Hanya 2 Perusahaan Rutin Setor CSR, 25 Perusahaan Lainnya Masih Enggan Bayar

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Minggu , 28 Jul 2024 - 23:11

JUAL BELI: Pasar Kepahiang sebagai pusat ekonomi daerah. Sejauh ini, dukungan perusahaan menyalurkan CSR nya di Kabupaten Kepahiang masih sangat minim--HERU/RB

"Perusahaan perlu membantu pembangunan daerah, lewat CSR.

Selama ini alasannya, karena bukan kantor pusat.

Jadi, kita juga tak bisa berbuat apa-apa," tambah Hairah.

Sebagai gambaran, CSR merupakan model bisnis yang membantu perusahaan menunjukan tanggung jawab sosialnya ke dirinya sendiri, pemangku kepentingan dan masyarakat.

Dasar hukum terkait CSR ini sendiri, sudah tertera dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam pasal tersebut, dijelaskan CSR merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas masyarakat dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.

Lalu, di UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Pada pasal 15 huruf b UU No. 25 tahun 2007 diatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan).

TJSL atau CSR adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Di Pasal 1 angka 4 UU No. 25 tahun 2007, juga telah menjelaskan bahwa yang dimaksud penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal.

Ini juga mencakup penanam modal dari dalam negeri atau asing.

Apabila penanam modal tidak menjalankan TJSL, maka akan dikenai sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, sampai pencabutan kegiatan usaha.

hanya 2 perusahaan rutin setor csr, 25 perusahaan lainnya masih enggan bayar                            kepahiang, koranrb.id - dari 27 jenis perusahaan aktif menjalankan bisnisnya di kabupaten kepahiang, hanya 2 perusahaan saja rutin setor dana corporate social responsibility (csr) di kabupaten kepahiang. 
minimnya sumbangsih perusahaan di kabupaten kepahiang menyetor dana csr, ikut mempengaruhi laju perkembangan pembangunan daerah. 
asisten ii bidang perekonomian dan pembangunan setkab kepahiang hairah aryani mengungkapkan, kedua perusahaan aktif memberikan csr tersebut adalah bank bengkulu cabang kepahiang dan plta musi. 
sebagian besar perusahaan tersebut enggan menyetorkan csr lantaran merasa hanya sebagai kantor cabang, hingga tak memiliki kewenangan. 
baca juga:geger! tapir masuk pasar kepahiang bikin warga panik
"perusahaan bumn dan bumd diwajibkan melakukan penyaluran csr tersebut, dari laporan yang ada hanya dari 2 perusahaan saja aktif memberi csr," ungkap hairah.
padahal lanjutnya, perusahaan wajib menyalurkan kewajiban tanggung jawab sosialnya berupa csr  untuk membantu pemkab membangun daerah. 
terkait csr daerah ini juga sudah memiliki payung hukum dalam perda nomor 9 tahun 2016, tentang tanggung jawab sosial perusahaan program kemitraan dan bina lingkungan yang telah ditetapkan sesuai turunannya. 
yakni, perbup nomor 16 tahun 2019 tentang tata kerja tupoksi forum fasilitasi tanggung jawab sosial perusahaan program kemitraan bina lingkungan. 
baca juga:bukan sekadar petualangan, ini filosofi kehidupan dari olahraga off-road
"kita juga mempertanyakan 25 perusahaan lainnya yang belum berikan csr.
seperti bank misalnya, kan bukan hanya bank bengkulu beroperasi di kepahiang.
ada banyak, nasabah juga banyak orang sini," kata hairah. 
kontribusi perusahaan dalam hal csr menurutnya sangat diperlukan, sebagai bentuk partisipasi ikut membangun daerah. 
baca juga:kasat reskrim dan 2 kapolsek di jajaran polres bengkulu selatan dimutasi 
"perusahaan perlu membantu pembangunan daerah, lewat csr.
selama ini alasannya, karena bukan kantor pusat.
jadi, kita juga tak bisa berbuat apa-apa," tambah hairah. 
sebagai gambaran, csr merupakan model bisnis yang membantu perusahaan menunjukan tanggung jawab sosialnya ke dirinya sendiri, pemangku kepentingan dan masyarakat.
baca juga:masuk musim kemarau, masyarakat diminta tidak bakar lahan
dasar hukum terkait csr ini sendiri, sudah tertera dalam pasal 1 ayat 3 undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. 
dalam pasal tersebut, dijelaskan csr merupakan  komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas masyarakat dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.
lalu, di uu no. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal.
pada pasal 15 huruf b uu no. 25 tahun 2007 diatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan tjsl (tanggung jawab sosial dan lingkungan). 
baca juga:pleno dphp dilaksanakan 1 agustus, target selesai 11 agustus
tjsl atau csr adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
di pasal 1 angka 4 uu no. 25 tahun 2007, juga telah menjelaskan bahwa yang dimaksud penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal. 
ini juga mencakup penanam modal dari dalam negeri atau asing. 
apabila penanam modal tidak menjalankan tjsl, maka akan dikenai sanksi administratif, berupa  peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, sampai pencabutan kegiatan usaha.
baca juga:pacu industri furnitur untuk angkat potensi wisata daerah, wirausaha baru sektor ikm didorong untuk tumbuh
termasuk di pasal 40 ayat 5 pada undang-undang no.22 tahun 2001 juga dikatakan bahwa badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.
terkait besarannya, minimal 2 persen sampai 4 persen dari total keuntungan dalam setahun.
besarnya anggaran dana tersebut sesuai peraturan uu pt dan pp no. 47 tahun 2012. 
setiap daerah juga mengeluarkan aturan seberapa besar dana csr yang harus dikeluarkan, namun tidak melebihi 4 persen.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 29 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan