Gubernur Rohidin Minta Kinerja OPD Dicek Berkala

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 11 Jul 2024 - 00:02

FOKUS: Susana rapat evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Bengkulu tahun 2024 secara daring, kemarin, 10 Juli 2024. FOTO: Media Center Pemprov Bengkulu/RB--

gubernur rohidin minta kinerja opd dicek berkala                            koranrb.id – gubernur bengkulu, prof. dr. h rohidin mersyah mma minta kinerja organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu dicek secara berkala.
hal tersebut gubernur rohidin sampaikan pada saat evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) provinsi bengkulu tahun 2024 secara daring dengan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpanrb).
evaluasi sakip 2024 tersebut, dikuti sekretaris daerah provinsi bengkulu isnan fajri, asisten ii dan iii provinsi bengkulu, inspektur, kepala dinas kesehatan, kepala dinas nakertrans, kepala dinas tph, kepala dinas sosial, kepala bappeda, dan kepala bkd provinsi bengkulu di balai raya semarak bengkulu.
pengecekan kinerja opd secara berkala tersebut, tertuju pada sekda provinsi bengkulu dan para asisten pemprov bengkulu.
baca juga:beri rasa nyaman pengunjung festival tabut
baca juga:pemprov ingatkan developer jaga kualitas perumahan subsidi
"komitmen ini harus kita pegang kuat agar nilai akip kita bisa meningkat," tegas rohidin.
rohidin mengungkapkan, bahwa nilai sakip opd pemprov bengkulu tidak akan meningkat apabila tidak adanya upaya dalam membangun komitmen dan budaya kerja yang positif di lingkungan kerja.
"menyinergikan kabupaten/kota dan provinsi dengan kebijakan nasional akan menjadi sangat sulit jika masing-masing berdiri sendiri dan terpisah-pisah," ungkapnya.
lebih jauh, gubernur rohidin menekankan upaya meningkatkan nilai sakip, opd tidak boleh hanya fokus pada peningkatan kinerja, namun harus juga memperhatikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat provinsi bengkulu.
baca juga:dua calon ketua perbakin bengkulu adu gagasan 
baca juga:kolaborasi pln icon plus menuju transformasi energi hijau dan elektrifikasi kendaraan di indonesia
"ukuran dampak ini harus menjadi perhatian serius dari para pimpinan opd saat melakukan evaluasi sakip secara komprehensif," ujar rohidin.
sementara itu, asisten deputi koordinasi pelaksanaan kebijakan dan evaluasi reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur, dan pengawasan wilayah i, akhmad hasmy mengatakan, tujuan dari evaluasi sakip ini adalah untuk melihat sejauh mana implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.
"jika sakip sudah baik, hal itu dapat terlihat dari efisiensi dalam apbd, dipastikan apbd yang dikeluarkan berdampak pada kinerja," sebut hasmy dalam video conference.
baca juga:13 smp negeri di kota bengkulu kekurangan peserta didik 
baca juga:kolam retensi pengendali banjir masuk tahap pembebasan lahan, bws: target 2025 mulai dibangun
hasmy juga menyampaikan bahwa nilai akuntabilitas kinerja internal pemerintah provinsi (akip)  provinsi bengkulu pada 2023 lalu sebesar 69,31 persen atau predikat b.
“untuk mencapai nilai b (sangat bagus, red), jelasnya, perlu langkah strategis seperti peningkatan kualitas dokumen yang menggambarkan 'logical framework' yang benar,” pungkas hasyim.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 11 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan