Sangketa Tapal Batas Lebong-Bengkulu Utara Tunggu Putusan MK, Pemkab Lebong Yakin Menang

Plt. Kabag Hukum Setdakab Lebong, Zeka Eliya, SH menerangkan proses hukum penyelesaian sengketa tapal batas Lebong-Bengkulu Utara.--FIKI/RB

Jika ada dokumen atau data yang diperlukan tentu kami akan persiapkan,” ujarnya.

BACA JUGA:Catat! 12 Pelanggaran Lalin Ini jadi Sasaran Ops Patuh Nala 2024

 Untuk diketahui, dalam permohonan Perkara Nomor 71/PUU-XXI/2023 yang dilayangkan Pemkab Lebong ke MK tidak hanya pada Permendagri nomor 20 tahun 2015 tentang Tapal Batas Lebong dengan Bengkulu Utara, melainkan undang-undang dari pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara yang dianggap tidak tegas dalam batas-batas wilayah.

 Permohonan uji materi atau judicial review dilakukan guna mengembalikan wilayah Kecamatan Padang Bano dan sebagian wilayah di 18 Desa yang ada di 6 kecamatan di Kabupaten Lebong yang masuk dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

 Dalam permohonan pengujian yang disampaikan ke MK itu terkait dengan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara.

Yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821). 

 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan