Ahli Konstruksi Sebut Spesifikasi Laboratorium RSUD Curup Dikurangi

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 03 Jun 2024 - 23:11

TERANGKAN: Ahli sedang memberikan keterangannya dihadapan Majelis Hakim pada persidangan yang digelar Senin, 3 Juni 2024. WEST JER TOURINDO/RB--

Dari sanalah juga Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu mendapat hitungan Kerugian Negara (KN) dalam perkara ini.

“Dalam segi harga itu selisih, sebab pada RAB tidak sesuai hal tersebut juga yang dihitung oleh BPKP,” terang Jarwanto.

Lanjut jarwanto bahwa dirinya sebagai ahli menegaskan ada yang harus digaris bawahi.

Bahwa pada proyek Pembangunan Laboratorium RSUD Curup bukan soal dirubahnya RAB, tetapi tidak sesuainya laporan harga menimbulkan juga penurunan spesifikasi.

“Proyek Laboratarium RSUD Rejang Lebong ini bukan dirubah RAB, namun secara spesifikasi dikurangi,” ungkap Jarwanto.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong tidak hanya menghadirkan Ahli Konstruksi Jarwanto.

Namun JPU juga menghadirkan ahli dari Perwakilan BPKP Bengkulu, Andreas.

Dikatakan Andrean bahwa dalam nilai harga ada beberapa yang dikurangi artinya secara perhitungan harga ini selisih.

Andreas menjelaskan bahwa dalam pembuatan laporan singkat untuk bekal pada persidangan dirinya bersama tim meneliti mulai dari harga hingga angka kerugian materil dan didapatlah selisihnya harga tersebut.

“Kami melakukan penyelidikan sebelum datang ke persidangan ini. Kami juga menghitung kerugian negara dan memang ada selisih dari yang ada di RAB dan yang selesai juga dengan bangunan yang sudah selesai,” jelas Andreas.

Usai persidangan, JPU Kejari Rejang Lebong, Albert Hutapea, SH, MH mengatakan bahwa keterangan keterangan dua ahli menguatkan keterangan saksi yang sebelumnya yang telah JPU hadirkan.

Memang benar kerugian negara didapat dari selisih harga akibat tidak cocoknya spesifikasi bangunan degan RAB yang direncanakan.

“Sesuai prediksi kami bahwa ada selisih dan dibenarkan oleh saksi ahli yang hari ini (kemarin, red) dihadirkaan,” terang Albert.

ahli konstruksi sebut spesifikasi laboratorium rsud curup dikurangi                            koranrb.id – ahli konstruksi dari universitas prof. hazairin bengkulu, ir. jarwoto, mt memberikan keterangan terkait perkara dugaan korupsi pembangunan laboratorium rsud curup tahun anggaran 2020.
ahli konstruksi, jarwoto menyebut bahwa berdasarkan hasil analisa, dari rancangan anggaran belanja (rab) proyek pembangunan laboratorium rsud curup tahun anggaran 2020 tidak sesuai.
lantaran tidak sesuai dengan rab, laporan harga pun berbeda bahkan didapati penurunan spesifikasi.
“ada yang tidak sesuai dengan rencana awal (rab, red). dan kemudian itu yang menjadi penelusuran tim penuntut umum,” terang jarwanto dalam persidangan, senin, 3 juni 2024.
baca juga:terima 11 laporan, kabid humas polda bengkulu: tidak ada yang menonjol, sudah ditangani
baca juga:perut robek ditikam orang tidak dikenal, lokasi di sekitar benteng malborough 
ahli konstruksi, jarwoto dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara korupsi yang menyeret empat terdakwa dirut cv cahaya riski, ivan didi septiadi, dirut pt nusa mandiri persada, suci rahmananda, konsultan pengawas pt. nusa mandiri persada, fahrul razi dan ppk, harmansyah.
sidang yang digelar di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu diketuai majelis hakim, m. solihin, sh.
keterangan selanjutnya dari jarwanto yakni mengenai ketidaksesuaian pada proyek pembangunan laboratorium rsud curup.
menurutnya ada beberapa yang tidak sesuai seperti pemasangan kerangka pelafon seharusnya 4x4 cm, namun yang terpasang 3x3 cm.
baca juga:3 terdakwa korupsi belanja operasional setwa seluma dituntut 5 juni, kerugian negara tersisa kn rp400 juta 
baca juga: lupa cabut kunci, motor mahasiswa hilang dicuri 
memang secara kelayakan ahli jarwanto jelaskan itu bisa menahan, namun secara hitungan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di rab.
selanjutnya juga salah satu properti seperti kloset jongkok ada yang diganti mereknya. hal tersebut secara fungsi benar namun lagi-lagi secara hitungan itu berbeda.
dari sanalah juga perwakilan bpkp provinsi bengkulu mendapat hitungan kerugian negara (kn) dalam perkara ini.
“dalam segi harga itu selisih, sebab pada rab tidak sesuai hal tersebut juga yang dihitung oleh bpkp,” terang jarwanto.
baca juga: lupa cabut kunci, motor mahasiswa hilang dicuri 
baca juga:asn pemprov bengkulu laporkan suami oknum polisi dugaan kdrt psikis hingga diselingkuhi 
lanjut jarwanto bahwa dirinya sebagai ahli menegaskan ada yang harus digaris bawahi.
bahwa pada proyek pembangunan laboratorium rsud curup bukan soal dirubahnya rab, tetapi tidak sesuainya laporan harga menimbulkan juga penurunan spesifikasi.
“proyek laboratarium rsud rejang lebong ini bukan dirubah rab, namun secara spesifikasi dikurangi,” ungkap jarwanto.
jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) rejang lebong tidak hanya menghadirkan ahli konstruksi jarwanto.
namun jpu juga menghadirkan ahli dari perwakilan bpkp bengkulu, andreas.
dikatakan andrean bahwa dalam nilai harga ada beberapa yang dikurangi artinya secara perhitungan harga ini selisih.
andreas menjelaskan bahwa dalam pembuatan laporan singkat untuk bekal pada persidangan dirinya bersama tim meneliti mulai dari harga hingga angka kerugian materil dan didapatlah selisihnya harga tersebut.
“kami melakukan penyelidikan sebelum datang ke persidangan ini. kami juga menghitung kerugian negara dan memang ada selisih dari yang ada di rab dan yang selesai juga dengan bangunan yang sudah selesai,” jelas andreas.
usai persidangan, jpu kejari rejang lebong, albert hutapea, sh, mh mengatakan bahwa keterangan keterangan dua ahli menguatkan keterangan saksi yang sebelumnya yang telah jpu hadirkan.
memang benar kerugian negara didapat dari selisih harga akibat tidak cocoknya spesifikasi bangunan degan rab yang direncanakan.
“sesuai prediksi kami bahwa ada selisih dan dibenarkan oleh saksi ahli yang hari ini (kemarin, red) dihadirkaan,” terang albert.
sementara, penasihat hukum (hp) empat terdakwa, hotma t. sihombing, sh mengungkapkan ada beberapa yang difokuskan oph salah satunya penjabaran ahli kontruksi.
bahwa ahli kontruksi bisa tahu mengenai berapa kali begisting dilakukan.
sebab ahli kontruksi mengatakan begisting digunakan dua sampai tiga kali.
“ada yang masih mengganjal saya, yaitu dari mana ahli kontruksi tahu berapa kali penahan tekanan beton digunakan, hal tersebut membuat saya bingung,” jelas hotma.
lanjut hotma bahwa pada persidangan berikutnya akan terlihat siap sebenrnya dalang pada perkara ini.
sebab mereka mendapatkan tender tersebut pasti ada yang mengatur dan itu harus diungkap.
“di siadang selanjutnya kita akan lihat terangnya kasus ini, siapa yang bermain,” ungkap hotma.
untuk agenda sidang berikutnya pemeriksaan keterangan para terdakwa dan akan dilakukan pada 10 juni 2024 mendatang.
sekadar mengulas, empat terdakwa yang terseret perkara ini baru pulihkan kerugian negara (kn) sebesar rp300 juta. 
akibat perbuatan empat terdakwa ini, berdasarkan hasil audit, timbul kn mencapai rp1,6 miliar dari pagu anggaran pembangunan laboratorium rsud curup yang mencapai rp4 miliar.
hal ini, disampaikan jpu kejari rejang lebong, deni wijaya, sh, kamis, 4 april 2024 di pn tipikor bengkulu.
dipaparkan deni, berdasarkan isi surat dakwaan, perbuatan melawan hukum yang dilakukan para terdakwa, atas pekerjaan fisik pembangunana laboratorium rsud curup yang dikerjakan sekira bulan januari hingga desember pada 2020 lalu. 
pekerjaan itu, diduga tidak mengacu pada kontrak pekerjaan yang ada. 
sehingga terjadi ketidaksesuaian volume pekerjaan. 
kemudian, ada dugaan sebagian pekerjaan tidak dilaksanakan atau fiktif, ada beberapa item yang dinaikan harga.
selanjutnya, dalam dakwaan juga tertuang, bahwa konsultan pengawas dalam pekerjaan itu, tidak melakukan pengawasan dengan baik.
“padahal pekerjaan fisik yang dilaksanakan kontraktor tidak mencapai 100 persen dan terdapat kekurangan volume, kemahalan harga,” terang deni. 
selanjutnya, pejabat pembuat komitmen (ppk) dalam pekerjaan ini, tidak melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang dilakukan konsultan pengawas. 
“bahkan, terdakwa hermansyah juga menyetujui pencairan dana rp81 juta yang diajukan konsultan pengawas,” sebut deni.
atas perbuatan para terdakwa, jpu kejari rejang lebong mendakwa para terdakwa dengan pasal berlapis. 
primair, pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana.
subsidair, pasal 3 jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan â atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 4 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan