Pembenahan Pelayanan di Pemkab Rejang Lebong Fokus pada 4 OPD

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Senin , 01 Jul 2024 - 06:00

Bupati Rejang Lebong, Drs. H. Syamsul Effendi, MM.-foto: arie/koranrb.id-

pembenahan pelayanan di pemkab rejang lebong fokus pada 4 opd                            koranrb.id – menuju pengelolaan e-government pada tahun 2024, pemkab rejang lebong saat ini tengah serius melakukan pembenahan pelayanan di setiap organisasi perangkat daerah (opd).
dari 30 an opd yang ada, terdapat 4 opd yang menjadi fokus utama pembenahan pelayanan yaitu dinas pekerjaan umum penataan ruang dan kawasan pemukiman (puprkp), rsud curup, dinas penanaman modal dan perizinan satu pintu (dpmptsp), serta dinas kesehatan (dinkes).
meskipun demikian, opd lainnya tetap akan berada dalam pengawasan pemkab untuk peningkatan pelayanannya.
bupati rejang lebong, drs. h. syamsul effendi, mm, menyatakan bahwa pembenahan tersebut akan diterapkan di semua lini pemerintahan di kabupaten rejang lebong. 
ia berharap adanya kerjasama dari seluruh elemen pemerintahan dalam peningkatan kinerja, terutama terkait pelayanan, penganggaran, serta pengelolaan keuangan daerah.
baca juga:pilkada lebong bakal diikuti petahana, ini sebabnya
baca juga:tidak lulus 3 jalur ppdb, disdik jamin calon siswa sd dan smp di kota bengkulu dapat sekolah
 bupati juga berharap agar serapan anggaran di setiap lini opd bisa dilakukan secara maksimal dan meminimalisir berbagai kesalahan dalam penilaian pengelolaan nantinya.
"sejak awal tahun ini kita mulai memberlakukan sistem pemerintahan secara e-government. untuk menuju kepada sistem tersebut, beberapa kekurangan dalam tata kelola pemerintahan kita harus dilakukan pembenahan," ujar bupati.
ia juga berharap dengan pembenahan yang dilakukan di semua lini ini, seluruh aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemkab rejang lebong dapat segera beradaptasi dengan sistem yang baru tersebut. 
pasalnya, mulai tahun depan tata kelola pemerintahan akan dilakukan secara elektronik.
"memang kita tidak bisa melakukan perubahan dan pembenahan secara menyeluruh. namun demikian, kita akan coba menerapkan sistem ini secara bertahap sehingga akhirnya seluruh opd bisa menerapkannya. saat ini baru 4 opd yang kita fokuskan, karena opd tersebut langsung bersentuhan dengan pembangunan masyarakat dan daerah. hasil dari 4 opd ini juga menjadi acuan kita untuk seluruh opd yang lain kedepannya," jelasnya.
selain itu, saat ini pemkab rejang lebong mulai melakukan penataan lebih baik untuk seluruh pengeluaran dan belanja daerah mulai dilakukan secara non-tunai, meskipun dalam beberapa tahun ini sudah mulai diterapkan di beberapa opd. 
hal ini, menurut bupati, juga menjadi salah satu poin yang direkomendasikan oleh badan pemeriksa keuangan (bpk) beberapa waktu lalu, pasca penyerahan predikat wajar tanpa pengecualian (wtp) untuk pemkab rejang lebong.
baca juga:5 makanan pokok setiap negara, salah satunya nasi, dimakan 3,5 miliar orang di dunia
baca juga:sudah tahu? ada mode keamanan anak di mobil, gunakan ini agar anak lebih aman 
"sebenarnya ada beberapa yang sudah kita terapkan, seperti pada belanja perjalanan dinas. bahkan beberapa opd juga sudah mulai menerapkan sistem tersebut saat ini. hanya saja memang belum seluruhnya mengimplementasikan hal ini. kita berharap kedepannya opd mulai menjalankan sistem tersebut secara bertahap," terang bupati.
saat ini, diakui bupati, pemkab rejang lebong masih terus menerapkan sistem tersebut secara bertahap. 
bahkan tidak menutup kemungkinan tahun depan seluruh belanja daerah, mulai dari pekerjaan, pengadaan, hingga honor kegiatan, akan dilakukan secara non-tunai.
"kita bertahap dulu menerapkannya. mudah-mudahan tahun depan semuanya sudah bisa dilakukan secara non-tunai, apapun itu kegiatan dan belanja yang dilakukan pemkab. hal ini dilakukan agar tata kelola keuangan daerah kita bisa terus membaik," harap bupati.
selain akan menggunakan sistem pembayaran non-tunai, bupati juga menyatakan bahwa sesuai dengan rekomendasi bpk, tahun ini pemkab rejang lebong juga akan menetapkan harga patokan sendiri (hps) untuk setiap pekerjaan, khususnya di dinas puprkp kabupaten rejang lebong. 
penetapan hps ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan adanya mark-up dalam setiap proyek pembangunan di kabupaten rejang lebong.
dengan pembenahan ini, pemkab rejang lebong berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang.
"misalnya untuk pembangunan jalan, hps-nya harus real dan jangan ada mark-up. seperti penggunaan jasa penyewaan alat berat. waktu penyewaan dan keperluannya harus benar-benar sesuai dengan harga. tidak boleh kurang apalagi lebih. ini juga mulai akan kita benahi kedepannya bersama dinas puprkp kabupaten rejang lebong," papar bupati.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu Senin, 8 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan