Dana Banpol Tidak Ada di APBD Murni, Wakil Ketua DPRD Seluma Minta Jangan Lagi Terulang

dana banpol tidak ada di apbd murni, wakil ketua dprd seluma minta jangan lagi terulang seluma, koranrb.id - dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten seluma meminta agar pemerintah kabupaten (pemkab) seluma khususnya tim anggaran pemerintah daerah (tapd) agar tidak mengulangi kesalahan lagi. dalam hal ini terkait dana bantuan partai politik (banpol) yang tidak dianggarkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) murni. hal ini disampaikan wakil ketua i dprd seluma, sugeng zonrio, sh. dikatakannya, dana banpol sudah seharusnya dianggarkan di apbd murni karena merupakan anggaran yang rutin ada di apbd. dana ini sangat berguna bagi parpol pemenang pemilu untuk membiayai operasional parpol, sehingga sangat disayangkan jika dilewatkan begitu saja. baca juga:maju pilkada seluma, teddy-gustianto kunci partai demokrat baca juga: bpom awasi peredaran roti okko di bengkulu, ini hasil cek lapangannya “dana banpol ini memang seharusnya tidak akan bergeser karena acuan jumlahnya berdasarkan pemilu terakhir, artinya tidak akan berubah selama 5 tahun. jadi kami tidak menyangka apabila tiba tiba tidak dianggarkan,” terang sugeng. selain itu, saat ini sugeng mengaku sudah mendapatkan informasi bahwa dana banpol akan dianggarkan di apbd perubahan 2024. ia berpesan agar dana tersebut dipastikan harus ada, karena tidak ada waktu lain untuk menganggarkan dana banpol lagi. terlebih lagi di apbd 2025 mendatang, sasaran penerima dana banpol juga sudah berubah karena pemilu baru saja berlangsung pada februari 2024 lalu dan anggota dprd seluma yang terpilih akan segera dilantik. “kalau bukan apbd perubahan, kapan lagi mau dianggarkan. tentunya jumlah dana banpol setiap partai juga sudah berubah pada 2025 nanti karena mengacu hasil pemilu,” jelas sugeng. baca juga:pilkada rejang lebong: syamsul berpeluang diusung 12 kursi parlemen baca juga:10 ketua osis terima beasiswa bengkulu leadership program, gubernur: kejar prestasi, bangun komunikasi sebelumnya, ketua dprd seluma, nofi eriyan andesca, s.sos mengatakan hingga pertengahan tahun 2024 tidak ada penjelasan dari pemkab seluma mengenai masalah ini. padahal kebutuhan partai cukup banyak, mengingat tahapan pilkada saat ini sudah mulai berjalan. nofi mempertanyakan, karena menurutnya dana banpol sudah diatur dalam undang-undang dan wajib disalurkan setiap tahunnya kepada para parpol yang meraih kursi di dprd seluma. apabila tidak disalurkan, terlebih lagi tidak dianggarkan maka akan memicu permasalahan baru. “dana banpol ini sama wajibnya dengan memberikan gaji pegawai pemkab dan lainnya, karena parpol memiliki peran dalam pemerintahan, jadi tidak bisa asal dikesampingkan,” tandas nofi. nofi mengaku meski di dprd memang terdapat badan anggaran yang diketua oleh dirinya sendiri, namun tidak serta merta ia juga mengetahui adanya anggaran banpol yang ditiadakan. baca juga:bapaslon bupati harus menyelaraskan visi misi dengan rpjpd kabupaten rejang lebong baca juga:peta pertarungan pilkada lebong: kopli-roiyana versus azhari-bambang banggar hanya memeriksa mengenai beberapa alokasi anggaran yang naik atau turun sehingga dapat dibahas bersama oleh tim anggaran pemerintah daerah (tapd). “kalau ada anggaran yang perlu dikurangi atau ditambahi tentu kami membahas, namun kalau dicoret itu beda cerita. lagipula kan banpol merupakan rutinitas setiap tahunnya, jadi tidak disangka itu bisa dihilangkan,” ucap nofi. menanggapi adanya pertanyaan dari anggota dprd seluma yang menanyakan perihal dana bantuan partai politik (banpol) yang tidak kunjung cair, ternyata informasinya dana banpol tersebut memang tidak dianggarkan di apbd 2024, wakil bupati seluma, drs. h. gustianto meminta maaf atas adanya kekeliruan ini, karena mungkin ada kesalahan oleh tapd saat melakukan penyusunan anggaran. “ada faktor kekeliruan, selain itu juga mungkin tim anggaran pemerintah daerah (tapd) khilaf. atas hal tersebut kami mohon maaf lahir batin,” tutur gustianto usai pelaksanaan rapat paripurna dengan agenda jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi tentang lkpj apbd 2023. meskipun sudah mengaku ada keliru, namun wabup mengaku antara eksekutif dan legislatif sudah menyepakati agar dana banpol tersebut dapat dipastikan teranggarkan pada apbd perubahan 2024. “sudah kita bahas dan disepakati akan dianggarkan pada apbd perubahan mendatang,” pungkas gustianto.  untuk diketahui, jumlah nilai dana banpol jika mengikuti pemilu 2019 yakni dikisaran total rp 887 juta dan belum ada kenaikan hingga 2023 lalu. jumlah tersebut dihitung dari jumlah total 110.886 suara dikali rp. 8 ribu/suara. anggaran dana banpol biasanya digunakan 60 persen untuk pendidikan politik dan 40 persen untuk operasional dari partai politik itu sendiri.

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•