Badan Ad Hoc Harus Bisa Kelola Keuangan, KPU dan Bawaslu Gelar Bimbingan Teknis

Reporter: Sumarlin |

Editor: Sumarlin |

Rabu , 17 Jul 2024 - 21:07

MATERI: Narasumber Bimtek Pengelolaan Keuangan KPU Rejang Lebong saat memberikan materi dan pemaparan kepada para peserta.-foto: arie/koranrb.id-

CURUP, KORANRB.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta berbagai instansi terkait melakukan persiapan matang, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan.

Di Kabupaten Rejang Lebong, persiapan untuk Pilkada Serentak tahun 2024 telah mencapai tahap krusial dengan dilaksanakannya bimbingan teknis (bimtek) intensif mengenai pengelolaan keuangan badan ad hoc.

Ketua KPU Rejang Lebong, Ujang Maman, S.Sos menjelaskan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Rejang Lebong merupakan bagian dari proses demokrasi yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam menentukan pemimpin mereka secara langsung.

Proses ini meliputi berbagai tahapan mulai dari persiapan administratif hingga teknis, termasuk pengelolaan keuangan yang menjadi salah satu aspek krusial dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas.

“Pengelolaan keuangan yang tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku sangat penting dalam konteks penyelenggaraan Pilkada. Anggaran yang tersedia harus digunakan dengan efisien dan transparan, mengingat besarnya skala kegiatan dan tanggung jawab yang diemban oleh setiap badan ad hoc, termasuk PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan),” ungkap Ujang.

Untuk memastikan pengelolaan keuangan berjalan dengan baik, KPU Rejang Lebong saat ini sedang melaksanakan bimtek selama tiga hari pada tanggal 16-18 Juli.

Bimtek ini dihadiri oleh perwakilan dari 15 kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong, yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara PPK masing-masing kecamatan.

“Tujuan utama dari bimtek ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam kepada peserta mengenai pengelolaan keuangan yang baik dan benar dalam konteks Pilkada Serentak,” jelas Ujang.

Bimtek tersebut menghadirkan pemateri dari berbagai lembaga terkait, antara lain Polres Rejang Lebong, Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Selain itu, pemateri internal dari KPU Rejang Lebong juga turut berperan dalam menyampaikan materi terkait pengelolaan keuangan dan tata cara administrasi yang harus dipatuhi oleh setiap PPK.

“Melalui bimtek intensif ini, diharapkan pemahaman dan kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan dapat ditingkatkan, sehingga semua tahapan pilkada dapat dilaksanakan dengan efisien, transparan, dan berintegritas. Hal ini tidak hanya menjamin kelancaran proses demokrasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan umum,” terang Ujang.

badan ad hoc harus bisa kelola keuangan, kpu dan bawaslu gelar bimbingan teknis                            curup, koranrb.id - komisi pemilihan umum (kpu) bersama badan pengawas pemilu (bawaslu) serta berbagai instansi terkait melakukan persiapan matang, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan.
di kabupaten rejang lebong, persiapan untuk pilkada serentak tahun 2024 telah mencapai tahap krusial dengan dilaksanakannya bimbingan teknis (bimtek) intensif mengenai pengelolaan keuangan badan ad hoc.
ketua kpu rejang lebong, ujang maman, s.sos menjelaskan pilkada serentak 2024 di kabupaten rejang lebong merupakan bagian dari proses demokrasi yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam menentukan pemimpin mereka secara langsung.
proses ini meliputi berbagai tahapan mulai dari persiapan administratif hingga teknis, termasuk pengelolaan keuangan yang menjadi salah satu aspek krusial dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas.
“pengelolaan keuangan yang tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku sangat penting dalam konteks penyelenggaraan pilkada. anggaran yang tersedia harus digunakan dengan efisien dan transparan, mengingat besarnya skala kegiatan dan tanggung jawab yang diemban oleh setiap badan ad hoc, termasuk ppk (panitia pemilihan kecamatan),” ungkap ujang.
baca juga:pbnu minta maaf usai kader nu bertemu presiden isrel, begini kata gus yahya
baca juga:coklit hampir rampung, 2.242 pemilih kaur tms
untuk memastikan pengelolaan keuangan berjalan dengan baik, kpu rejang lebong saat ini sedang melaksanakan bimtek selama tiga hari pada tanggal 16-18 juli.
bimtek ini dihadiri oleh perwakilan dari 15 kecamatan di kabupaten rejang lebong, yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara ppk masing-masing kecamatan. 
“tujuan utama dari bimtek ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam kepada peserta mengenai pengelolaan keuangan yang baik dan benar dalam konteks pilkada serentak,” jelas ujang.
bimtek tersebut menghadirkan pemateri dari berbagai lembaga terkait, antara lain polres rejang lebong, kejaksaan negeri rejang lebong, dan inspektorat daerah kabupaten rejang lebong.
selain itu, pemateri internal dari kpu rejang lebong juga turut berperan dalam menyampaikan materi terkait pengelolaan keuangan dan tata cara administrasi yang harus dipatuhi oleh setiap ppk.
“melalui bimtek intensif ini, diharapkan pemahaman dan kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan dapat ditingkatkan, sehingga semua tahapan pilkada dapat dilaksanakan dengan efisien, transparan, dan berintegritas. hal ini tidak hanya menjamin kelancaran proses demokrasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan umum,” terang ujang.
baca juga:polres bengkulu tengah selidiki dugaan pemalsuan tanda tangan di pt agra sawitindo, ini ancaman hukumannya 
baca juga:bengkulu tak lagi impor telur dari luar, produksi telur lokal mampu penuhi permintaan pasar
sementara itu, koordinator divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, parmas, dan sdm kpu rejang lebong, buyono menegaskan bahwa bimtek ini diharapkan dapat menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif dan terukur.
dengan pemahaman yang lebih baik tentang tata kelola keuangan, diharapkan setiap ppk dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik, memastikan setiap pengeluaran sesuai dengan aturan yang berlaku, dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat.
“keberhasilan pelaksanaan pilkada serentak 2024 tidak hanya ditentukan oleh tingkat partisipasi pemilih, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh setiap badan ad hoc di lapangan. melalui bimtek ini, diharapkan setiap tahapan pilkada dapat berjalan lancar dan aman, serta mampu memberikan hasil yang akuntabel dan diakui keberhasilannya oleh masyarakat kabupaten rejang lebong,” beber buyono.
diketahui sebelumnya, pemerintah kabupaten (pemkab) rejang lebong telah mengalokasikan dana hibah sebesar rp40 miliar untuk pelaksanaan pilkada serentak 2024.
dana ini terbagi untuk kpu rejang lebong sebesar rp26 miliar, bawaslu rejang lebong sebesar rp10 miliar, dan sisanya rp4 miliar dialokasikan untuk pengamanan pelaksanaan pilkada.
pengelolaan dana hibah ini menjadi sorotan utama dalam bimtek, di mana transparansi dalam penggunaan dan pelaporan anggaran menjadi fokus utama yang harus dipegang teguh oleh setiap petugas badan ad hoc.