KPU Mukomuko: Visi dan Misi Bapaslon Harus Selaras Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 29 Jul 2024 - 21:05

VISI MISI: Ada beberapa syarat wajib lagi yang perlu dipenuhi pasangan calon (paslon) nantinya. Seperti visi dan misi dari bakal pasangan calon (bapaslon) nantinya harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). FIRMANSYAH/RB--

KORANRB.ID – Bukan hanya harus mengantongi 20 persen dukungan partai politik (parpol) yang telah menduduki kursi DPRD Mukomuko.

Untuk mendaftar menjadi calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mukomuko yang akan dibuka pada tanggal 27 Agustus 2024 mendatang.

Ada beberapa syarat wajib lagi yang perlu dipenuhi pasangan calon (paslon) nantinya.

Seperti visi dan misi dari bakal pasangan calon (bapaslon) nantinya.

Harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Hal ini dibenarkan, Ketua KPU Mukomuko Marjono. Visi misi bapaslon harus selaras dengan RPJPD Kabupaten Mukomuko, sehingga apa yang telah direncanakan daerah sebelumnya dapat langsung di esekusi oleh kepala daerah yang baru.

“Sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2024, visi misi dan program dari calon harus selaras atau sesuai dengan RPJPD Mukomuko. Maka dari itu sebelum menyusun visi misi, bapaslon harus tau dulu, apa saja RPJPD Mukomuko,” terangnya.

Marjono mengatakan, seperti Pilkada sebelumnya, visi misi dan program tersebut harus dilampirkan oleh bapaslon yang mendaftar ke KPU Mukomuko.

Tentunya sebelum melakukan pendaftaran baik parpol atau tim kemenangan, harus mencermati visi misi dan program paslon.

“Yang pasti visi misi harus rampung pada saat mendaftar, sebab sudah menjadi ketatapan” ujarnya.

kpu mukomuko: visi dan misi bapaslon harus selaras rencana pembangunan jangka panjang daerah                            koranrb.id – bukan hanya harus mengantongi 20 persen dukungan partai politik (parpol) yang telah menduduki kursi dprd mukomuko. 
untuk mendaftar menjadi calon bupati dan wakil bupati kabupaten mukomuko yang akan dibuka pada tanggal 27 agustus 2024 mendatang. 
ada beberapa syarat wajib lagi yang perlu dipenuhi pasangan calon (paslon) nantinya.
seperti visi dan misi dari bakal pasangan calon (bapaslon) nantinya. 
baca juga: 318 tilang dan 362 teguran diberikan bagi pelanggar selama ops patuh nala di mukomuko
baca juga:karhutla jadi atensi, di mukomuko polisi bakal lakukan hal ini
harus selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah (rpjpd). 
hal ini dibenarkan, ketua kpu mukomuko marjono. visi misi bapaslon harus selaras dengan rpjpd kabupaten mukomuko, sehingga apa yang telah direncanakan daerah sebelumnya dapat langsung di esekusi oleh kepala daerah yang baru.
“sesuai dengan pkpu nomor 8 tahun 2024, visi misi dan program dari calon harus selaras atau sesuai dengan rpjpd mukomuko. maka dari itu sebelum menyusun visi misi, bapaslon harus tau dulu, apa saja rpjpd mukomuko,” terangnya.
marjono mengatakan, seperti pilkada sebelumnya, visi misi dan program tersebut harus dilampirkan oleh bapaslon yang mendaftar ke kpu mukomuko. 
baca juga:2 mobnas pemkab mukomuko hilang sejak 2018 belum ditindak tegas, kinerja majelis pertimbangan tptgr disorot 
baca juga:distan mukomuko usulkan 100 pompa air ke pusat, atasi kekeringan sawah tadah hujan 
tentunya sebelum melakukan pendaftaran baik parpol atau tim kemenangan, harus mencermati visi misi dan program paslon.
“yang pasti visi misi harus rampung pada saat mendaftar, sebab sudah menjadi ketatapan” ujarnya.
selain itu, dikatakan marjono, apabila ada anggota dprd terpilih periode 2024 - 2029 yang akan mendaftarkan diri menjadi calon bupati dan wakil bupati, wajib mengundurkan diri dari jabatan yang diemban. 
aturannya tertulis pada pasal 14 ayat 2 huruf q, pasal 14 ayat 4 huruf d dan pasal 32 ayat 1 dan 2. 
baca juga:hindari pencemaran lingkungan, dlh mukomuko segera cek kolam limbah 11 pabrik kelapa sawit di mukomuko
baca juga: maksimalkan retribusi parkir untuk dongkrak pad, bkd mukomuko bilang begini 
dalam pasal 14 ayat 2 huruf q dijelaskan pengunduran diri harus dilakukan secara tertulis, pengunduran diri sebagai anggota dpr, anggota dpd dan anggota dprd sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.
“kalau di pasal 32 ayat 1 bunyinya calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota dpr atau dprd tetapi belum dilantik
sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) huruf d, harus menyerahkan surat pemberitahuan dari partai politik peserta pemilu
tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota dpr atau dprd pada saat pendaftaran pasangan calon,” sampai marjono.
disampaikan marjono, hingga saat ini belum ada satupun bakal calon kepala daerah ataupun partai politik yang mendatangi kpu mukomuko untuk berkoordinasi perihal pencalonan kepala daerah. 
pada dasarnya kpu mukomuko sifatnya sangat terbuka jika ada bakal calon kepala daerah yang ingin berkoordinasi perihal syarat pencalonan. 
kemudian juga kpu mukomuko tidak lama lagi akan melakukan sosialisasi terkait visi misi dan program untuk bapaslon pada pilbup mukomuko 2024.
“intinya kami kpu mukomuko terbuka untuk bapaslon berkoordinasi terkait syarat pencalonan.
insyallah tanggal 31 juli kami akan menggelar sosialisasi pkpu nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota
dan wakil walikota, silakan bagi masyarakat mukomuko yang ingin menghadiri kegiatan tersebut karena terbuka untuk umum (undangan terbuka). yang akan kita selenggarankan di kantor kpu mukomuko,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 30 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan