Pembenahan Pelayanan di Pemkab Rejang Lebong Fokus pada 4 OPD

BACA JUGA:5 Makanan Pokok Setiap Negara, Salah Satunya Nasi, Dimakan 3,5 Miliar Orang di Dunia

BACA JUGA:Sudah Tahu? Ada Mode Keamanan Anak di Mobil, Gunakan Ini Agar Anak Lebih Aman

"Sebenarnya ada beberapa yang sudah kita terapkan, seperti pada belanja perjalanan dinas. Bahkan beberapa OPD juga sudah mulai menerapkan sistem tersebut saat ini. Hanya saja memang belum seluruhnya mengimplementasikan hal ini. Kita berharap kedepannya OPD mulai menjalankan sistem tersebut secara bertahap," terang Bupati.

Saat ini, diakui Bupati, Pemkab Rejang Lebong masih terus menerapkan sistem tersebut secara bertahap.

Bahkan tidak menutup kemungkinan tahun depan seluruh belanja daerah, mulai dari pekerjaan, pengadaan, hingga honor kegiatan, akan dilakukan secara non-tunai.

"Kita bertahap dulu menerapkannya. Mudah-mudahan tahun depan semuanya sudah bisa dilakukan secara non-tunai, apapun itu kegiatan dan belanja yang dilakukan pemkab. Hal ini dilakukan agar tata kelola keuangan daerah kita bisa terus membaik," harap Bupati.

Selain akan menggunakan sistem pembayaran non-tunai, Bupati juga menyatakan bahwa sesuai dengan rekomendasi BPK, tahun ini Pemkab Rejang Lebong juga akan menetapkan Harga Patokan Sendiri (HPS) untuk setiap pekerjaan, khususnya di Dinas PUPRKP Kabupaten Rejang Lebong. 

Penetapan HPS ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan adanya mark-up dalam setiap proyek pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong.

Dengan pembenahan ini, Pemkab Rejang Lebong berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang.

"Misalnya untuk pembangunan jalan, HPS-nya harus real dan jangan ada mark-up. Seperti penggunaan jasa penyewaan alat berat. Waktu penyewaan dan keperluannya harus benar-benar sesuai dengan harga. Tidak boleh kurang apalagi lebih. Ini juga mulai akan kita benahi kedepannya bersama Dinas PUPRKP Kabupaten Rejang Lebong," papar Bupati.