akan dilakukan dengan dua skema.
baca juga:disbun bengkulu utara awasi kenaikan harga tbs 
yakni, akan dipihak ketigakan atau membentuk uptd sendiri.
"selama ini, pihak penghasil limbah medis itu kan membuang limbahnya ke daerah lain.
dengan menggunakan pihak ketiga, atau pengumpul.
dengan dibangunnya di bengkulu, tentu biayanya tentu akan lebih murah," sampai yanwar. 
baca juga:sebanyak 195 pkd bawaslu kabupaten kaur dilantik
mengenai pembiayaan, dikatakan yanmar nantinya akan dituangkan melalui peraturan daerah (perda) maupun peraturan gubernur (pergub). 
sebab, seluruh fasilitas kesehatan di provinsi bengkulu, nantinya akan ber mou dengan dlhk provinsi bengkulu.
"nanti kita tentukan besarannya perkilogramnya setelah dibuatkan perda atau pergubnya," tutup yanmar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 3 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan