DPRD Minta Dokter Spesialis Pungut Uang Pasien BPJS di RSUD Mukomuko Disanksi

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 05 Aug 2024 - 21:34

DPRD minta dokter spesialis pungut uang pasien BPJS di RSUD Mukomuko disanksi --firmansyah/rb--

Ia menegaskan seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) aktif tidak ada biaya apapun dan hak-hak peserta terlindungi.

“Terkait kejadian ini, sudah clear dan uang akan dikembalikan ke pasien. Ke depan jika ada keluhan jangan takut dan ragu langsung sampaikan ke kanal-kanal kamai atau langsung datang ke kantor BPJS terdekat,”tandasnya.

Sebagaimana diketahui pasien BPJS yang dipungut uang jutaan rupiah tersebut atas nama Eka Kurnia Wati, warga Desa Mekar Mulya, Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko.

Pasien itu operasi benjolan ditubuhnya. Jumlah benjolan sebanyak tiga benjolan yakni dibagian tangan kiri dan dada. Setelah melalui proses pemeriksaan hingga dijadwalkan di operasi. Oleh oknum dokter yang menangani pasien.

Oknum tersebut menyampaikan untuk menggunakan BPJS bisa dilakukan operasi satu benjolan. Sedangkan untuk dua benjolan lainnya ada tambahan biaya sebesar Rp 3,5 juta.

Untuk pembayarannya tidak melalui manajemen RSUD, tapi langsung ke oknum rekening dokter yang bersangkutan melalui transfer.

dprd minta dokter spesialis pungut uang pasien bpjs di rsud mukomuko disanksi                             koranrb.id - sesuai dengan yang telah diagendakan sebelumnya, dprd kabupaten mukomuko pada senin 5 agustus 2024 melakukan hearing menyikapi persoalan pasien bpjs dipungut uang oleh dokter spesialis bedah rsud mukomuko sebesar rp 3,5 juta.
rapat tertutup dihadiri anggota komisi lll dprd mukomuko dan langsung dipimpin ketua dprd mukomuko ali saftaini se. 
seusai rapat ali mengatakan bersama komisi iii yang membidangi kesehatan telah menjalankan salah satu fungsinya untuk menindaklanjuti persoalan pasien bpjs yang masih dikenakan uang tambahan mencapai jutaan rupiah tersebut.
apa yang menjadi permasalahan dan telah membuat resah masyarakat telah dibahas.
baca juga: banyak temuan kir kendaraan angkutan barang mati, ini langkah dishub mukomuko
baca juga:sejak januari 2024, izin pbg hanya 127 diterbitkan di mukomuko,pupr terjunkan petugas teknis ke kecamatan
“semuanya sudah jujur, dan ada yang mengaku salah. khusus yang salah telah kita minta kepada pemkab mukomuko dan direktur rsud untuk melakukan tindakan sanksi sesuai prosedur,” tegasnya.
selain itu dikatakan ali, dprd mukomuko juga memastikan dalam persoalan tersebut tidak ada yang terabaikan termasuk hak-hak pasien. 
“maka dari itu karena semua sudah buka-bukaan, apa yang menjadi hak pasien segera berikan. kemudian lagi rsud mukomuko juga harus bekerja keras untuk lebih baik lagi, jangan sampai selalu direndung permasalahaan,” kata ali. 
“direncanakan selasa 6 agustus 2024 kami bersama akan mengunjungi pasien di kediamannya. selain silaturahmi, pihaknya juga akan melihat langsung dikembalikannya hak-hak pasien yang bersangkutan. dalam peristiwa itu tidak ada keterlibatan pihak-pihak lainnya, murni 1 orang saja,” sambung ali. 
baca juga:bpbd bengkulu tengah usulkan bantuan perahu karet untuk penanggulangan bencana banjir
baca juga:disdagperinkop dan ukm usul pembentukan uptd koperasi untuk bisa kucurkan dana bergulir bagi koperasi
sementara itu dr surya darma mengakui kesalahannya secara administrasi yang telah ia perbuat.
uang sebesar rp 3,5 juta ditransfer ke rekening pribadi bukan melalui manajemen rsud mukomuko.
namun, kata surya, uang rp 3,5 juta itu sebenarnya sudah dikembalikan melalui pihak ketiga yaitu oknum yang mengaku wartawan akan menyampaikan uang tersebut ke pasien.
“oknum itu saya kenal, ada video saya menyerahkan uang ke dia. sebenarnya saya yang akan mengembalikan langsung ke pasien. tapi oknum itu meminta biar dia yang mengembalikan. dan kebetulan pada saat itu saya ada acara ke padang, provinsi sumatera barat. mengenai uang tersebut belum sampai ke pasien, hal itu biarlah menjadi urusan pribadinya ke oknum tersebut. sedangkan hak pasien sebesar rp 3,5 juta akan saya kembalikan lagi,”katanya. 
baca juga:pemkab bengkulu tengah bakal terima 413 formasi cpns, sudah disetujui menpanrb
baca juga:inilah 10 rumah dibangun dengan biaya rp 10 juta, cocok untuk yang masih single
selain itu dr surya juga menjelaskan pembelaannya, mengenai operasi itu atas permintaan dari pasien yang bersangkutan.
ia selaku dokter yang menangani telah menyampaikan ke pasien bisa seluruhnya dicover oleh bpjs.
tapi jaraknya satu bulan, setelah operasi pertama dilakukan. karena untuk biaya yang ditanggung bpjs itu untuk satu diagnosa.
“sudah saya sarankan ke pasien seperti itu. tapi pasien yang meminta. saya tidak pernah memaksa. itu permintaan dan persetujuan dari pasien yang bersangkutan. yang jelas saya tidak melakukan pemerasan, tapi saya akui kesalahan secara administrasi,”ucapnya.
baca juga:membahayakan telinga! berikut 7 hewan dengan suara terbising di dunia
baca juga:selalu berfikir negatif merupakan bagian dari gangguan mental, ini penjelasannya
sementara itu direktur rsud mukomuko syafriadi s.km, m.kes untuk aturan telah dilakukan secara prosedur.
oknum dokter itu aparatur sipil negara (asn), telah diberikan teguran secara tertulis.
“ini kewenangan kita karena yang bersangkutan adalah asn. sedangkan untuk hal-hal lainnya itu kewenangan dan ada pertimbangan pihak terkait lainnya.termasuk ada pertimbangan dari ikatan dokter indonesia (idi) yang menaungi profesi tersebut,”ungkapnya.
kepala pelayanan bpjs kabupaten mukomuko elva elinda s.km mengapresiasi dprd kabupaten mukomuko telah memfasilitasi adanya persoalan tersebut.
baca juga:resmi! nasdem dukung helmi - mian di pilgub bengkulu, besok surat dukungan diserahkan 
baca juga:dampingi kopli, waka dprd lebong mengundurkan diri, ada apa?
ia menegaskan seluruh peserta jaminan kesehatan nasional (jkn) aktif tidak ada biaya apapun  dan hak-hak peserta terlindungi.
“terkait kejadian ini, sudah clear dan uang akan dikembalikan ke pasien. ke depan jika ada keluhan jangan takut dan ragu langsung sampaikan ke kanal-kanal kamai atau langsung datang ke kantor bpjs terdekat,”tandasnya.
sebagaimana diketahui pasien bpjs yang dipungut uang jutaan rupiah tersebut atas nama eka kurnia wati, warga desa mekar mulya, kecamatan penarik kabupaten mukomuko.
pasien itu operasi benjolan ditubuhnya. jumlah benjolan sebanyak tiga benjolan yakni dibagian tangan kiri dan dada. setelah melalui proses pemeriksaan hingga dijadwalkan di operasi. oleh oknum dokter yang menangani pasien.
oknum tersebut menyampaikan untuk menggunakan bpjs bisa dilakukan operasi satu benjolan. sedangkan untuk dua benjolan lainnya ada tambahan biaya sebesar rp 3,5 juta.
untuk pembayarannya tidak melalui manajemen rsud, tapi langsung ke oknum rekening dokter yang bersangkutan melalui transfer.