Artikel Studi Pelaksanaan PROPER Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Periode 2016-2020 di Bengkulu

Reporter: Tim Penulis |

Editor: Redaksi |

Senin , 01 Jul 2024 - 00:02

SALAH satu upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang merupakan program unggulan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong ketaatan industri terhadap peraturan lingkungan hidup.

Pelaksanaan PROPER telah diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penelitian ini dilakukan di Kota Bengkulu dengan menggunakan data sekunder melalui studi literature media, jurnal, SK KLHK mengenai Proper dari 2016-2020, peraturan dan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, PermenLHK mengenai PROPER.

Dari hasil studi yang dilakukan menunjukan bahwa Pelaksanan Proper di Provinsi Bengkulu belum menunjukan hasil yang maksimal selama periode 5 (lima) tahun terakhir ini. Hanya 1 (satu) perusahaan yang mendapatkan predikat warna hijau dan selebihnya masih mendapatkan predikat biru, merah bahkan hitam.

Industri subsektor pelabuhan, sawit, karet, tambang batubara dan mineral yang paling banyak menyumbang predikat merah secara berturut – turut.

Beberapa tahun terakhir telah terjadi bencana ekologis yaitu banjir dan longsor yang dipengaruhi oleh aktivitas industry ekstraktif yang melakukan pengerukan sumberdaya alam sehingga mengakibatkan kondisi lingkungan hidup semakin kritis di Provinsi Bengkulu.

Adanya aktivitas industry ekstraktif pertambangan dan perkebunan memberikan dampak buruk terhadap lingkungan hidup di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa ‘’setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup’’. Pengawasan dan perlindungan lingkungan hidup harus dilakukan oleh pemerintah.

Salah satunya melalui penilaian Proper untuk mendorong kepatuhan perusahaan terhadap regulasi pengelolaan lingkungan hidup.

Penilaian Proper memiliki tujuan yaitu kepatuhan terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Penilaian Proper bagi perusahaan yang mengikutinya adalah perusahaan yang berdampak terhadap lingkungan, memiliki saham pada Pasar Bursa, dan memiliki produk yang diekspor atau digunakan masyarakat secara luas (Mangala & Irwansyah, 2017).

Perusahaan memiliki tujuan untuk menyejahterakan pemilik saham yaitu pembagian keuntungan bersih, keuntungan dalam bentuk uang serta pihak pendana yang akan menanamkan sahamnya kepada perusahaan yang memiliki peringkat baik.

Dalam beberapa tahun terakhir seiring berkembangnya bisnis perusahaan berkewajiban untuk memperhatikan dampak lingkungan hidup yang diakibatkan (Ahmad, 2021).

Pada Negara berkembang kehadiran penaatan sukarela (voluntary approach) sebagai alternatif untuk mendorong kepatuhan hukum. Pada awalnya, Proper sebagai salah satu instrumen penaatan secara sukarela mendorong kepatuhan hukum bagi perusahaan.

Kemudian Proper akhir-akhir ini dikritik karena tidak memberikan sanksi bagi peserta perusahaan yang menunjukan ketidakpatuhan terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

artikel studi pelaksanaan proper perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup periode 2016-2020 di bengkulu                            salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup melalui program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (proper) yang merupakan program unggulan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan untuk mendorong ketaatan industri terhadap peraturan lingkungan hidup.
pelaksanaan proper telah diatur di dalam peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 1 tahun 2021 tentang program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
penelitian ini dilakukan di kota bengkulu dengan menggunakan data sekunder melalui studi literature media, jurnal, sk klhk mengenai proper dari 2016-2020, peraturan dan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, permenlhk mengenai proper.
dari hasil studi yang dilakukan menunjukan bahwa pelaksanan proper di provinsi bengkulu belum menunjukan hasil yang maksimal selama periode 5 (lima) tahun terakhir ini. hanya 1 (satu) perusahaan yang mendapatkan predikat warna hijau dan selebihnya masih mendapatkan predikat biru, merah bahkan hitam.
industri subsektor pelabuhan, sawit, karet, tambang batubara dan mineral yang paling banyak menyumbang predikat merah secara berturut – turut. 
beberapa tahun terakhir telah terjadi bencana ekologis yaitu banjir dan longsor yang dipengaruhi oleh aktivitas industry ekstraktif yang melakukan pengerukan sumberdaya alam sehingga mengakibatkan kondisi lingkungan hidup semakin kritis di provinsi bengkulu.
adanya aktivitas industry ekstraktif pertambangan dan perkebunan memberikan dampak buruk terhadap lingkungan hidup di provinsi bengkulu. berdasarkan pasal 67 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditegaskan bahwa ‘’setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup’’. pengawasan dan perlindungan lingkungan hidup harus dilakukan oleh pemerintah.
salah satunya melalui penilaian proper untuk mendorong kepatuhan perusahaan terhadap regulasi pengelolaan lingkungan hidup. 
penilaian proper memiliki tujuan yaitu kepatuhan terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
penilaian proper bagi perusahaan yang mengikutinya adalah perusahaan yang berdampak terhadap lingkungan, memiliki saham pada pasar bursa, dan memiliki produk yang diekspor atau digunakan masyarakat secara luas (mangala & irwansyah, 2017). 
perusahaan memiliki tujuan untuk menyejahterakan pemilik saham yaitu pembagian keuntungan bersih, keuntungan dalam bentuk uang serta pihak pendana yang akan menanamkan sahamnya kepada perusahaan yang memiliki peringkat baik.
dalam beberapa tahun terakhir seiring berkembangnya bisnis perusahaan berkewajiban untuk memperhatikan dampak lingkungan hidup yang diakibatkan (ahmad, 2021). 
pada negara berkembang kehadiran penaatan sukarela (voluntary approach) sebagai alternatif untuk mendorong kepatuhan hukum. pada awalnya, proper sebagai salah satu instrumen penaatan secara sukarela mendorong kepatuhan hukum bagi perusahaan.
kemudian proper akhir-akhir ini dikritik karena tidak memberikan sanksi bagi peserta perusahaan yang menunjukan ketidakpatuhan terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
pada akhirnya pemaknaan proper antara konteks kepatuhan sukarela dan pelengkap instrument atur dan awasi (rahman, 2020). 
penilaian emas adalah paling baik bagi suatu usaha atau kegiatan perusahaan menunjukan bahwa konsistensi kepatuhan dalam pengelolaan lingkungan hidup. (fitri et al., 2020). 
dengan adanya proper tentu membantu masyarakat untuk menilai bahwa perusahan tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan penilaian baik dalam pengelolan lingkungan.
penilaian yang baik tentunya pelaksanaan operasionalnya tidak memberikan dampak buruk terhadap lingkungan hidup dan penilaian yang kurang baik tentu memberikan dampak buruk terhadap lingkungan hidup.
perusahaan memiliki pertanggungjawaban sosial dalam pengelolaan lingkungan hidup akan memberikan penilaian positif terhadap kinerja perusahaan (suhendra et al., 2022). 
perusahaan – perusahaan yang sahamnya tercatat pada bursa saham indonesia wajib mengikuti proper. peringkat hijau dan emas menjadi target bagi perusahaan yang mengikuti proper (jannah et al., 2020). 
dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, pemerintah memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya dampak negatif yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan dalam melakukan aktivitas industrinya.
klhk telah memulai proper dari tahun 2002 yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan perusahaan. berbagai kegiatan proper mendorong kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yaitu insentif dan disinsentifreputasi serta mendorong perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan penilaian kinerja yang baik untuk menerapkan produksi yang bersih (achnes, 2018). oleh karena itu, penulis melakukan penelitian studi proper mulai 2016-2020 di provinsi bengkulu.
2. metodologi penelitian 
dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif sebagai pendekatan utama untuk melakukan studi terhadap proper mulai 2016-2020.
penelitian dilakukan di kota bengkulu, provinsi bengkulu. penulis menggunakan data kuantitatif dalam penelitian ini yang bersumber dari jurnal dan literatur yang relevan, kajian pustaka serta sumber data yang akurat.
data sekunder didapatkan dari dokumen sk proper dimulai pada tahun 2016-2020 yang dipublikasikan oleh klhk setiap tahunnya melalui website. 
data yang didapatkan dari data sekunder kemudian dianalisis secara sistematis dan selanjutnya dideskripsikan ke dalam bentuk narasi. 
3. hasil dan pembahasan 
studi proper perusahaan pada tahun 2016-2020 di provinsi bengkulu 
gambar 1. diatas menunjukan bahwa pelaksanaan proper diikuti oleh 27 perusahaan pada tahun 2016-2017. jumlah ini terjadi peningkatan pada tahun 2017-2018 oleh 42 perusahaan, pada tahun 2018-2019 oleh 53 perusahaan dan pada tahun 2019-2020 oleh 56 perusahaan. 
proper merah mengalami peningkatan yang signifikan pada 2016-2017 oleh 1 perusahaan, pada 2017-2018 oleh 6 perusahaan, pada tahun 2018-2019 oleh 16 perusahaan dan pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan sebanyak 11 perusahaan. 
dari analisis yang dilakukan bahwa pelaksanaan proper belum menunjukan hasil yang maksimal selama 5 tahun terakhir di provinsi bengkulu.
hanya terdapat 1 perusahaan mendapatkan penilaian peringkat hijau dan hampir keseluruhannya mendapatkan peringkat biru, merah dan hitam.
adapun perusahaan terbanyak mendapatkan peringkat merah secara berturut-turut yaitu perusahaan subsector pelabuhan, sawit, karet, tambang batubara dan mineral.
gambar 2. diatas menunjukan bahwa penilaian peringkat merah pada tahun 2017-2018 sebanyak 4 perusahaan sawit dan 2 perusahaan tambang batubara, pada tahun 2018-2019 sebanyak 7 perusahaan sawit, 1 perusahaan karet, 5 perusahaan tambang batubara, 1 perusahaan pelabuhan dan 1 perusahaan tambang mineral. selanjutnya pada tahun 2019-2020 sebanyak 5 perusahaan sawit, 4 perusahaan tambang batubara, 1 perusahaan pelabuhan dan 1 perusahaan tambang mineral. 
dari analisis yang dilakukan menunjukan bahwa perusahaan sawit dan tambang batubara yang terbanyak mendapatkan peringkat merah secara berturut-turut di provinsi bengkulu.
kegiatan perusahaan akan selalu ditargetkan untuk mencapai tujuan utama dalam menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya dan bermanfaat bagi masyarakat dikarenakan dampak dari aktivitas perusahaan juga memberikan dampak terhadap lingkungan hidup yang ada disekitarnya (domineka, 2023).
gambar 3. diatas menunjukan bahwa terdapat 4 perusahaan yang bergerak pada subsector sawit yang mendapatkan proper merah secara berturut-turut atau lebih dari satu kali yaitu pt. agri mitra karya, pt. sapta sentosa jaya, pt. ciptamas bumi selaras, dan pt. sinar bengkulu selatan. 
dari analisis yang dilakukan menunjukan bahwa pt. sinar bengkulu selatan mendapatkan proper merah dari tahu 2017-2020, pt. agri mitra karya mendapatkan proper merah dari tahun 2017-2020, pt. ciptamas bumi selaras mendapatkan proper merah dari tahun 2018-2020 dan pt. sapta sentosa jaya mendapatkan proper merah dari tahun 2018-2020. 
selain itu juga terdapat 6 perusahaan pertambangan yang bergerak pada subsector batubara, mineral dan pelabuhan yang mendapatkan proper merah secara berturut-turut atau lebih dari satu kali antara lain pt. indonesia riau sri avantika dari tahun 2017-2019 dan tahun 2020 mendapatkan proper hitam, pt. injatama tahun 2017-2020, pt. bara mega quantum dari tahun 2018-2020, pt. jambi resource dari tahun 2018-2020, pt. tansri madjid dari tahun 2018-2020 dan pt. pelindo ii (persero) - cabang bengkulu dari tahun 2018-2020. 
diduga kuat bahwa perusahan-perusahaan yang mendapatkan peringkat merah secara berturut-turut secara teknis pengelolaan lingkungan sebagian besar belum seluruhnya melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup. aktivitas dari perusahaan pertambangan saat ini menjadi perhatian dari banyak para pihak dikarenakan berperan utama menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan.
peringkat hitam adalah penilaian terhadap perusahaan yang dalam pengelolaan lingkungan sengaja lalai dan tidak patuh serta merusak lingkungan sekitarnya (siregar et al., 2017). 
berdasarkan pasal 48 ayat a permenlhk nomor 1 tahun 2021 bahwa penegakan hukum dapat dilakukan terhadap perusahaan dengan peringkat merah dan hitam.
dari hasil proper yang dilakukan perusahaan akan mendapatkan penilaian dalam pengelolaan lingkungan hidup. peringkat emas adalah perusahaan yang sudah menerapkan pengelolaan lingkungan secara keseluruhan dan apabila perusahaan mendapatkan 2 kali peringkat hitam berturut-turut maka perusahaan dapat dituntut dan dihentikan aktivitasnya. 
pelaksanaan penilaian peringkat proper harus dilakukan terintegrasi melibatkan berbagai parapihak. adapun tahapannya yaitu penyusunan kriteria penilaian peringkat, memilih perusahaan, menentukan peringkat, hingga pengumuman hasil kepada publik. dalam rangka memudahkan masyarakat dan para pihak untuk memahami peringkat kepatuhan dalam pengelolaan lingkungan hidup maka peringkat perusahaan terdapat 5 warna. 
penilaian proper emas dan hijau merupakan penilaian terhadap perusahaan yang telah melebihi kepatuhan terhadap pengelolaan lingkungan hidup. sedangkan penilaian proper biru merupakan perusahaan yang telah patuh terhadap lingkungan hidup, dan penilaian proper merah dan hitam merupakan penilaian terhadap perusahaan yang belum patuh terhadap pengelolaan lingkungan hidup (ratmayanti dan suaryana, 2021). 
4. kesimpulan 
berdasarkan analisis dan kajian yang dilakukan mengenai proper perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup mulai 2016 hingga 2020 dapat disimpulkan bahwa pelaksanan proper di provinsi bengkulu belum menunjukan hasil yang maksimal selama periode 5 (lima) tahun terakhir ini. terdapat hanya 1 (satu) perusahaan yang mendapatkan penilaian peringkat hijau dan selebihnya predikat biru,
merah dan hitam. adapun perusahaan yang paling banyak mendapatkan penilaian peringkat merah secara berturut-turut yaitu perusahaan subsektor pelabuhan, sawit, karet, tambang batubara dan mineral.
oleh
abdullah ibrahim ritonga1, kastilon2, dhendi novianto saputra3, reflis4, satria putra utama5(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 1 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan