Polemik NPHD Sampai ke Kemendagri

Reporter: Heru Permana Putra |

Editor: Ade HR |

Minggu , 12 Nov 2023 - 22:31

Ikrok, S.Pd--

polemik nphd sampai ke kemendagri                             
kepahiang, koranrb.id - polemik pengalokasian dana hibah kabupaten kepahiang akan bergulir ke kementerian dalam negeri (kemendagri). 
ini setelah, naskah perjanjian hibah daerah (nphd) dana hibah penyelenggaraan pemilu kada 2024 tak kunjung diteken oleh pemkab kepahiang dan kpu kepahiang. 
ketua kpu kabupaten kepahiang ikrok, minggu (12/11) mengaku sudah bersiap melakukan pembahasan bersama di kemendagri. 
baca juga:154 pns ajukan cuti
"ya, nphd dana pemilu di kabupaten kepahiang belum diteken. nampaknya akan dilanjutkan pembahasannya di kemendagri," sampai ikrok.
pihaknya sendiri sudah menyampaikan kondisi terkini di kabupaten kepahiang kepada kpu provinsi bengkulu, untuk kemudian dilanjutkan kepada kemendagri. 
"surat ke kemendagri akan disampaikan ke kemendagri, kita sudah siap melakukan pembahasan di kemendagri," tambah ikrok. 
penandatanganan nphd kegiatan pemilu kada tahun 2024 ini sendiri sudah disampaikan mendagri dengan surat bernomor, 900.1.9.1/16888/ perihal percepatan penandatanganan nphd tertanggal  2 november 2023 lalu.
baca juga:ujikom pejabat eselon iv dimulai tahun depan
pada salah satu itemnya jelas disebutkan, pemerintah daerah bersama dengan kpu provinsi, kabupaten/kota dan bawaslu provinsi, kabupaten/kota ditekankan segera melakukan penandatanganan nphd sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat 10 november 2023.
selain itu juga disebutkan, dalam hal nphd yang telah ditandatangani, pemerintah daerah melakukan pencairan dana hibah pemilu kada paling lambat 14 hari kerja. 
selanjutnya, berkenaan dengan hal tersebut gubernur, bupati/wali kota melaporkan hasil penandatanganan nphd serta pencairan hibah kepada kpu daerah dan bawaslu kepada mendagri melalui direktur jenderal bina keuangan daerah. 
serta melampirkan dokumen salinan nphd dan surat perintah pencairan dana (sp2d).
baca juga:disiapkan rp 150 juta untuk bansos terencana
dalam poin selanjutnya juga disebutkan, bagi pemerintah daerah yang sampai sekarang ini belum melakukan penandatanganan nphd dan/atau belum menyampaikan laporan, ditunggu sampai dengan tanggal 10 november 2023. 
selanjutnya, tim kementerian dalam negeri (kemendagri) berkoordinasi dengan kpu dan bawaslu agar segera memfasilitasi penyelesaian permasalahan penandatangan nphd yang dimaksud. 
apa yang terjadi di kabupaten kepahiang tak lepas dari belum sinkronnya, angka dana hibah dari kedua belah pihak. 
baca juga:ujikom pejabat eselon iv dimulai tahun depan
diklaim sudah melewati kajian tapd secara mendalam, pemkab bertahan besaran dana hibah buat penyelenggara pemilu rp 23 miliar. dengan peruntukan, kpu kepahiang rp 17 miliar dan bawaslu kepahiang rp 6 miliar. 
sebaliknya, baik kpu maupun bawaslu kepahiang juga bertahan pada keinginan mereka. yakni, kpu di angka rp 23 miliar dan bawaslu belakangan juga menginginkan dana hibah dikucurkan rp 7,5 miliar. 
jika disetujui artinya, pemkab mesti mengalokasikan dana hibah pemilu 2024 mencapai rp 30,5 miliar. angka dana hibah dari pemkab ini sendiri, menurut sekda kabupaten kepahiang dr. hartono sudah melewati kajian tapd. 
termasuk dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi terkini, khususnya soal keuangan daerah. 
sebagai gambaran, sebelumnya kpu mengusulkan dana hibah mencapai rp 30 miliar, kemudian dirasionalisasi rp 23 miliar hingga disetujui rp 17 miliar.
 adapun bawaslu, mengusulkan  rp 10 miliar. dalam perjalanannya, ada rasionalisasi menjadi rp 7,5 miliar hingga kemudian disetujui rp 6 miliar. (oce)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 13 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan