Sangketa Tapal Batas Lebong-Bengkulu Utara Tunggu Putusan MK, Pemkab Lebong Yakin Menang

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 15 Jul 2024 - 20:40

Plt. Kabag Hukum Setdakab Lebong, Zeka Eliya, SH menerangkan proses hukum penyelesaian sengketa tapal batas Lebong-Bengkulu Utara.--FIKI/RB

sangketa tapal batas lebong-bengkulu utara tunggu putusan mk,  pemkab lebong yakin menang                            lebong, koranrb.id – sangketa tapal batas antara kabupaten lebong dan kabupaten bengkulu utara berlanjut ke mahkama konstitusi (mk).
pasalnya, dua kali mediasi yang dilakukan antara kabupaten lebong dan kabupaten bengkulu utara tidak juga menemukan titik temu.
seperti mediasi yang difasilitasi oleh gubernur bengkulu, pada 6 juni 2024 dan kementerian dalam negeri (kemendagri), pada 14 juni 2024.
pada akhirnya, perkara tapal batas ini dibawa ke mk, dengan harapan ada kejelasan dalam perkara ini.
 pelaksana tugas (plt). kepala bagian (kabag) hukum, sekretariat daerah (setda) pemkab lebong, zeka eliya, sh mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu informasi terbaru terkait gugatan perkara tapal batas di mk.
baca juga:bupati hidayat terima penghargaan dari mendes pdtt
“kita juga masih menunggu, apakah akan ada sidang lanjutan, atau langsung memasuki sidang putusan,” kata zeka, senin, 15 juli 2024.
zeka yakin, gugatan yang sudah pihaknya sampaikan ke mk akan dimenangkan oleh kabupaten lebong.
saat ini, masalah gugatan tapal batas itu diserahkan sepenuhnya kepada ihza & ihza law firm selaku kuasa hukum pemkab lebong.
“kita tunggu saja hasilnya seperti apa. namun kita optimis gugatan ini akan kita menangkan,” pungkasnya.
baca juga:pembinaan atlet berprestasi jalan di tempat
 sementara itu, kabag pemerintahan setda pemkab lebong, herru dana putra, se, m.ak mengenai sidang di mk sepenuhnya diserahkan ke kabag hukum.
 untuk di bagian pemeritahan, akan menyiapkan semua dokumen dan data-data yang diperlukan dalam persidangan tersebut.
 “seperti apa tahapannya sekarang kami juga masih menunggu. 
jika ada dokumen atau data yang diperlukan tentu kami akan persiapkan,” ujarnya.
baca juga:catat! 12 pelanggaran lalin ini jadi sasaran ops patuh nala 2024
 untuk diketahui, dalam permohonan perkara nomor 71/puu-xxi/2023 yang dilayangkan pemkab lebong ke mk tidak hanya pada permendagri nomor 20 tahun 2015 tentang tapal batas lebong dengan bengkulu utara, melainkan undang-undang dari pembentukan kabupaten bengkulu utara yang dianggap tidak tegas dalam batas-batas wilayah.
 permohonan uji materi atau judicial review dilakukan guna mengembalikan wilayah kecamatan padang bano dan sebagian wilayah di 18 desa yang ada di 6 kecamatan di kabupaten lebong yang masuk dalam wilayah kabupaten bengkulu utara.
 dalam permohonan pengujian yang disampaikan ke mk itu terkait dengan undang-undang pembentukan kabupaten bengkulu utara.
yaitu undang-undang nomor 28 tahun 1959 tentang penetapan undang-undang darurat no. 4 tahun 1956 (lembaran-negara tahun 1956 no. 55), undang-undang darurat no. 5 tahun 1956 (lembaran-negara tahun 1956 no. 56) dan undang-undang darurat no. 6 tahun 1956 (lembaran-negara tahun 1956 no. 57) tentang pembentukan daerah tingkat ii termasuk kotapraja, dalam lingkungan daerah tingkat i sumatera selatan, sebagai undang-undang (lembaran negara republik indonesia tahun 1959 nomor 73, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 1821).

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 16 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan