Ormas Pemuda Bengkulu Selatan Temui Dewan Mempertanyakan PKPU Nomor 8 Tahun 2024

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Sumarlin |

Senin , 22 Jul 2024 - 23:14

HEARING: Organisasi masyarakat yang terdiri para pemuda Bengkulu Selatan sedang hearing di gedung DPRD Bengkulu Selatan.-foto: rio/koranrb.id-

Ketua Pemuda Katolik Bengkulu Selatan, Elisabet Situmorang, SH juga mengatakan pihaknya berharap KPU Bengkulu Selatan menyikapi dan mampu menjemput bola agar segera mendapatkan jawaban dari KPU RI.

"Bukan hanya menunggu kapan Juknis akan dikeluarkan," tegas Elisabet.

Elisabet menyampaikan point akhir dari hearing bersama DPRD tersebut, meminta penjelasan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan secara tertulis dan diumumkan di media masa terkait makna pasal 19 poin c dan poin e pada PKPU 8 tahun 2024 paling lambat 7 hari setelah hearing ini dilakukan.

Jika KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tidak mau atau tidak mampu menjelaskan maka KNPI dan OKP yang menggelar hearing hari ini akan melakukan aksi lanjutan dengan masa yang lebih banyak.

Sementara itu Ketua DPRD Bengkulu Selatan Barli Halim berharap organisasi kepemudaan ini terus mengawasi dan mengawal Pilkada 2024.

Peran serta organisasi masyarakat, dan salah satunya organisasi kepemudaan sangat penting dalam menuntun jalannya pilkada.

Terkait tuntutan organisasi kepemudaan dalam hearing terbatas tersebut, diungkapkan Barli, pihaknya tidak punya kemampuan untuk menjawab secara detail.

Terhadap point-point yang disampaikan oleh para pemuda, dewan akan segera bersurat kepada lembaga yang bersangkutan salah satunya KPU.

Dalam waktu dekat Barli memastikan jawaban yang diinginkan para pemuda Bengkulu Selatan dan masyarakat umum lainnya akan disampaikan.

"Kita telah menerima hearing dan point-point yang ingin disampaikan, beri kami waktu," ujar Barli.

Sebelumnya Dewan Perwakilan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Bengkulu Selatan melayangkan surat ke KPU Kabupaten Bengkulu Selatan.

ormas pemuda bengkulu selatan temui dewan mempertanyakan pkpu nomor 8 tahun 2024                            kota manna, koranrb.id - tidak puas jawaban kpu, komite nasional pemuda indonesia (knpi) bengkulu selatan bersama 10 organisasi kepemudaan (okp) menemui dprd bengkulu selatan, senin, 22 juli 2024.
kedatangan ormas ini mempertanyakan pkpu nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wagub, bupati dan wabup, serta walikota dan wawali.
adapun hearing knpi bersama 10 okp bersama dprd bengkulu selatan melakukan pembahasan pasal 19 huruf c dan e pkpu nomor 8 tahun 2024 yang saat ini menjadi isu di kalangan masyarakat dalam waktu yang mendekati pilkada tahun 2024.
merujuk putusan mk nomor 2 tahun 2023, yang dimana putusan tersebut hanya menyatakan tidak membedakan antara masa jabatan bagi yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara.
namun, dalam pasal 19 huruf c dan e pkpu ini terkait masa jabatan yang telah dijalani oleh kepala daerah sebagai syarat pencalonan, mengandung multitafsir yang akan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dan konflik sosial di kemudian hari.
baca juga:ditengahi dprd seluma, buruh dan manajemen pt mss siap berdamai, ini poin disampaikan
baca juga:akhirnya, nomor induk 73 pppk pemprov bengkulu diproses bkn
ketua dpd knpi bengkulu selatan, wahyudi menyampaikan bahwa hearing hari ini dilaksanakan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan ke kpu bengkulu selatan.
sebab wahyudi mengakui organisasi kepemudaan selama ini belum mendapat jawaban yang puas terhadap penafsiran yang terdapat dalam pasal 19 huruf c dan e pkpu nomor 8 tahun 2024.
"ternyata tanggapan dari anggota kpu bengkulu selatan bahwa mereka akan tetap menunggu juknis terkait hal ini. makanya kami ke dprd bengkulu selatan," terang wahyudi.
di tempat sama, demisioner wakabid kesarinahan dewan pimpinan cabang gerakan mahasiswa nasional indonesia (gmni), yesi oktriani, sh menambahkan bahwa kpu bengkulu selatan jangan hanya menunggu juknis yang belum tahu kapan akan dikeluarkan.
menurutnya, waktu tahapan pendaftaran pencalonan terus berjalan.
harapannya kpu bengkulu selatan segera berkoordinasi dengan kpu provinsi bengkulu bahkan kpu ri, agar juknis yang akan dikeluarkan nanti mampu meminimalisir multitafsir yang terjadi di kalangan masyarakat.
"artinya juknis ini nanti mampu memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi bukan menimbulkan persoalan baru," ujarnya.
baca juga:pak bowo klaim bisa nyalon pilkada bengkulu selatan, gusnan klaim dapat rekom nasdem
baca juga: 2.816 pelaku usaha nikmati umi, djpb: pemda harus dampingi
ketua pemuda katolik bengkulu selatan, elisabet situmorang, sh juga mengatakan pihaknya berharap kpu bengkulu selatan menyikapi dan mampu menjemput bola agar segera mendapatkan jawaban dari kpu ri.
"bukan hanya menunggu kapan juknis akan dikeluarkan," tegas elisabet.
elisabet menyampaikan point akhir dari hearing bersama dprd tersebut, meminta penjelasan kepada kpu kabupaten bengkulu selatan secara tertulis dan diumumkan di media masa terkait makna pasal 19 poin c dan poin e pada pkpu 8 tahun 2024 paling lambat 7 hari setelah hearing ini dilakukan.
jika kpu kabupaten bengkulu selatan tidak mau atau tidak mampu menjelaskan maka knpi dan okp yang menggelar hearing hari ini akan melakukan aksi lanjutan dengan masa yang lebih banyak.
sementara itu ketua dprd bengkulu selatan barli halim berharap organisasi kepemudaan ini terus mengawasi dan mengawal pilkada 2024.
peran serta organisasi masyarakat, dan salah satunya organisasi kepemudaan sangat penting dalam menuntun jalannya pilkada.
baca juga:pilgub bengkulu 2024, rohidin-meriani lebih unggul, ini prediksinya 
baca juga:bengkulu masuk musim kemarau, tapi tenang cuma sampai bulan ini
terkait tuntutan organisasi kepemudaan dalam hearing terbatas tersebut, diungkapkan barli, pihaknya tidak punya kemampuan untuk menjawab secara detail.
terhadap point-point yang disampaikan oleh para pemuda, dewan akan segera bersurat kepada lembaga yang bersangkutan salah satunya kpu.
dalam waktu dekat barli memastikan jawaban yang diinginkan para pemuda bengkulu selatan dan masyarakat umum lainnya akan disampaikan.
"kita telah menerima hearing dan point-point yang ingin disampaikan, beri kami waktu," ujar barli.
sebelumnya dewan perwakilan daerah komite nasional pemuda indonesia bengkulu selatan melayangkan surat ke kpu kabupaten bengkulu selatan.
isi surat tersebut  permohonan penjelasan pkpu nomor 8.
pihaknya  meminta kpu memberikan kepastian hukum mengenai pkpu nomor 8.
hal tersebut dilakukan tidak lain bertujuan sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya multitafsir yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dan konflik sosial di kemudian hari.
sebab, dalam beberapa poin yang ada di pkpu terbaru itu, pemaknaan ketentuan masa jabatan yang telah dijalani oleh kepala daerah sebagai syarat pencalonan masih belum jelas.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 23 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan