Posko Pengaduan Pilkada di Bawaslu 'Nganggur'

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 22 Jul 2024 - 22:27

Ketua Bawaslu Kepahiang Mirzan P Hidayat menjelaskan fungsi posko pengaduan Bawaslu.--HERU/RB

posko pengaduan pilkada di bawaslu 'nganggur'                            kepahiang, koranrb.id - keberadaan posko pengaduan pilkada kawal hak pilih di bawaslu kabupaten kepahiang 'nganggur'. 
posko pengaduan yang didirikan bawaslu kepahiang terkesan tak dimanfaatkan oleh masyarakat, lantaran sampai berita ini diturunkan belum satupun laporan masuk. 
ketua bawaslu kepahiang mirzan p hidayat, didampingi anggota bawaslu kabupaten kepahiang divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, asuan toni, senin 22 juli 2024 tak menampik kondisi di atas. 
"kita juga tak bisa memaksakan masyarakat melapor.
baca juga:bank bengkulu salurkan bansos kbs, rp100 ribu per bulan 
yang jelas, petugas kita siap," kata mirzan. 
komisioner bawaslu asua toni menilai, banyak faktor yang bisa menjadi pemicu.
salah satunya saat ini di kabupaten kepahiang sedang memasuki masa panen kopi. 
hal ini lanjutnya, ikut menjadi kendala saat dilaksanakannya verifikasi faktual (verfak) calon independen dan coklit data pemilih pilkada 2024 yang dilakukan kpu kepahiang. 
baca juga:vermin dukungan perbaikan riri-ujang jalan 55 persen, ini hasilnya?
apalagi lanjutnya, saat ini harga kopi sedang bagus-bagusnya.
"mungkin ini (musim kopi,red), ikut jadi pemicunya.
fokus masyarakat kepahiang yang mayoritas adalah petani kopi saat ini adalah menjaga kebunnya," tambah asuan. 
lebih lanjut, bawaslu kabupaten kepahiang berharap dalam hal pengawasan mesti dilakukan dengan tujuan agar pelaksanaan pilkada di kabupaten kepahiang berjalan sesuai regulasi.
baca juga:kejar target, sppt pbb-p2 mulai dicetak 
sehingga hasil akhirnya nanti, bisa mendapatkan pemimpin yang terbaik dan tidak melakukan kecurangan dalam menjalani seluruh proses tahapan pilkada.
di sini, diperlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat dalam ikut mengawal jalannya pilkada 2024 di kabupaten kepahiang. 
sesuai peraturan bawaslu (perbawaslu) nomor 7 tahun 2022 pasal 15 ayat 3 disebutkan, pengajuan laporan dugaan pelanggaran pemilu dari masyarakat harus memenuhi unsur syarat formil dan material. 
syarat formil meliputi, nama dan alamat pelapor, pihak pelapor dan waktu menyampaikan laporan tidak melebihi jangka waktu yang telah ditentukan. 
baca juga:ditengahi dprd seluma, buruh dan manajemen pt mss siap berdamai, ini poin disampaikan
di sini, waktu yang dimaksud tertera pada pasal 8 ayat 3 adalah, paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. 
adapun syarat materil, tercantum dalam pasal 15 ayat 4 adalah, dalam menyampaikan dugaan pelanggaran pemilu, selain waktu dan tempat juga harus dilampirkan uraian kejadian pelanggaran serta bukti. 
bisa berupa rekaman, video, gambar atau bukti lainnya. 
perlu juga diketahui, pada form form keberatan dan form pengajuan yang sudah disediakan, masyarakat diminta mencantumkan identitas diri, nik dan foto diri. 
baca juga:bupati sampaikan tiga raperda, salah satunya perubahan pdam menjadi perumda 
lalu, ada beberapa hal yang perlu dilengkapi dalam membuat laporan. 
bawaslu membutuhkan bukti pendukung berupa foto atau video untuk ditindaklanjuti bersama sentra gakkumdu.
 selain itu, pastinya pelapor harus memberikan identitas diri, lokasi, serta kronologi peristiwa, dan ada terlapor.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 23 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan