Perda Terbit, BKD Mukomuko Mulai Sisir Sumber PAD PPJ Listrik Non-PLN

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Kamis , 20 Jun 2024 - 22:21

PENGECEKAN: Tim melihat sistem kelistrikan miliki PKS yang bukan bersumber dari PLN. --Foto: BKD Mukomuko.Koranrb.Id

Yadi menjelaskan, dari Januari sampai dengan Juni 2024 saat ini realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkatagori minim. Dimana target PAD tahun ini Rp62 miliar lebih, dan saat ini mendapatkan Rp6 miliar lebih atau sekitar 11 persen, dari 11 sumber PAD dimana angka pendapat ini terus bergerak saat ini setelah adanya payung hukum (Perda).

“PAD minim karena belum bisa dilakukan penagihan, namun setelah Perda terbit, angka pendapatan mulai meningkat,” jelasnya.

Untuk realisasi, pajak hotel sebesar Rp 14 juta lebih, pajak restoran Rp 93 juta lebih, pajak hiburan Rp 8 juta lebih, dan pajak reklame Rp 49 juta lebih.

Juga PPJ sebesar Rp1 miliar lebih, pajak parkir Rp 61 juta lebih, pajak air tanah sebesar Rp80 juta lebih, pajak sarang burung walet sebesar Rp5 juta lebih.

Lalu pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp359 juta lebih. Pajak Bumi Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebesar Rp62 juta lebih, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp161 juta.

“Pendapatan tersebut menunjukan angka aktif yang terus bergerak mendekati target. Merupakan pajak dan retribusi bulan Desember 2023 yang dibayarkan pada Januari 2024,” jelas Yadi lagi.

Sedangkan rincian target PAD di tahun 2024, pajak Hotel sebesar Rp 100 juta, pajak Restoran sebesar Rp 700 juta, pajak Hiburan Rp 50 juta, pajak Reklame sebesar Rp 300 juta.

Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp 11 miliar lebih, pajak Parkir Rp 142 juta, pajak Air Tanah sebesar Rp 200 juta.

Kemudian, target PAD dari pajak Sarang Burung Walet Rp 100 juta, pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp 1,6 miliar, PBB P2 Rp 1,5 miliar, BPHTB Rp 1,1 miliar.

“Meskipun terlambat kami akan berupaya mengejar target PAD sebesar Rp 62 miliar tahun ini, dengan segera melibatkan banyak pihak termasuk pendampingan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko berkaitan dengan penagihan pajak jika ada yang mangkir,’’ pungkasnya.

perda terbit, bkd mukomuko mulai sisir sumber pad ppj listrik non-pln                            mukomuko, koranrb.id  – setelah perda pendapatan daerah dan retribusi daerah (pdrd) disahkan, tim pendapatan i badan keuangan daerah (bkd) kabupaten mukomuko mulai bergerak melakukan penyisiran sumber-sumber pendapatan asli daerah (pad).
khususnya sumber pad dari objek pajak penerangan jalan (ppj) sumber listrik non-pln di beberapa perusahaan pabrik kelapa sawit yang ada di kabupaten mukomuko.
“sebelum ada payung hukum kami tidak bisa bergerak, paska perda disahkan. kami tidak mau berlama-lama, seluruh wajib pajak kami datangi untuk menyampaikan terkait kewajiban yang harus dilunasi,” kata kepala bkd kabupaten mukomuko, eva tri rosanti, sh melalui kabid pendapatan i, yadi s.stp.
baca juga:bayar pbb bisa lewat retail modern, tidak harus bayar di bank
baca juga:usul penambahan dewan komisaris baru, bank bengkulu gelar rupslb
yadi menambahkan, optimalisasi pendapatan daerah dari objek pajak ppj non-pln tidak hanya dari pabrik sawit, akan tetapi semua badan usaha perseroan jasa listrik non-pln akan dikenakan kewajiban pajak tersebut. 
selain pemantauan juga dilakukan sosialisi produk hukum daerah yang mengatur tentang pajak retribusi daerah yang terbaru ini. sehingga wajib pajak mengetahui apa yang menjadi tugas kewajiban dan apa hak yang mereka dapatkan.
“dengan adanya kedatangan kami ini diharapkan investor ini dapat berkontribusi kepada daerah melalui pajak tanpa harus di ingatkan dulu,” terangnya.
lanjutnya, sesui dengan perda nomor 2 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah, maka dari itu selain ppj listrik non-pln, pajak parkir kendaraan, dan pajak air bawah tanah juga ditekankan kepada pihak perusahaan untuk dibayarkan. 
kemudian juga setelah pabrik kelapa sawit tim akan mengejar objek pajak besar dengan nilai signifikan selain ppj listrik non-pln.
yakni, ppj di pln, dan galian c batu, pasir, tanah, terkait pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (bphtb) dan pajak bumi dan bangunan (pbb).
“seluruh sumber pendapatan akan kami maksimalkan untuk tertagih termasuk bphtb dan pbb akan kami maksimalkan. dari sejumlah sumber pajak ini, pad yang akan didapati cukur besar,” ujarnya.
baca juga:seragam sekolah gratis untuk pelajar sd dan smp di mukomuko segera dibagikan
baca juga:tim saber pungli awasi ppdb, masyarakat diminta melapor jika ada pungutan di sekolah
yadi menjelaskan, dari januari sampai dengan juni 2024 saat ini realisasi pendapatan asli daerah (pad) terkatagori minim. dimana target pad tahun ini rp62 miliar lebih, dan saat ini mendapatkan rp6 miliar lebih atau sekitar 11 persen, dari 11 sumber pad dimana angka pendapat ini terus bergerak saat ini setelah adanya payung hukum (perda).
“pad minim karena belum bisa dilakukan penagihan, namun setelah perda terbit, angka pendapatan mulai meningkat,” jelasnya.
untuk realisasi, pajak hotel sebesar rp 14 juta lebih, pajak restoran rp 93 juta lebih, pajak hiburan rp 8 juta lebih, dan pajak reklame rp 49 juta lebih. 
juga ppj sebesar rp1 miliar lebih, pajak parkir rp 61 juta lebih, pajak air tanah sebesar rp80 juta lebih, pajak sarang burung walet sebesar rp5 juta lebih. 
lalu pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar rp359 juta lebih. pajak bumi bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (pbb p2) sebesar rp62 juta lebih, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) sebesar rp161 juta.
“pendapatan tersebut menunjukan angka aktif yang terus bergerak mendekati target. merupakan pajak dan retribusi bulan desember 2023 yang dibayarkan pada januari 2024,” jelas yadi lagi.
baca juga: penggantian pipa intake rampung, pdam pastikan penyaluran air pelanggan normal kembali
baca juga:maskot pilkada “mamubilih” diluncurkan, kpu mukomuko siapkan pendaftaran paslon
sedangkan rincian target pad di tahun 2024, pajak hotel sebesar rp 100 juta, pajak restoran sebesar rp 700 juta, pajak hiburan rp 50 juta, pajak reklame sebesar rp 300 juta.
pajak penerangan jalan sebesar rp 11 miliar lebih, pajak parkir rp 142 juta, pajak air tanah sebesar rp 200 juta. 
kemudian, target pad dari pajak sarang burung walet rp 100 juta, pajak mineral bukan logam dan batuan rp 1,6 miliar, pbb p2 rp 1,5 miliar, bphtb rp 1,1 miliar.
“meskipun terlambat kami akan berupaya mengejar target pad sebesar rp 62 miliar tahun ini, dengan segera melibatkan banyak pihak termasuk pendampingan kejaksaan negeri (kejari) mukomuko berkaitan dengan penagihan pajak jika ada yang mangkir,’’ pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 21 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan