Pengosongan Rusun ASN di Kabupaten Lebong Tunggu Rekomendasi BPPPS IV

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 08 Jul 2024 - 00:01

Kepala Dinas Perkim Kabupaten Lebong, Epan Gustanto, SP menerangkan rencana perbaikan rusun ASN. Sehingga akan dilakukan pengosongan.--FIKI/RB

pengosongan rusun asn di kabupaten lebong tunggu rekomendasi bppps iv                            lebong, koranrb.id – pengosongan rumah susun (rusun) asn di komplek perkantoran pemerintah kabupaten (pemkab) lebong, tunggu rekomendasi balai pelaksana penyediaan perumahan sumatera (bppps) iv.
 hal ini, disampaikan kepala dinas perumahan dan permukiman (perkim) kabupaten lebong, epan gustanto, sp kepada rb, minggu, 7 juli 2024.
dikatakan epan, pengosongan rusun asn itu, akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.
namun, karena status bangunan rusun itu belum diserahkan ke pemerintah  kabupaten (pemkab) lebong, sehingga pemkab lebong tidak memiliki wewenang atas rusun tersebut.
baca juga:ikan musiman! berikut 5 fakta unik ikan teri yang belum banyak diketahui
termasuk meminta penghuni rusun untuk mengosongkan sementara rusun asn tersebut.
 “itukan belum menjadi aset kita, jadi kita tidak bisa menyuruh penghuni itu mengosongkan sekarang, kecuali surat rekomendasi dari balai sudah kita terima, dan memerintahkan kita untuk mengosongkan rusun itu.
karena pekerjaan akan dimulai,” ujar epan.
 lanjut epan, saat ini pihaknya masih melengkapi berkas yang diminta bppps iv jambi.
baca juga:bingung kantong jebol beli perlengkapan sekolah anak di tahun ajaran baru, ikuti 5 tips ini 
agar rusun yang dibangun oleh direktorat jenderal perumahan, melalui bppps iv pada 2019, bisa dimasukan dalam program operasi pemeliharaan optimalisasi dan rehabilitasi (opor) 2024 yang ada di kementerian pupr ri.
 jika, rusun asn lebong ini sudah dimasukan ke dalam program opor 2024, barulah rusun ini bisa dilakukan perbaikan oleh bppps iv.
 “kalau semua berkas ini nanti sudah disetujui (disetujui bupati, red), maka kita akan berkoordinasi dengan pihak balai, agar proses renovasi rusun ini dapat segera ditindak lanjuti,” katanya.
 setelah rusun itu, direnovasi. maka, rusun itu baru bisa diserahkan ke pemkab lebong dan bisa dikelola oleh pemkab lebong kedepannya.
baca juga:pasca bencana banjir, waspada penyakit ini bisa 'menghantui' anda
 “jika sudah serah terima kedepannya kita bisa mengelola rusun itu dan dapat menghasilkan pad,” ujarnya.
 untuk diketahui, rusun yang dibangun oleh bppps iv pada 2019 lalu.
sampai saat ini, bangunan yang dibangun di komplek perkantoran pemkab lebong ini, belum juga dilakukan serah terima aset antara bppps iv dengan pemkab lebong. 
 pasalnya, pemkab lebong belum mau menerima bangunan tersebut, karena ada beberapa bagian yang pada bangunan rusun ini tidak sesuai.
baca juga:kemampuan adaptasi tinggi! berikut 5 hewan yang hidup di jurang laut
 bahkan, dari pantauan rb di lokasi, beberapa bagian rusun sudah banyak bocor, seperti bagian atap, plafon pada bagian dalam rusun. 
  selain itu, beberapa bagian tembok ada terlihat retakan kecil, cat yang sduah kusam dan memudar. 
 serta, beberapa lantai keramik sudah terlepas bahkan sudah ada beberapa keramik pecah. 
 untuk mengatasi hal tersebut, pada 27 maret 2024 lalu, bppps iv berkirim surat kepada pemkab lebong, dengan nomor ku 0803-kb4. 
baca juga:kecanduan game online? ini 10 dampak negatif yang bakal terjadi 
 tujuan dari surat di atas, bppps iv meminta pemkab lebong agar dapat melengkapi beberapa berkas yang dibutuhkan, untuk mengusulkan rusun pemkab lebong ke dalam program operasi pemeliharaan optimalisasi dan rehabilitasi (opor) 2024 yang ada di kementerian pupr ri. 
 dengan mengusulkan rumah susun pemkab lebong ini ke program opor tersebut, harapannya rusun ini bisa diperbaiki dengan anggaran yang ada di program opor. 
  sehingga, kamis, 13 juni 2024 pemkab lebong menggelar rapat bersama opd teknis untuk membahas perihal surat dari bppps teresebut. 
 rapat ini, dilaksanakan di aula sekretariat daerah (setda) lebong.
baca juga:ingin latihan tinju tak punya samsak, berikut cara mmbuatnya dari ban mobil bekas
dihadiri perwakilan dinas peruhaman dan permukiman (perkim), dpmptps, dinas pupr-p, dlh dan kabag hukum.
rapat ini dipimpin oleh staf ahli ekonomi, pembangunan bupati lebong, dr. hambali, s.pd, m.pd.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 8 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan