Jaksa Akui Ada 2 Laporan Masyarakat Soal PT ABS, Penjelasan Kejari Bengkulu Selatan

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 30 Jul 2024 - 21:31

Jaksa akui ada 2 laporan masyarakat soal PT ABS, penjelasan Kejari Bengkulu Selatan --rio agustian

jaksa akui ada 2 laporan masyarakat soal pt abs, penjelasan kejari bengkulu selatan                             koranrb.id - dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pt agro bengkulu selatan (abs) yang beroperasi di kecamatan ulu manna terus mendapatkan tekanan dari masyarakat.
bahkan kejaksaan negeri (kejari) bengkulu selatan mengungkapkan ada dua laporan dari masyarakat.
persoalan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan yakni pt abs masih mendapatkan sorotan dari berbagai pihak.
perusahaan tersebut dinilai masih memiliki beberapa permasalahan yang belum diselesaikan secara hukum ataupun secara adat.
baca juga:pemkab bengkulu tengah upayakan tambah kuota penerimaan casn, 280 pppk tenaga kesehatan
baca juga:tekan angka kriminalitas, polres bengkulu tengah buka layanan lapor pak kapolres
apabila melihat kembali laporan masyarakat soal pt abs ke kejaksaan, ada 2 laporan yang telah diterima oleh jaksa bengkulu selatan.
kepala kejaksaan negeri (kajari) bengkulu selatan nurul hidayah sh mh melalui kasi intel hendra catur putra sh mh mengatakan, saat ini kasus tersebut mendapat penanganan dari jaksa.
awal mula kasus tersebut mencuat adanya laporan masyarakat mengenaai lahan pt abs. perusahaan tersebut dilaporkan sejak mei 2024 lalu.
"ada 2 ya (laporan masyarakat pada pt abs red). tunggu hasil dari pidsus dulu ya," terang hendra selasa, 30 juli 2024.
baca juga:anggota dprd terpilih sudah serahkan lhkpn termasuk 2 caleg yang masih bersengketa
baca juga:7 jenis usaha dari acara pernikahan, bisa dimulai dari langkah kecil 
dalam penanganan perkara hendra memastikan jaksa sebagai pengecara negara akan melakukan penyelidikan hingga tuntas.
apalagi nanti ditemukan kerugian negara atau korupsi. sebab korupsi bukan hanya uang, namun juga dapat berupa lahan, dan salah satunya sengketa lahan perusahaan dengan masyarakat.
"hasil selanjutnya akan disampaikan ya," imbuhnya.
kasi pidsus dafit riadi sh menambahkan, saat disinggung soal pt abs, dafit menyebut kasus tersebut sudah masuk ke bidang pidsus kejaksaan.
baca juga:terbongkar! cerita penculikan siswa smp bengkulu tengah, ternyata hanya karangan saja, ini motifnya
baca juga:wow! buat pemanjat tebing gigit jari, berikut 6 fakta unik kambing gunung, ahli panjat tebing 
dengan demikian ia menjamin persoalan tersebut akan ditangani secara profesional oleh jaksa.
"masih pengumpulan awal (data laporan red) bang. dilaporkan masyarakat, masyarakat dirugikan atas perusahaan tersebut," kata dafit.
selanjutnya dafit berharap masyarakat yang melaporkan tersebut dapat menunggu hasil pemeriksaan awal dari kejaksaan.
setelah itu apakah kasus tersebut ada indikasi korupsi atau lainnya akan dilanjutkan oleh jaksa.
baca juga:pilkada bengkulu utara berpotensi lawan kotak kosong, bawaslu: rawan keterlibatan pns 
baca juga:sering konsumsi bawang merah dapat sebabkan bau badan, benarkah?
"masih pemeriksaan awal ya," ujarnya.
menurut data laporan masyarakat desa bandar agung kecamatan ulu manna, pt abs tersebut melakukan penyerobotan lahan sejak tahun 2013 lalu.
padahal tanah tersebut adalah milik masyarakat namun digarap oleh perusahaan, tidak tanggung-tanggung ada 150 hektare lahan yang diduga digarap oleh perusahaan pt abs.
secara terpisah, menyikapi berbagai permasalahan agraria di pt abs, dpd knpi bengkulu selatan melalui ketua knpi bengkulu selatan wahyudi febrianto m.ling mengatakan,  bahwa laju investasi di kabupaten bengkulu selatan harus tetap bergerak.
baca juga:ini pengakuan pria seluma, pelaku tabrak lari hingga tewaskan warga kepahiang
baca juga:ini 8 penyebab kulit kering yang harus kalian ketahui
setiap permasalahan yang muncul tentunya bisa disikapi dengan bijak.
ia juga menambahkan terkait penyelesaian permasalahan agraria sudah jelas dan ada ketentuan yang diberikan oleh pemerintah yang bisa dijadikan pedoman pelaku usaha dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
pihak knpi dalam hal ini sebut wahyudi siap mengawal kewajiban perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar, sesuai permentan no 13 tahun 2013 dan terbaru permentan no 18 tahun 2021.
"jika kewajiban perusahaan dilaksanakan tentunya hal hal yang nantinya akan memicu konflik agraria akan minim terjadi," terang wahyudi.
dalam waktu dekat sambung wahyudi dpd knpi bengkulu selatan akan mencoba berkomunikasi dengan pihak pt abs terkait pencegahan permasalahan agraria meruncing menjadi sebuah konflik.
"tentunya kami pemuda bengkulu selatan ikut memantau situasi keamanan, dan salah satunya mencegah konflik di masyarakat," demikian wahyudi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 31 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan