Bupati Larang Pejabat Flexing, Laporkan Kekayaan ke KPK

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 30 Nov -0001 - 00:00

LARANG FLEXING: Bupati Gusnan Mulyadi saat mengingatkan pejabat agar tidak pamer harta--Foto: Dokumen.Koranrb.Id

bupati larang pejabat flexing,  laporkan kekayaan ke kpk                             kota manna, koranrb.id  - bupati gusnan mulyadi melarang pejabat pemkab bengkulu selatan pamer gaya hidup mewah atau biasa disebut flexing di media sosial. 
bupati mengajak pejabat menggunakan media sosial untuk menyebar informasi bermanfaat. bukan berlagak kaya dengan memamerkan kemewahan baik itu di facebook, instagram, tik tok dan platform digital lainnya. 
bupati menilai pejabat yang suka flexing, merupakan perbuatan yang sangat tidak mendidik dan tak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.
hal inilah yang membuat gusnan mengingatkan para pejabat di kabupaten bengkulu selatan untuk tidak ikut-ikutan pamer harta, karena lebih banyak mudaratnya. 
baca juga:tim rosjonsyah bocorkan pinang tokoh bengkulu selatan untuk maju pilgub bengkulu, diusung 2 parpol ini 
baca juga:7 parpol di bengkulu selatan bergabung, sinyal lawan petahana gusnan 
“saya minta khusus pejabat  di lingkungan pemerintahan bengkulu selatan, sudahlah, apa yang ingin dipamerkan ke masyarakat. kebahagiaan dengan dengan pola kehidupan mewah atau apalah itu tidak ada gunanya,” ucap gusnan. 
kendati demikian, gusnan tidak melarang setiap masyarakat punya harta banyak, atau kaya. sebab hal tersebut hak setiap orang. 
bagi gusnan para pejabat harus memberikan contoh yang baik ke masyarakat. “silakan punya harta yang banyak. rasulullah saja kaya. saya tidak setuju kalau orang menyebut rasulullah itu miskin,” tandasnya.
dengan demikian sekali lagi bupati gusnan ingatkan para pejabat agar hidup sederhana. kalaupun memang kaya tak seharusnya dipamer-pamerkan dan mengedepankan gaya hidup mewah.
“hidup anda itu makmur dan sejahtera, bukan kelihatannya. kalau kelihatan itu namanya pamer,” tandas gusnan.
senada disampaikan sekda bengkulu selatan, sukarni dunip sp, m.si mengatakan bahwa pejabat adalah pelayan publik. bukan memposisikan diri sebagai sosok yang suka pamer harta dan kemewahan. apalagi masih banyak masyarakat saat ini mengalami kekurangan. 
baca juga:putra presiden jokowi dukung rohidin mersyah duet dengan meriani di pilgub bengkulu 2024
baca juga:tiga besar calon kadis pupr dan kadis kesehatan tinggal tunggu kasn
untuk itu dirinya sangat menekankan seluruh pejabat atau asn kabupaten bengkulu selatan tidak pamer harta. 
“orang kaya sesungguhnya tidak pamer. khusus pejabat, sudah menjadi aturan melaporkan harta kekayaan agar tercipta transparansi,” kata sekda.
kewajiban pejabat melaporkan harta kekayaan juga ditegaskan  inspektur inspektorat daerah kabupaten bengkulu selatan, hamdan. dia kembali mengingatkan kepada seluruh pejabat pemkab bengkulu selatan untuk menyampaikan laporan harta kekayaan pejabat negara (lhkpn) ke kpk ri. 
baca juga:knpi datangi kpu serahkan surat minta penjelasan, cegah multi tafsir pkpu soal ini 
baca juga:kasus replanting naik ke seksi pidsus, berpeluang tersangka tunggu penyidikan
laporan ini sesuai surat menteri pendayagunaan aparatur negara (menpan), surat edaran nomor: se/03/m.pan/01/2005 tentang lhkpn yang mewajibkan jabatan-jabatan di bawah ini untuk menyampaikan lhkpn. yaitu pejabat eselon ii dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah. 
“lhkpn wajib. berlaku untuk seluruh pejabat eselon ii. juga berlaku bagi kepala desa, melaporkan harta kekayaannya tahun yang sudah dilalui,” demikian hamdan.