Pungli PPDB Siap-siap Hadapi Proses Hukum, Disdikbud: Pesentase Tertinggi Jalur Zonasi

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 19 Jun 2024 - 23:29

INPUT: Pelayanaan pendaftaran PPDB di SMPN 3 Mukomuko.--Foto: DisdikbudMukomuko.Koranrb.id

pungli ppdb siap-siap hadapi proses hukum,  disdikbud: pesentase tertinggi jalur zonasi                            mukomuko, koranrb.id  – saat ini sedang berlangsung pendaftaran penerimaan peserta didik baru (ppdb) kabupaten mukomuko tahun ajaran 2024 – 2025.
tak ada biaya apapun yang dikenakan bagi orang tua atau calon peserta didik baru dalam ppdb, semuanya gratis. bila sampai ada pungutan, artinya itu pungli dan pelaku siap-siap hadapi proses hukum.
sebagaimana ditegaskan sekda kabupaten mukomuko, dr. abdiyanto, sh, m.si, cla. dia secara khusus meminta kepada seluruh kepala sekolah untuk berbuat di luar aturan yang berlaku. 
baca juga:randis nunggak pajak tanggung jawab masing-masing opd, bkd: anggarannya sudah ada
baca juga:pt ddp versus petani, konflik agraria 27 tahun 
apalagi sampai melakukan pungutan, tak dibenar atas alasan apapun. jika ada kepala sekolah atau oknum sekolah melakukan pungutan ppdb, sekda meminta masyarakat langsung melapor kepadanya atau ke dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) kabupaten mukomuko.
‘’wajib belajar 9 tahun merupakan hak setiap anak yang ada di indonesia begitu juga di mukomuko. maka dari itu kepada opd terkait diperintahkan untuk turun melakukan pengawasan agar tidak ada pihak sekolah yang memanfaatkan ppdb ini menjadi ajang pungli,’’ tegas sekda. 
masih menurut sekda, jika ada sekolah di bawah disdikbud mukomuko melakukan pungli, baik dengan modus uang bangku, uang kebersihan, dan uang apapun, ia pastikan akan diproses secara hukum.
‘’jangan coba-coba jadikan ppdb sebagai ajang pungli, saya pastikan akan berhadapan dengan hukum. kita laporkan ke penegak hukum,” ujarnya.
berkaitan dengan jalur masuk peserta didik baru, diakui sekda sudah ada pembagian sesuai persentase. jadi jangan sampai ada pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan atau mengandalkan status untuk menitipkan sang anak masuk ke sekolah yang jadi pilihanya.
“mari kita pantau bersama berkaitan dengan ppdb tahun ini, apabila ada kejanggalan segera lapor ke opd yang menaungi (disdikbud, red),” tandasnya.
pemerataan peserta didi baru
dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) kabupaten mukomuko menegaskan kuota penerimaan siswa baru, persentase tertinggi masih pada jalur zonasi, sama dengan tahun sebelumnya. 
baca juga:viral judi online, kapolres periksa handphone seluruh polisi 
baca juga:awas! oknum di sekolah favorit lakukan kecurangan ppdb 
dijelaskan kepala disdikbud mukomuko, epi mardiani, s.pd pada dasarnya ppdb ini tergantung kesanggupan sekolah menampung peserta didik baru. 
sehingga terjadi pemerataan siswa dan siswi baru di setiap sekolah. jumlah siswa tentu akan memengaruhi jam mengajar guru, dan jumlah dana bantuan operasional sekolah (bos) yang akan diterima sekolah.
“jalur zonasi tetap memiliki persentase paling tinggi, dibanding jalur afirmasi, prestasi dan perpindahan orang tua. dengan persentase mencapai 70 persen,” jelas epi.
sedangkan untuk skema ppdb sama seperti sebelumnya, peserta murid harus melakukan pendaftaran secara online yang kemudian menyerahkan berkas secara offline ke sekolah yang menjadi pilihan. 
peserta didik baru juga wajib menyertakan tanda bukti kelulusan dari sekolah, apabila ijazah belum diterbitkan.
untuk jalur zonasi, memiliki persentase paling tinggi dikarenakan bagaian dari upaya meningkatkan pemerataan peserta didik di setiap sekolah. peserta didik yang masuk sekolah lewat ppdb zonasi yaitu, peserta yang domisilinya maksimal berjarak 1.000 meter ( 1 km) dari sekolah.
baca juga:jadwalkan serah terima 3 ruas jalan inpres, 2 perusahaan tunggak pajak material 
baca juga:1.050 hewan kurban disembelih di idul adha, sisa stok 1.627 ekor 
sementara ppdb jalur prestasi hanya lima persen, dibuka lebih dulu dibanding jalur zonasi. ini untuk memberi ruang peserta didik berprestasi dalam mendapatkan sekolah yang diinginkan.
“jika ada beberapa jalur yang tidak terpenuhi kuotanya, maka akan dilimpahkan ke ppdb jalur zonasi. terkait sistem ppdb ini, kami melakukan sosialisasi ke pihak sekolah,” sebut epi.
lanjutnya, selain itu untuk sekolah negeri dari sd hingga smp dibawah disdikbud mukomuko tidak boleh ada pihak sekolah yang memberlakukan penarikan uang pendaftaran pada calon peserta didik baru.
apa bila ada sekolah yang meminta uang pendaftaran, maka dinyatakan tidak sah atau tidak dibenarkan, ini berlaku untuk sd dan smp.
"tidak ada istilah pungutan pada saat pendaftaran penerimaan murid baru karena itu gratis. kecuali sekolah swasta itu sudah keinginan dari para wali murid,” pungkasnya

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 20 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan