Konflik Petani versus PT DDP di Mukomuko Tak Kunjung Berakhir, Begini Perkembangannya

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 18 Jun 2024 - 21:17

Konflik Petani versus PT DDP di Mukomuko Tak Kunjung Berakhir, Begini Perkembangannya --foto warga Mukomuko

KORANRB.ID - Konflik antara masyarakat yang berprofesi sebagai petani dengan PT Daria Darma Pratama (DDP) di Mukomuko tak kunjung berakhir.

Begini perkembangannya.

Beberapa waktu yang lalu, tari gandai sengaja ditampilkan mengiringi kedatangan 3 anggota kelompok tani Tanjung Sakti ke Pengadilan Negeri (PN) Mukomuko untuk memasukkan memori kasasi atas putusan banding tingkat kedua terhadap kasus petani yang sebelumnya dituntut ganti rugi dengan angka sangat fantasis oleh PT DDP.

Dalam putusan tingkat pertama, tiga petani atas nama Harapandi, Rasuli dan Ibnu Amin, dinyatakan bersalah telah menghalang-halangi aktivitas perusahaan.

Meskipun soal tuntutan ganti rugi dari PT DDP sebesar Rp 7,2 miliar tersebut tidak dikabulkan oleh hakim.

Namun, pada putusan tingkat banding atau tingkat dua, para petani dinyatakan bersalah dan dihukum membayar denda Rp 3 miliar.

“Tuntutan untuk membayar kerugian hakim pada tingkat banding membantah pernyataan hakim pada tingkat pertama, dimana pada putusan tingkat pertama, para hakim menyatakan bahwa metode dan cara penghitungan kerugian yang disampaikan PT DDP tidak dapat diterima. Atas dasar putusan pada tingkat pertama dan kedua ini, tentu para petani kembali mencari keadilan melalui jalur konsitusional. Maka dari itu kami ber enam siap mendampingi petani sebagai kuasa hukum menyampaikan memori kasasi melalui PN Mukomuko,” kata Kuasa Hukum Petani Tanjung Sakti Efyon Junaidi.

Efyon menegaskan, dari awal gugatan PT DDP ini tidak jelas. Sebab dalam gugatan ada HGU namun ada bukti surat yang dikeluarkan oleh PT DDP sendiri yang menyatakan mereka baru memiliki izin prinsip, tentu ini kejanggalan yang bisa disaksikan oleh petani.

“Ada hal yang tidak konsisten antara alas gugatan dengan bukti surat. Beberapa catatan penting yang menjadi dasar gugatan ini adalah HGU N0 125/2017 yang dinyatakan sebagai alas hak tapi tidak disertai lampiran peta bidang tanahnya,”terang Efyon.

Hal ini menimbulkan tanda tanya besar mengapa PT DDP tidak memasukan peta tersebut sehingga data dan informasi yang dihadirkan menjadi terang benderang.

konflik petani versus pt ddp di mukomuko tak kunjung berakhir, begini perkembangannya                             koranrb.id - konflik antara masyarakat yang berprofesi sebagai petani dengan pt daria darma pratama (ddp) di mukomuko tak kunjung berakhir. 
begini perkembangannya.
beberapa waktu yang lalu,  tari gandai sengaja ditampilkan mengiringi kedatangan 3 anggota kelompok tani tanjung sakti ke pengadilan negeri (pn) mukomuko untuk memasukkan memori kasasi atas putusan banding tingkat kedua terhadap kasus petani yang sebelumnya dituntut ganti rugi dengan angka sangat fantasis oleh pt ddp.
dalam putusan tingkat pertama, tiga petani atas nama harapandi, rasuli dan ibnu amin, dinyatakan bersalah telah menghalang-halangi aktivitas perusahaan.
baca juga:buntut konflik agraria pt ddp vs petani, irt alami keguguran karena stres ditetapkan tersangka
baca juga:warga vs 30 satpam bentrok perebutkan buah sawit, humas pt. ddp: oknum warga mencuri 
meskipun soal tuntutan ganti rugi dari pt ddp sebesar rp 7,2 miliar tersebut tidak dikabulkan oleh hakim.
namun, pada putusan tingkat banding atau tingkat dua, para petani dinyatakan bersalah dan dihukum membayar denda rp 3 miliar.
“tuntutan untuk membayar kerugian hakim pada tingkat banding membantah pernyataan hakim pada tingkat pertama, dimana pada putusan tingkat pertama, para hakim menyatakan bahwa metode dan cara penghitungan kerugian yang disampaikan pt ddp tidak dapat diterima. atas dasar putusan pada tingkat pertama dan kedua ini, tentu para petani kembali mencari keadilan melalui jalur konsitusional. maka dari itu kami ber enam siap mendampingi petani sebagai kuasa hukum menyampaikan memori kasasi melalui pn mukomuko,” kata kuasa hukum petani tanjung sakti efyon junaidi.
efyon menegaskan, dari awal gugatan pt ddp ini tidak jelas. sebab dalam gugatan ada hgu namun ada bukti surat yang dikeluarkan oleh pt ddp sendiri yang menyatakan mereka baru memiliki izin prinsip, tentu ini kejanggalan yang bisa disaksikan oleh petani.
baca juga: lagi konflik pt ddp dan petani, pondok petani hangus dibom molotov diduga perbuatan satpam 
baca juga:hakim terima gugatan pt ddp sebagian, petani berjuang sampai darah penghabisan 
“ada hal yang tidak konsisten antara alas gugatan dengan bukti surat. beberapa catatan penting yang menjadi dasar gugatan ini adalah hgu n0 125/2017 yang dinyatakan sebagai alas hak tapi tidak disertai lampiran peta bidang tanahnya,”terang efyon.
hal ini menimbulkan tanda tanya besar mengapa pt ddp tidak memasukan peta tersebut sehingga data dan informasi yang dihadirkan menjadi terang benderang.
selain itu pertanyaan lain dalam gugatan ini hanya menggugat 3 orang, sementara jumlah anggota kelompok petani tanjung sakti yang mengusahakan lahan yang dinyatakan tidak lengkap izinnya itu setidaknya berjumlah 45 orang.
“yang pastinya, kami akan terus berupaya memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi hak dari petani,” ujarnya.
baca juga: penolakan perpanjangan izin hgu ddp abe berlanjut, begini permintaan petani desa penyanggah
baca juga:pt ddp kembali pancing kemarahan warga, matok lahan hgu habis izin
harapandi, salah seorang petani tergugat mengatakan, dia dan dua orang temannya sudah mendatangi pt ddp dan menanyakan kepada mereka tentang alas hak pt ddp di desa serami baru kecamatan malin deman kabupaten mukomuko.
sebab wilayah perkebunan yang dinyatakan milik pt ddp di desa serami baru itu, sebelumnya dijaga dan dirawat oleh petani tanjung sakti berada pada kondisi yang semak dan tidak terurus dengan baik. situasi ini juga sebenarnya yang membuat petani berani mengelola areal tersebut.
“pada saat itu pihak humas pt ddp yang diwakili oleh suwaryo menyatakan bahwa mereka baru memiliki izin prinsip. sementara berdasarkan pelajaran yang kami dapatkan saat belajar hukum kritis bersama dengan kanopi hijau indonesia, izin prinsip bukanlah alas hak yang dapat digunakan untuk mengelola lahan,”sampainya.
baca juga:izin lokasi pt ddp bukan legalitas berusaha: menurut saksi ahli fakultas hukum unib
baca juga:sengketa pt ddp, dugaan fasilitasi hakim hingga lahan di luar hgu
lanjutnya, hasil pertemuan tersebut dan kondisi areal yang tidak terawat dengan baik, para petani menggarap lahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup.
mereka membersihkan lahan dan mendirikan pondok.
ketika beberapa orang yang mengaku dari pihak pt ddp mendatangi petani, mereka meminta menunjukkan alas hak berupa hgu tapi tidak pernah bisa ditunjukkan kepada petani maka dari itu terjadi perjuangan atas hak.
“jadi bukan menghalang-halangi perusahaan, mereka tidak pernah bisa menunjukkan bukti alas hak, maka dari itu kami memperjuangkan apa yang menjadi garapan kami,”tutupnya.
baca juga:terungkap kebun pt ddp serami baru di luar hgu
baca juga:pt ddp pastikan lahan hgu milik perusahaan
tidak hanya berkonflik dengan petani tanjung sakti beberapa waktu yang lalu juga sempat terjadi gesekan antara pt ddp estate abe wilayah desa lubuk bento kecamatan pondok suguh dan petani sawit penggarap yang pecah secara berulang-ulang.
dalam kondisi ini petani yang merupakan warga desa penyanggah kembali menjadi korban, meskipun semua pihak sudah mengetahui hak guna usaha (hgu) pt ddp abe telah berakhir dari tahun 2021 lalu dan perusahaan masih tetap beroperasi seperti biasa.
dalam konflik ini ribuan kilogram (kg) buah sawit garapan petani dirampas paksa oleh 30 orang lebih anggota satpam yang sengaja di datangkan dari berbagai wilayah perkebunan ddp lainnya.
hal ini disampaikan ketua koalisi masyarakat sipil (kms) kecamatan pondok suguh dedi hartono. sebenarnya masih tetap sama pecahnya konflik karena tidak adanya ketegasan baik pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko, maupun pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu yang sudah mengetahui bawasan perusahaan bergerak dengan izin hgu yang habis.
“konflik berlangsung dari tanggal 14 mei sampai dengan 16 mei 2024 lalu, namun hingga saat ini petani juga belum mendapatkan kepastian penyeselesaian terkait perkembangan penolakan perpanjangan izin hgu,”tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 19 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan