Terbukti Palsukan Dukungan, Paslon Terancam Pidana 36 Bulan Penjara

KOTA MANNA, KORANRB.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bengkulu Selatan kembali mengingatkan soal persyaratan dukungan calon independen kepala daerah. 

Bahkan Bawaslu mengingatkan paslon akan ancaman hukuman pidana penjara bila terbukti palsukan dukungan.

Disampaikan Kordiv PPPS Bawaslu Bengkulu Selatan, M. Hasanudin MAP mengingatkan kepada kandidat calon independen untuk Pilgub Bengkulu. Jangan sampai melakukan pemalsuan dukungan KTP.

BACA JUGA:PKS Resmi Usung Anies Baswedan - Sohibul Iman di Pilgub Jakarta 2024, Usung Jargon AMAN

BACA JUGA:Balon Bupati Bengkulu Utara Arie Mulai Otak-atik Nama Balon Wakil Bupati

Dikatakan Hasan, berdasarkan pasal 185 A UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, apabila terbukti melakukan pelanggaran manipulasi daftar dukungan, bakal calon perseorangan terancam penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan.

“Di samping itu, pelaku juga dikenakan denda paling sedikit Rp36 juta dan paling banyak Rp72 juta,” lanjutnya.

Tak hanya dijerat UU Pilkada, pelaku juga bisa dijerat pemalsuan dokumen KTP yang dijelaskan dalam Pasal 185 UU No 1 Tahun 2015.

Bunyinya, setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung pasangan calon perseorangan menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati dan calon walikota dan calon wakil wali kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 36 bulan dan denda Rp 12 juta dan paling banyak Rp 36 juta.

BACA JUGA:Rawan Pelanggaran, Bawaslu Bengkulu Selatan Ajak Awasi Tahapan Coklit Data Pemilih Pilkada

BACA JUGA:Stop Boros Pangan, Bupati Bengkulu Selatan Ajak Masyarakat Tidak Membuang Makanan

“Jika terbukti palsukan dukungan KTP, calon independen terancam dua pasal tersebut,” tegas Hasan.

Untuk mengantisipasi terjadinya pemalsuan dukungan, Bawaslu Bengkulu Selatan akan melakukan pengawasan secara melekat terhadap penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU yang akan melakukan verifikasi factual (Verfak).

“Pada tahapan verfak ini, Bawaslu akan melakukan pengawasan secara melekat, agar dalam proses nanti tidak melenceng atau keluar dari aturan,” katanya.