Pemkab Launching Gaek Asuh Anak Stunting Bengkulu Selatan GAAS KEUN, Ini Kata Bupati Gusnan

BACA JUGA:Bupati Gusnan Kampanyekan Olahraga Penting Untuk Kesehatan Masyarakat

BACA JUGA:Air Nira Dijual Bebas,Pemerintah Sebut Merusak Masa Depan Generasi Muda

“Menyikapi dengan kemiskinan ekstrem ada 71 rumah yang masih masuk dalam indikator miskin ekstrem. Dikarenakan miskin ekstrem di tahun 2024 ini harus nol. Maka kita harus bersama-sama untuk segera aksi konvergensi kita  dapat terwujud dengan nyata, sehingga kemiskinan ekstrem dapat benar-benar nol,” sampai Wabup.

Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Bengkulu Selatan, Fikri Aljauhari SSTP MM merangkan tentang Program GAAS KEUN. Program tersebut merupakan komitmen bersama dalam mengasuh anak yang rawan stunting di Bengkulu Selatan dengan memberikan kebutuhan gizinya.

“Benar kata bapak bupati tadi bahwa anak stunting yang akan diasuh oleh setiap perangkat daerah dan stakeholder terkait adalah yang dinyatakan berpotensi stunting, khususnya karena faktor ekonomi sulitnya memenuhi gizi bagi anak. Setidaknya setiap perangkat daerah anak bertanggung jawab kepada 3 sampai 4 orang anak asuh di wilayahnya,” terangnya.

Lebih lanjut Fikri menyampaikan, para orang tua asuh pada GASS KEUN akan memberikan bantuan untuk anak rawan stunting, yaitu berupa susu formula sebanyak 4 kotak untuk usia anak kurang dari 1 tahun setiap 1 bulan, dan 8 kotak susu untuk anak usia di atas 1 tahun setiap bulannya. 

Tidak hanya itu, bantuan lainnya sperti 3 karpet telur , 2 kotak vitamin serta suplemen bersama buah dan sayur akan diberikan setiap bulan.

“Tentunya Program GAAS KEUN dalam memberikan bantuan bagi anak yang berpotensi stunting dilakukan pada hari Jumat pada minggu pertama setiap bulan dengan  melibatkan Dhrama Waanita di wilayahnya masing-masing,” pungkasnya.

Acara tersebut juga digelar bersamaan dengan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Hadir pada acara Bupati Gusnan Mulyadi SE MM dan Wakil Bupati H Rifai Tajudin SSos, para Kepala Organisasi Pemerintahan Daerah (KOPD), para camat, lurah dan kepala desa (Kades), para Kepala BUMD dan BUMN, baik perbankan dan perusahaan perkebunan kelapa sawit, serta para stakeholder lainnya, seperti BNN, BAZNAS, WAHANA VISI, KONSTANS dan BPJS.