Desa Wajib Anggarkan Dana Penanganan Stunting, Bisa Gunakan Dana Desa

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Sumarlin |

Selasa , 23 Jul 2024 - 23:07

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bengkulu Utara, Rahmat Hidayat, S.STP, M.Si.-foto: dok/koranrb.id-

desa wajib anggarkan dana penanganan stunting, bisa gunakan dana desa                            arga makmur, koranrb.id – untuk percepatan penanganan stunting di bengkulu utara, penanganan permasalahan stunting bukan hanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah saja.
namun pemerintah desa juga memiliki peran dan wajib melaksanakan program untuk penanganan stunting.
kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa bengkulu utara, rahmat hidayat, s.stp, m.si menerangkan program penanganan stunting masuk dalam program wajib dalam pelaksanaan dana desa (dd).
selain program stunting, ada juga program ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. 
“karena masalah stunting merupakan masalah nasional yang harus menjadi tangung jawab seluruh jajaran pemerintah hinga kepala desa,” terangnya.
baca juga:3 pasang calon bertarung dalam pilkada bengkulu tengah
baca juga:akhirnya, nomor induk 73 pppk pemprov bengkulu diproses bkn
setiap desa menganggarkan dana desa untuk penanganan stunting sesuai dengan kasus stunting yang ada di desa bersangkutan. desa menganggarkan dana rp 8 juta - 20 juta. 
“harapannya, program tersebut bisa menyentuh langsung kasus stunting yang merupakan masyarakat desa,” terangnya.
kepala desa juga sudah menerima data masyarakat yang berstatus stunting. program ini tidak hanya menyentuh anak yang berstatus stunting namun juga keluarganya.
“program yang diberikan bisa dalam bentuk pemberian gizi tambahan atau program yang berkaitan langsung dengan masalah stunting tersebut,” jelas rahmat.
selain itu, melalui program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, pemerintah desa juga diminta memprioritaskan kelaurga yang terdapat kasus stunting tersebut.
baca juga:segera daftar pelatihan dan lomba menulis karya ilmiah, raih hadiah persembahan pj walikota bengkulu 
baca juga: 2.816 pelaku usaha nikmati umi, djpb: pemda harus dampingi
sehingga secara ekonomi keluarga juga terjadi peningkatan dan ada kemandirian ekonomi pada masyarakat.
“desa juga memiliki program ketahanan pangan dan program pengentasan kemiskinan, termasuk bantuan langsung tunai,” ujarnya.
dalam setiap pengajuan pencarian dana desa terutama dalam apbdes, camat dan dinas pmd juga memeriksa program-program wajib dan prioritas pemerintah tersebut.
hal ini untuk memastikan jika program-program sudah dilaksanakan terakomodir dalam apbdes dan proporsional dengan kebutuhan masyarakat desa.
rahmat optimis jika pemerintah desa serius dalam penanganan masalah stunting maka persoalan stunting di bengkulu utara akan selesai.
apalagi pemerintah desa adalah jajaran pemerintah terbawah yang bersentuhan dan mengetahui kondisi masyarakat.
“pemerintah desa mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakatnya, dan desa juga memiliki anggaran yang cukup untuk penanganan permasalahan tersebut,” tutur rahmat.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Rabu, 24 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan