Sidang Eksepsi Dugaan Korupsi RSUD Mukomuko, PH Sebut Dakwaan JPU Harus Batal Demi Hukum

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 06 Aug 2024 - 23:16

BACAKAN: Penasehat Hukum terdakwa dugaan korupsi RSUD Mukomuko sedang membacakan eksepsi di hadapan majelis hakim.--WEST JER TOURINDO/RB

sidang eksepsi dugaan korupsi rsud mukomuko, ph sebut dakwaan jpu harus batal demi hukum                            bengkulu, koranrb.id – ketua tim penasihat hukum (ph) 7 terdakwa perkara dugaan korupsi anggaran obat rumah sakit umum daerah (rsud) mukomuko, hotma t. sihombing, sh mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum (jpu) untuk kliennya harus dibatalkan demi hukum. 
sebab ada beberapa dakwan jpu yang dinilai tidak sepesifik.
hal tersebut disampaikannya usai membaca eksepsi kliennya dalam sidang yang digelar di pengadilan negeri tipikor bengkulu, yang dipimpin oleh hakim ketu, agus hamzah, sh, mh, selasa 6 agustus 2024. 
“kita nyatakan ini batal demi hukum. dan itu bukan penyampaian tanpa dasar. namun kita memiliki dasar yang kuat. ini kita tuangkan dalam uraian naskah eksepsi,” terang hotma.
baca juga:capain pad sektor wisata minim, disparpora lebong surati pengelola 
dia menyebutkan, sebelumnya, 29 juli 2024 lalu jpu sudah membacakan dakwaannya untuk 7 terdakwa korupsi rsud mukomuko tersebut.
pada dakwan sebelumnya terdakwa joni mersa didakwa dengan pasal 2 dan pasal 3 secara subsidair dan primair pada undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
jpu meyakini terdakwa melakukan tidakan korupsi anggaran rsud mukomuko tahun 2016 hingga 2021.
“joni itu  bekerja di rsud mukomuko dari 2019 hingga 2021.
baca juga:terdakwa dugaan korupsi dana bos smk it al-malik belum cicil kn
kenapa diberikan dakwan dari 2016 hingga 2021 artinya jpu tidak menspesifikan dakwaan.
melihat hal itulah kita ambil hak eksepsi,” ungkap hotma.
selain joni, menurut hotma, beberapa terdakwa juga mengalami hal serupa.
ada dakwaan yang tidak terspesifikasikan, dan dinilai tergesa-gesa dalam memberikan berkas dakwaan.
baca juga:kpu minta rekomendasi dinkes soal rs pemeriksaan kesehatan balon kepala daerah 
“poin yang kita analisa pada dakwan yang dibuat jaksa dan diperuntukan untuk klien itu ada beberapa,” katanya.
seperti pada dakwaan jaksa beberapa waktu yang lalu bahwa terdakwa melakukan tindakan pidana korupsi untuk anggaran dari 2016 hingga 2024.
“pada kenyataannya tidak bisa diukur dengan sama rata. para klien kami ini dinasnya berbeda-beda waktunya,” terang hotma.
sementara itu terdakwa dalam kasus ini yakni mantan direktur  2016 – 2020 dr. tugur anjastiko.
baca juga:pilkada lebong: pasangan azhari-bambang masih menanti partai 
lalu mantan bendahara  pengeluaran blud 2016-2019 andi fitriadi.
mantan  kabid pelayanan medis 2017-2021 harnovi, mantan pemberdayaan verifikasi periode  2016-2021.khalik noprianto.
bendahara pengeluaran blud 2020-2021 joni mesra.
mantan kabid keuangan afridinata dan mantan kabid pengeluaran  2016-2018 herman faizal.
baca juga:resmi, satu anak tsk penganiayaan masuk dpo, kapolres pastikan all out dalam pencarian
di tempat yang sama kasi pidsus kejaksaan negeri mukomuko, agrin nico, sh, mh mengatakan akan menjawab eksepsi terdakwa di persidangan selanjutnya.
 “kita akan jawab eksepsi ini pada agenda jawaban eksepsi secara tertulis pada sidang berikutnya,” ungkap agrin.
yang jelas pada dakwaan yang dahulu dibacakan poin dan isinya masih sama yaitu pasal 2 dan 3 uu pemberantasan tindak pidana korupsi.
“kita masih pada dakwwan awal, 7 terdakwa kita jerat secara subsidair dan secara primair,” tutup agrin. 
baca juga:cetak masal sppt dan dhkp pbb-p2 baru selesai 7 kecamatan, masih proses 5 kecamatan 
sebelumnya jpu mendakwa 7 terdakwa dengan pasal 2 dan 3 undang-undang tindak pidana korupsi.
secara subsider pada pasal 3 jo, pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana.
sedangkan secara primair pada pasal pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang -undang hukum pidana.
"2 pasal beruntun yang kita dakwakan yaitu pasal 2 dan 3," terang agrin.
kerugian negara dalam kasus ini berdasarkan hitungan tim penyidik kejari mukomuko melalui auditur kejati bengkulu sebanyak rp4,48 miliar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 7 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan