3 Anggota Legislatif Terpilih di Rejang Lebong Belum Serahkan LHKPN

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 19 Jul 2024 - 23:11

LHKPN: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rejang Lebong menyebutkan bahwa tiga dari 30 anggota legislatif terpilih di daerah tersebut belum menyerahkan Laporan. DOK/RB--

3 anggota legislatif terpilih di rejang lebong belum serahkan lhkpn                            koranrb.id - komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten rejang lebong menyebutkan bahwa tiga dari 30 anggota legislatif terpilih di daerah tersebut belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn). 
wakil ketua divisi teknis kpu rejang lebong, buyono, mengatakan bahwa 30 caleg terpilih pada pemilu 14 februari 2024 lalu wajib menyerahkan lhkpn sebagai persyaratan pelantikan anggota dprd rejang lebong.
"saat ini masih ada tiga caleg terpilih yang belum menyerahkan lhkpn, sedangkan 27 caleg terpilih lainnya sudah menyerahkannya. ketiga caleg terpilih yang belum menyerahkan bukti laporan lhkpn dari kpk ini berasal dari pdi-p, partai perindo, dan partai demokrat," ungkap buyono.
buyono menegaskan, penyerahan lhkpn adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap calon legislatif terpilih untuk dapat dilantik menjadi anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd). 
baca juga:belum dicoklit untuk data pemilih pilkada, warga rejang lebong bisa lapor kpu
baca juga:kantongi rekomendasi perindo, fikri siap 'berlayar' di pilkada rejang lebong
lhkpn ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas para penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaan yang dimiliki sebelum, selama dan setelah menjabat sebagai anggota legislatif. 
hal ini dimaksudkan untuk mencegah dan mendeteksi potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mungkin terjadi selama mereka menjabat.
"penyerahan lhkpn juga menjadi indikator integritas dan komitmen para calon legislatif terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). dalam hal ini, kpu sebagai penyelenggara pemilu memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap calon yang terpilih memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk penyerahan lhkpn," paparnya.
adapun prosedur penyerahan lhkpn diatur dalam pasal 52 ayat 1 peraturan kpu (pkpu) nomor 6 tahun 2024 yang menyatakan bahwa setiap caleg terpilih, baik untuk dpr, dpd, dprd provinsi, maupun dprd kabupaten/kota wajib melaporkan harta kekayaannya. 
baca juga:badan ad hoc harus bisa kelola keuangan, kpu dan bawaslu gelar bimbingan teknis
baca juga:inspektorat audit dd dan add 122 desa, pastikan anggaran digunakan secara tepat
pasal 52 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kpu ri, kpu provinsi, dan kpu kabupaten/kota tidak akan mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih.
"dengan demikian, caleg terpilih yang tidak menyerahkan lhkpn tidak akan dapat dilantik sebagai anggota legislatif, karena nama mereka tidak akan dimasukkan dalam daftar calon terpilih yang disampaikan oleh kpu. hal ini menunjukkan betapa pentingnya penyerahan lhkpn sebagai salah satu persyaratan utama dalam proses pelantikan anggota legislatif terpilih," beber buyono.
lebih lanjut, sebagai langkah antisipatif, kpu rejang lebong telah mengirimkan surat kepada masing-masing partai politik (parpol) di kabupaten rejang lebong yang berhasil mendapatkan kursi di dprd kabupaten rejang lebong pada pemilu 2024. 
baca juga:tingkatkan keterbukaan informasi publik, diskominfo rejang lebong gelar bimtek ppid
baca juga:pengendara motor meninggal dunia, tabrakan maut di jalan lintas curup - lubuk linggau
surat tersebut berisi himbauan agar caleg terpilih segera membuat lhkpn paling lambat 21 hari sebelum pelantikan yang dijadwalkan pada 26 agustus 2024.
"langkah ini diambil untuk memastikan bahwa semua persyaratan pelantikan dapat dipenuhi tepat waktu, sehingga proses pelantikan anggota dprd dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditetapkan. kpu rejang lebong berharap agar caleg terpilih yang belum menyerahkan lhkpn segera menyelesaikannya, dan tanda terima laporannya diserahkan ke kpu rejang lebong," ujarnya.
buyono menegaskan, ketidakpatuhan dalam penyerahan lhkpn oleh caleg terpilih dapat menimbulkan beberapa implikasi serius. pertama, jika caleg terpilih tidak menyerahkan lhkpn, mereka tidak dapat dilantik sebagai anggota legislatif, yang berarti kursi mereka di dprd akan kosong. 
hal ini dapat mempengaruhi kinerja dprd dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.
kedua, ketidakpatuhan dalam penyerahan lhkpn juga dapat merusak citra partai politik yang bersangkutan. 
masyarakat dapat menilai bahwa partai tersebut tidak serius dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dari para calegnya. 
hal ini dapat berdampak negatif pada kepercayaan publik terhadap partai politik tersebut.
ketiga, dari sisi hukum, caleg terpilih yang tidak menyerahkan lhkpn dapat dikenakan sanksi administratif atau bahkan pidana jika terbukti ada unsur kesengajaan atau kelalaian yang disengaja dalam tidak menyerahkan lhkpn. 
oleh karena itu, penting bagi setiap caleg terpilih untuk mematuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk penyerahan lhkpn.
"dengan adanya penyerahan lhkpn, diharapkan integritas dan transparansi para anggota legislatif terpilih dapat terjaga, serta menjadi langkah awal yang baik dalam menjalankan amanah rakyat di kabupaten rejang lebong. bagi caleg terpilih yang belum memenuhi persyaratan ini, diharapkan segera menyelesaikannya agar proses pelantikan berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditetapkan," demikian buyono.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 20 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan