Kerugian Negara Dana Insentif Fiskal Stunting Seluma Tidak Ditemukan, Jaksa Hentikan Penyelidikan

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Selasa , 09 Jul 2024 - 00:02

PENYELIDIKAN DIHENTIKAN: Kejari Seluma memutuskan untuk menghentikan sementara penyelidikan pada dana insentif fiskal stunting Kabupten Seluma. DOK/RB--

Dana tersebut dialokasikan ke OPD yang terkait dengan penurunan stunting, padahal di OPD tersebut telah ada anggaran yang dialokasikan.

Sebelumnya, Sat Reskrim Polres Seluma juga ikut melakukan pengusutan, namun penyelidikan dihentikan karena adanya upaya penyelidikan yang juga dilakukan oleh Jaksa Kejari Seluma terhadap objek yang sama.

Padahal dari Polres Seluma sudah memanggil dan mencoba melakukan klarifikasi terhadap puluhan pejabat di lingkungan Pemkab Seluma, termasuk pejabat eselon II yang OPD nya terlibat dalam pusaran dana insentif tersebut.

Dikonfirmasi, Kapolres Seluma, AKBP. Arif Eko Prasetyo, SIK, MH melalui Kasat Reskrim, AKP. Dwi Wardoyo, SH, MH membenarkan hal tersebut.

Dikatakan bahwa mundurnya Polres Seluma dalam pengusutan tersebut mengacu pada MoU pemberantasan korupsi yang disepakati oleh KPK, Polri dan Kejaksaan.

Selain itu hal ini juga dipengaruhi dari hasil koordinasi antar pimpinan dari Polres Seluma dan Kejari Seluma.

"Karena awalnya kita sama sama berjalan mengusut, kemudian dilakukanlah koordinasi antar pimpinan. Hasilnya kasus ini diserahkan sepenuhnya ke Kejari Seluma, karena jika teman teman dari jaksa sudah masuk, tidak mungkin kita ikut juga," ungkap Dwi Wardoyo.

Tercatat hingga saat ini jaksa telah memeriksa setidaknya 40 saksi dari lingkungan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma untuk mendalami kasus tersebut.

Pada Selasa, 20 Februari 2024 jaksa Kejari Seluma juga sempat melakukan ekspose internal terkait seluruh temuan dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) baik dilapangan maupun hasil pemeriksaan.

Ekspose dilakukan untuk membahas sejauh mana capaian pengusutan yang di dalami termasuk membahas bahan keterangan dan data yang telah didapatkan.

Untuk diketahui, kucuran dana yang merupakan insentif fiskal berkisar Rp5,7 miliar berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI pada November 2023 lalu.

Dana ini merupakan tindaklanjut dari apresiasi Wakil Presiden RI. KH. Ma'ruf Amin tentang keberhasilan Pemkab Seluma dalam menurunkan angka stunting.

Dari yang sebelumnya mencapai 40 persen pada tahun 2021, menjadi 22 persen di 2022.

kerugian negara dana insentif fiskal stunting seluma tidak ditemukan, jaksa hentikan penyelidikan                            koranrb.id  - tidak ditemukan adanya kerugian negara (kn), saat ini jaksa kejari seluma memutuskan untuk menghentikan sementara penyelidikan pada dana insentif fiskal stunting kabupten seluma. 
meski demikian, namun jaksa memastikan akan kembali mengangkat kasus ini jika nantinya ditemukan adanya bukti baru.
ini diungkapkan kepala kejari seluma, dr. eka nugraha, sh, mh melalui kasi pidsus, ahmad ghufroni, sh, mh.
“saat ini penyelidikan kita hentikan sementara, mengingat dari hasil upaya penyelidikan kita. tidak ditemukan adanya kn dalam perkara ini,” ungkap ghufroni.
baca juga:tragedi banjir sukaraja seluma: jembatan putus hingga mobil tenggelam
baca juga:update banjir sukaraja, 145 rumah dan 1 masjid terendam, air mulai surut, korban mulai terima bantuan
untuk diketahui, anggaran dana insentif fiskal stunting ini diberikan pada akhir 2023 lalu sebesar rp5,7 miliar oleh pemerintah pusat atas capaian penurunan stunting di kabupaten seluma. 
anggaran ini diharapkan dapat membantu pemerintah kabupaten (pemkab) seluma dan satgas tim percepatan penurunan stunting (tpps) seluma dalam menurunkan angka stunting lebih baik lagi.
dari hasil penyelidikan jaksa, pada realisasi dana insentif fiskal stunting ternyata hanya terjadi pergeseran anggaran saja.
kemudian diperkuat dengan hasil koordinasi bersama ahli hukum keuangan negara, hasilnya bahwa tidak ada kerugian negara atau uang negara yang hilang dari pergeseran anggaran dana fiskal stunting yang digunakan oleh beberapa opd untuk membiayai kegiatan di opd tersebut.
baca juga:banjir di kabupaten seluma, terparah di cahaya negeri, rumah dan jalan terendam, pesta pernikahan tertunda
baca juga:1.825 hewan penular rabies vaksinasi, ini kecamatan di seluma terbanyak hpr
"kami sudah melakukan koordinasi dengan ahli hukum keuangan negara. meskipun ada pergeseran anggaran dana insentif fiskal stunting sebesar rp5,7 miliar, namun tidak ditemukan adanya kerugian negara didalamnya," ungkap kasi pidsus.
untuk diketahui, pengusutan ini dilakukan karena ada dugaan disalahgunakan. 
dana tersebut dialokasikan ke opd yang terkait dengan penurunan stunting, padahal di opd tersebut telah ada anggaran yang dialokasikan.
sebelumnya, sat reskrim polres seluma juga ikut melakukan pengusutan, namun penyelidikan dihentikan karena adanya upaya penyelidikan yang juga dilakukan oleh jaksa kejari seluma terhadap objek yang sama.
baca juga:sisa dana hibah pilkada siap disalurkan bulan ini, ada catatan untuk kpu seluma
baca juga:186 warga seluma nunggak kredit miliaran rupiah, ini konsekuensi akan dikenakan bri 
padahal dari polres seluma sudah memanggil dan mencoba melakukan klarifikasi terhadap puluhan pejabat di lingkungan pemkab seluma, termasuk pejabat eselon ii yang opd nya terlibat dalam pusaran dana insentif tersebut.
dikonfirmasi, kapolres seluma, akbp. arif eko prasetyo, sik, mh melalui kasat reskrim, akp. dwi wardoyo, sh, mh membenarkan hal tersebut.
dikatakan bahwa mundurnya polres seluma dalam pengusutan tersebut mengacu pada mou pemberantasan korupsi yang disepakati oleh kpk, polri dan kejaksaan.
selain itu hal ini juga dipengaruhi dari hasil koordinasi antar pimpinan dari polres seluma dan kejari seluma.
"karena awalnya kita sama sama berjalan mengusut, kemudian dilakukanlah koordinasi antar pimpinan. hasilnya kasus ini diserahkan sepenuhnya ke kejari seluma, karena jika teman teman dari jaksa sudah masuk, tidak mungkin kita ikut juga," ungkap dwi wardoyo.
tercatat hingga saat ini jaksa telah memeriksa setidaknya 40 saksi dari lingkungan pejabat pemerintah kabupaten (pemkab) seluma untuk mendalami kasus tersebut.
pada selasa, 20 februari 2024 jaksa kejari seluma juga sempat melakukan ekspose internal terkait seluruh temuan dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) baik dilapangan maupun hasil pemeriksaan.
ekspose dilakukan untuk membahas sejauh mana capaian pengusutan yang di dalami termasuk membahas bahan keterangan dan data yang telah didapatkan.
untuk diketahui, kucuran dana yang merupakan insentif fiskal berkisar rp5,7 miliar berasal dari kementerian keuangan (kemenkeu) ri pada november 2023 lalu.
dana ini merupakan tindaklanjut dari apresiasi wakil presiden ri. kh. ma'ruf amin tentang keberhasilan pemkab seluma dalam menurunkan angka stunting. 
dari yang sebelumnya mencapai 40 persen pada tahun 2021, menjadi 22 persen di 2022.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 9 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan