KN Rp1,2 Miliar Belum Pulih, JPU Pastikan Besok Tuntut Empat Terdakwa Korupsi Laboratorium RSUD Curup

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Selasa , 09 Jul 2024 - 00:02

JPU TUNTUT TERDAKWA: Tuntutan empat terdakwa Dirut CV Cahaya Riski, Ivan Didi Septiadi, Dirut PT Nusa Mandiri Persada, Suci Rahmananda, Konsultan Pengawas PT. Nusa Mandiri Persada, Fahrul Razi dan Pejabat Pembuat Komitmen, Harmansyah akan dibacakan besok,--

KORANRB.ID – Sempat ditunda, tuntutan empat terdakwa Dirut CV Cahaya Riski, Ivan Didi Septiadi, Dirut PT Nusa Mandiri Persada, Suci Rahmananda, Konsultan Pengawas PT. Nusa Mandiri Persada, Fahrul Razi dan Pejabat Pembuat Komitmen, Harmansyah akan dibacakan besok, Rabu, 10 Juli 2024.

Hal ini disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong, Pujangga, SH, MH saat diwawancarai RB kemarin.

Ia menyebutkan, saat ini proses penyusunan surat tuntutan empat terdakwa yang terseret perkara dugaan korupsi Pembangunan Laboratorium RSUD Curup Tahun Anggaran 2020 sudah mencapai 90 persen.

"Sekarang sudah 90 persen dan akan dibacakan hari Rabu (10 Juli 2024, red)," ungkap Abi, Senin, 8 Juli 2024.

Ia menambahkan, pemulihan kerugian negara (KN) dalam perkara baru sebesar Rp315 juta, dari total KN sebesar Rp1,6 miliar berdasarkan hitungan auditor BPKP.

“(Rinciannya, red) Rp300 juta dikembalikan oleh Harmansyah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Herman. Serta dari pengawas lapangan juga ada uang yang dititipkan sejumlah Rp15 juta, jadi totalnya Rp315 juta sekarang ini," jelas Abi.

Dengan demikian, tersisa KN mencapai Rp1,2 miliar lebih yang belum pulih saat ini. Abi menyebutkan, jika pada agenda tuntutan di persidangan nanti KN belum pulih, maka akan dimasukkan dalam tuntutan keempat terdakwa.

"Jika kembalikan Rp315 juta masih sangat jauh untuk mengganti kerugian negara. Kita akan masukan juga uang pengganti sebab kerugian negara masih belum pulih," terang Abi.

Diberitakan sebelumnya, JPU Kejari Rejang Lebong belum rampung menyusun tuntutan empat terdakwa yang terseret perkara dugaan korupsi Pembangunan Laboratorium RSUD Curup Tahun Anggaran 2020.

Hal tersebut disampaikan JPU Kejari Rejang Lebong, Abi Pujangga, SH, MH. Bahwa agenda tuntuan empat terdakwa terpaksa ditunda dan dilanjutkan pekan depan.

