Seluruh OPD Dilarang Rekrut Tenaga Honorer Baru, Pj Bupati Bengkulu Tengah Terbitkan Surat Edaran

Reporter: Jery Yasprianto |

Editor: Sumarlin |

Senin , 10 Jun 2024 - 21:09

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bengkulu Tengah, Apileslipi, S.Kom, M.Si.-foto: dok/koranrb.id-

KORANRB.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah melarang semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merekrut tenaga honorer baru.

Larangan ini sudah dimuat dalam surat edaran (SE) Penjabat (Pj) Bupati Bengkulu Tengah. Isinya melarang semua OPD di jajaran Pemkab Bengkulu Tengah merekrut tenaga honorer baru.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bengkulu Tengah, Apileslipi, S.Kom, M.Si menjelaskan dalam undang-undang aparatur sipip negara (ASN), sudah ditegaskan saat ini sedang dilakukan penataan tenaga non ASN.

Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah pengangkatan tenaga non ASN menjadi ASN dalam hal ini menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Seiring proses pengangkatan atau pengadaan PPPK, maka pemerintah daerah tidak diperkenankan lagi melakukan perekrutan tenaga non ASN atau tenaga honorer.

“Berdasarkan instruksi itulah Pj Bupati melarang semua OPD untuk melakukan perekrutan tenaga honorer. Bahkan SE larangan tersebut sudah diterbitkan sejak tahun 2022, 2023 dan 2024,” ungkapnya.

Apabila masih ada OPD yang merekrut tenaga honorer, maka OPD yang bersangkutan akan mendapatkan teguran dari Badan Pemeriksa Keuangan hingga pimpinan dalam hal ini Pj Bupati Bengkulu Tengah.

BKPSDM Kabupaten Bengkulu Tengah memberikan peringatan kepada seluruh OPD untuk tidak melakukan perekrutan tenaga honorer kembali.

“Larangan ini dilakukan bukan tanpa sebab. Karena undang-undangnya sudah jelas. Kemudian Kemenpanrb dan Kemendagri juga sudah mengeluarkan surat edaran tentang larang ini,” tegasnya.

Larangan ini juga termasuk penggantian tenaga honorer, misal ada honorer yang meninggal dunia, tidak diperbolehkan untuk diganti.

seluruh opd dilarang rekrut tenaga honorer baru, pj bupati bengkulu tengah terbitkan surat edaran                            koranrb.id - pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu tengah melarang semua organisasi perangkat daerah (opd) merekrut tenaga honorer baru.
larangan ini sudah dimuat dalam surat edaran (se) penjabat (pj) bupati bengkulu tengah. isinya melarang semua opd di jajaran pemkab bengkulu tengah merekrut tenaga honorer baru.
kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten bengkulu tengah, apileslipi, s.kom, m.si menjelaskan dalam undang-undang aparatur sipip negara (asn), sudah ditegaskan saat ini sedang dilakukan penataan tenaga non asn. 
salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah pengangkatan tenaga non asn menjadi asn dalam hal ini menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
baca juga:bengkulu masuk daftar 10 provinsi termiskin di indonesia, segini jumlah masyarakat miskinnya
baca juga:catat tanggalnya! konser lyodra di bengkulu, bakardi hingga cholesterol band pembuka 
seiring proses pengangkatan atau pengadaan pppk, maka pemerintah daerah tidak diperkenankan lagi melakukan perekrutan tenaga non asn atau tenaga honorer. 
“berdasarkan instruksi itulah pj bupati melarang semua opd untuk melakukan perekrutan tenaga honorer. bahkan se larangan tersebut sudah diterbitkan sejak tahun 2022, 2023 dan 2024,” ungkapnya.
apabila masih ada opd yang merekrut tenaga honorer, maka opd yang bersangkutan akan mendapatkan teguran dari badan pemeriksa keuangan hingga pimpinan dalam hal ini pj bupati bengkulu tengah.
bkpsdm kabupaten bengkulu tengah memberikan peringatan kepada seluruh opd untuk tidak melakukan perekrutan tenaga honorer kembali.
“larangan ini dilakukan bukan tanpa sebab. karena undang-undangnya sudah jelas. kemudian kemenpanrb dan kemendagri juga sudah mengeluarkan surat edaran tentang larang ini,” tegasnya.
baca juga:5 pelajaran hidup yang bisa diambil dari permainan tarik tambang
baca juga:ternyata kopiah sudah mendunia loh, berikut 6 jenis kopiah yang ada di dunia beserta fungsinya
larangan ini juga termasuk penggantian tenaga honorer, misal ada honorer yang meninggal dunia, tidak diperbolehkan untuk diganti.
penggantian honorer tetap tidak diperbolehkan, meskipun anggaran untuk honorer 2024 masih ada. 
“tidak boleh mengangkat tenaga honorer yang baru. apabila nanti masih juga, maka opd tersebut kemungkinan besar akan mendapatkan sanksi mulai dari teguran bpk dan kemudian dari pimpinan sendiri," ungkapnya.
lipi menyampaikan kekurangan tenaga atau sumber daya manusia (sdm) di setiap opd akan dipenuhi dengan perekrutan calon pegawan negeri sipil (cpns) dan pppk yang jumlah skala besar pada tahun ini. 
baca juga:32 ribu jemaah haji daftar murur di muzdalifah
baca juga:stop tidur di sofa! ini 10 dampak kesehatan akibat kebiasaan tidur di sofa 
sebab untuk diketahui pada tahun ini pemkab bengkulu tengah melakukan perekrutan asn dalam jumlah yang cukup besar yakni sebanyak 2.009 formasi. 
"mudah-mudahan setelah perekrutan pppk dan cpns tahun 2024 ini, jumlah pegawai bisa tercukupi," kata apileslipi. 
terkait honorer yang direkrut tahun 2022 dan 2023 atau yang belum lulus seleksi, bkpsdm masih menunggu putusan dari pemerintah pusat.
namun yang pasti, pada tahun 2025 mendatang pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh asn akan dipihak ketiga kan alias outsourcing. 
“jadi mulai tahun depan pekerjaan yang tidak dikerjakan asn seperti misalnha msopir, penjaga malam, cleaning servis itu akan di pihak ketiga kan atau outsourcing,” jelas lipi.