Soal Kewenangan Menilang dan Memeriksa KIR Terdakwa Perkara Pungli, PH Beberkan Syarat dan Fakta Sidang

soal kewenangan menilang dan memeriksa kir terdakwa perkara pungli, ph beberkan syarat dan fakta sidang koranrb.id – pembuktian perkara dugaan pungutan liar (pungli) di jembatan timbang dan pengurusan uji kendaraan bermotor di unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor (uppkb) balai pengelola transportasi darat (bptd) kelas iii bengkulu di desa padang ulak tanding sudah memasuki agenda keterangan saksi. pasca sidang selasa, 16 juli 2024 lalu peran atau tugas masing-masing para terdakwa wahyu hidayat, henky andriyo paska dan firman riza masih jadi sorotan. penasehat hukum terdakwa hengki, sopian siregar, sh, m.kn. mengungkapkan bahwa yang bisa menilang atau melakukan pemeriksaan kir yakni pegawai negeri sipil kementerian perhubungan yang pangkatnya sudah 3a dan disebut dengan penyidik pegawai negeri sipil. "yang harus diterangkan bahwa yang bisa menilang adalah pegawai negeri sipil yang sudah memenuhi syarat. jika belum maka dia tidak berhak memeriksa kelengkapan izin atau memberlakukan penilangan," ungkap sopian jumat, 19 juli 2024. baca juga:ambil paketan sabu berjam-jam, berujung diringkus polisi bersama teman baca juga:7 tersangka dugaan korupsi rsud mukomuko dipindah ke rutan, sidang perdana 29 juli mendatang lanjut sopian, melihat dari syarat yang harus dipenuhi para pns kementerian perhubungan untuk bisa menilang dan secara kepangkatan kliennya hengki belum lengkap, maka hanya mengatur lalu lintas. "klien kita kan bukan ppns jadi nggak mungkin dia melakukan penilangan atau pun pemeriksaan, dia hanya mengatur lalu lintas. sehingga tidak terjadi kemacetan pada saat penimbangan kendaraan berlangsung,” terang sopian. ia menegaskan bahwa pada regu empat tim b yang saat itu piket hanya satu yang memenuhi syarat untuk melakukan penilangan. "saat di lokasi unit penimbangan kendaraan bermotor padang ulak tanding yang masuk piket itu klien kita wahyu yang bertugas menimbang, firman sebagai kepala regu dan agus sebagai anggota regu," jelasnya. baca juga:ph sebut kewenangan menilang dan memeriksa kir tidak selalu danru, perkara pungli uppkb put bptd bengkulu baca juga: 3 terdakwa minta bebas, jaksa tetap pada tuntutan, perkara korupsi lab rsud curup kemudian juga disampaikan oleh penasehat hukum dari terdakwa wahyu, dede frasatien, sh, mh bahwa, kliennya yang bertugas sama dengan wahyu yaitu petugas lalu lintas tidak terlalu mengetahui permasalahan ott. “klien kita tidak tahu menahu masalah ott, dan pada ssat ott klien kita diperintahkan untuk menyetop kendaraan  lalu dilakukan penimbanagn,” jelas dede. kemudian para saksi pada persidangan juga menyampaikan bahwa yang bisa menilang dan juga bisa memeriksa surat-surat kendaraan adalah dari pihak yang sudah cukup syarat secara kepangkatan, atau yang bisa melakukan penilangan adalah komandan regu. “pada persidangan dijelaskan juga yang bisa melakukan penilangan hanya komandan regu atau yang sudah ppns,” ungkap dede. baca juga:kermin ajukan kasasi putusan banding 15 tahun baca juga:hari ketiga ops patuh nala di kaur, 77 pengendara terjaring razia menurut yang diungkapkan kliennya bahwa dia tidak mengetahui pristiwa pengambilan uang pengurusan kir, sistem kupon yang melibatakan warung neneg serta warung riko di dekat unit penimbangan. “menurut klien kita, kir itu diurus gratis dan itu sesuai dengan undang-undang cipta kerja nomor 1 tahun 2022,” terang dede. diberitakan sebelumnya, penasihat hukum (ph) terdakwa firman riza, jafni parma, sh mengatakan bahwa memang kliennya merupakan komandan regu (danru) yang saat peristiwa ott (operasi tangkap tangan, red) terjadi, sedang bertugas piket menjaga jembatan timbang bersama terdakwa wahyu dan hengky. ia membantah pernyataan dalam berita sebelumnya bahwa terdakwa wahyu sebagai pengawas lalu lintas.  melainkan kata jafni tugas terdakwa wahyu adalah petugas timbang, sementara terdakwa hangky benar adalah pengatur lalu lintas. “kami keberatan terhadap pernyataan beberapa pihak yang menyatakan bahwa klien kami atas nama firman, hanya pihak yang berwenang dalam melakukan penilangan maupun memeriksa kendaraan yang melintas di jembatan timbang put,” sampai jafni parma, sh. menurut jafni tidak benar jika terdakwa wahyu tidak memiliki peran dalam peristiwa ott.  “dapat kami sampaikan, awal mula yang tertangkap oleh petugas dari tipikor polda bengkulu dalam ott tersebut adalah saudara wahyu,” terang jafni. bahkan jafni menyebut uang yang diamankan polisi dari tangan terdakwa wahyu, merupakan uang titipan untuk pengurusan kir. “kebetulan klien kami firman, serta terdakwa hengky juga berada di lokasi menjalankan tugas piket,” terang jafni. lanjut jafni persoalan menilang berdasarkan fakta-fakta persidangan anggota yang ada dalam wilayah kerja uppkb put, berwewenang untuk melaksanakan itu setiap jadwal piket dan itu tidak hanya dilakukan oleh danru saja. “pada kesaksian saksi, bahwa untuk menilang dan memeriksa kir bisa dilakukan oleh petugas piket tergantung individu dan tidak selalu danru yang melakukan kegiatan tersebut,” pungkas jafni. sekadar mengulas, jaksa penuntut umum (jpu) kejati bengkulu menghadirkan tujuh saksi yang melihat transaksi pungli yang melibatkan tiga terdakwa perkara ini. sidang tersebut di laksanakan pada pengadilan negeri tipikor bengkulu, diketuai hakim ketua paisol sh. mh. jaksa penuntut umum (jpu) menghadirkan 7 saksi yang melihat transaksi pungli tersebut. sidang tersebut di laksanakan pada pengadilan negeri tipikor bengkulu, diketuai hakim ketua paisol sh. mh. jpu kejati bengkulu, syaiful amri, sh mengatakan jaksa menghadirkan 7 saksi. terdiri dari empat komandan regu (danru) dengan shift berbeda, dari balai pengelola transportasi darat kelas iii bengkulu. kemudian kepala kantor uppkb, pegawai tata usaha penimbangan. “kita hadirkan 7 saski untuk memperkuat dakwaan kita,” terang syaiful. kemudian dijelaskan syaiful bahwa pada keterangan saksi, menyebut mereka melihat terdakwa menerima uang dari para sopir. “mereka melakukan pungutan liar menggunakan banyak motif. seperti motif membayar langsung dan saksi yang dari kepala kantor juga melihat itu,” jelas syaiful. ia melanjutkan bahwa terdakwa juga menggunakan motif kupon. di mana motif ini bekerja sama dengan warung yang berada di dekat kantor uppkb padang ulak tanding. “selain memberi langsung, para terdakwa melakukan aksinya dengan bekerja sama dengan pihak warung makan di dekat kantor. di mana para terdakwa menitipkan kupon pada pedagang. lalu pedagang memberikan pada sopir sehingga sopir bisa lewat meski tidak memiliki surat-surat. untuk mendapatkan kupon tersebut para sopir harus membayarkan sejumlah uang,” terang syaiful. berdasarkan beberapa keterangan tersebut jpu mengungkapkan sangat memperkuat dakwaan jaksa. nantinya untuk lebih memperkuat dakwaan jaksa akan menghadirkan saksi lainnya yang mengetahui. “pada persidangan rabu mendatang kita akan hadirkan saksi lagi yang tentunya memperkuat dakwaan,” jelas syaiful. sementara itu saat hakim menanyakan pada tiga terdakwa yakni wahyu hidayat, hengky andriyo paska dan firman riza, mereka membenarkan semua keterangan saksi-saksi yang dihadirkan jpu tersebut. jaksa mendakwa ketiga terdakwa dengan pasal berlapis yaitu, pasal pertama: pasal 12 huruf e dan pasal kedua: pasal 11 undang-undang republik indonesia no.20 tahun 2001 tentang perubahan atas uu ri no.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tag

• # syarat menilang
• # kewenangan kir
• # terdakwa ki
• # kir bptd bengkulu
• # perkara k
• # sidang kir
• # pungli kir

Share

• 
• 
• 
• 
•