kn rp1,2 miliar belum pulih, jpu pastikan besok tuntut empat terdakwa korupsi laboratorium rsud curup                            koranrb.id – sempat ditunda, tuntutan empat terdakwa dirut cv cahaya riski, ivan didi septiadi, dirut pt nusa mandiri persada, suci rahmananda, konsultan pengawas pt. nusa mandiri persada, fahrul razi dan pejabat pembuat komitmen, harmansyah akan dibacakan besok, rabu, 10 juli 2024.
hal ini disampaikan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) rejang lebong, pujangga, sh, mh saat diwawancarai rb kemarin.
ia menyebutkan, saat ini proses penyusunan surat tuntutan empat terdakwa yang terseret perkara dugaan korupsi pembangunan laboratorium rsud curup tahun anggaran 2020 sudah  mencapai 90 persen.
"sekarang sudah 90 persen dan akan dibacakan hari rabu (10 juli 2024, red)," ungkap abi, senin, 8 juli 2024.
baca juga:18 laporan ditangani, paling banyak dari polres seluma, ini rinciannya
baca juga:kuli panggul patah kaki, diduga dikeroyok otk hingga ditabrak pakai pikap
ia menambahkan, pemulihan kerugian negara (kn) dalam perkara baru sebesar rp315 juta, dari total kn sebesar rp1,6 miliar berdasarkan hitungan auditor bpkp.
“(rinciannya, red) rp300 juta dikembalikan oleh harmansyah selaku pejabat pembuat komitmen herman. serta dari pengawas lapangan juga ada uang yang dititipkan sejumlah rp15 juta, jadi totalnya rp315 juta sekarang ini," jelas abi.
dengan demikian, tersisa kn mencapai rp1,2 miliar lebih yang belum pulih saat ini. abi menyebutkan, jika pada agenda tuntutan di persidangan nanti kn belum pulih, maka akan dimasukkan dalam tuntutan keempat terdakwa.
"jika kembalikan rp315 juta masih sangat jauh untuk mengganti kerugian negara. kita akan masukan juga uang pengganti sebab kerugian negara masih belum pulih," terang abi.
baca juga:mantan kepala pegang kendali bos smk it al-malik, 5 saksi disiapkan, jpu yakin kuatkan dakwaan 
baca juga:tersangka pembunuhan pengunjung warem seluma terancam penjara 8 tahun
diberitakan sebelumnya, jpu kejari rejang lebong belum rampung menyusun  tuntutan empat terdakwa yang terseret perkara dugaan korupsi pembangunan laboratorium rsud curup tahun anggaran 2020.
hal tersebut disampaikan jpu kejari rejang lebong, abi pujangga, sh, mh. bahwa agenda tuntuan empat terdakwa terpaksa ditunda dan dilanjutkan pekan depan.
"kami ajukan penundaan pembacaan tuntutan untuk empat terdakwa korupsi rsud rejang lebong," ungkap abi di pn tipikor bengkulu usai sidang ditunda, rabu, 3  juli 2024.
"pada majelis hakim dikabulkan penundaan kami itu dan selanjutnya akan dipersiapkan lagi," sambung abi.
baca juga:jaksa temukan indikasi kekurangan volume proyek fisik desa bungin, begini penjelasan kasi pidsus
baca juga:perbuatan melawan hukum proyek gedung pa rp20 miliar ditemukan, penetapan tersangka tunggu hasil kn
di mana di dalam tuntutan masih ada yang harus dipelajari maka dari itu diambil jalan pengajuan penundaan.
"penundaan ini disebabkan masih ada tuntutan yang ingin kami masukan dan masih menganalisa fakta yang keluar pada saat persidangan itu kenapa kami mengajukan penundaan," jelas abi.
sidang berikutnya rabu, 10 juli  2024 jpu memastikan tuntutan siap.
"jadwal yang diberikan dari majelis itu minggu depan dan saat itu kami pastikan tuntutan selesai," jelas abi.
diketahui bahwa sidang korupsi perkara ini sudah dilaksanakan sebanyak 10 kali sejak dakwaan dibacakan. 
akibat perbuatan empat terdakwa ini, berdasarkan hasil audit, timbul kn mencapai rp1,6 miliar dari pagu anggaran pembangunan laboratorium rsud curup yang mencapai rp4 miliar.
hal ini, disampaikan jpu kejari rejang lebong, deni wijaya, sh, kamis, 4 april 2024 di pn tipikor bengkulu.
dipaparkan deni, berdasarkan isi surat dakwaan, perbuatan melawan hukum yang dilakukan para terdakwa, atas pekerjaan fisik pembangunana laboratorium rsud curup yang dikerjakan sekira bulan januari hingga desember pada 2020 lalu. 
pekerjaan itu, diduga tidak mengacu pada kontrak pekerjaan yang ada. 
sehingga terjadi ketidaksesuaian volume pekerjaan. 
kemudian, ada dugaan sebagian pekerjaan tidak dilaksanakan atau fiktif, ada beberapa item yang dinaikan harga.
selanjutnya, dalam dakwaan juga tertuang, bahwa konsultan pengawas dalam pekerjaan itu, tidak melakukan pengawasan dengan baik.
“padahal pekerjaan fisik yang dilaksanakan kontraktor tidak mencapai 100 persen dan terdapat kekurangan volume, kemahalan harga,” terang deni. 
selanjutnya, pejabat pembuat komitmen (ppk) dalam pekerjaan ini, tidak melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang dilakukan konsultan pengawas. 
“bahkan, terdakwa hermansyah juga menyetujui pencairan dana rp81 juta yang diajukan konsultan pengawas,” sebut deni.
atas perbuatan para terdakwa, jpu kejari rejang lebong mendakwa para terdakwa dengan pasal berlapis. 
primair, pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana.
subsidair, pasal 3 jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan â atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 9 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan