Dewan Belum Terima Surat Mendagri, Terkait Perintah Pencabutan Gugatan Tapal Batas di MK

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 12 Aug 2024 - 22:11

AKUI: Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen mengakui belum menerima surat perintah pencabutan gugatan tapal batas dari Mendagri. -- FIKI/RB

LEBONG, KORANRB.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lebong, mengaku belum menerima surat perintah pencabutan gugatan tapal batas di Mahkama Konstitusi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Hal ini, dikatakan Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen, S.Sos, Senin, 12 Agustus 2024.

Dikatakan Carles, sementara belum ada surat dari Mendagri di meja kerjanya. Apalagi, surat tentang perintah pencabutan gugatan tapal batas di MK.

“Terkait tapal batas, kita belum terima surat dari Mendagri.

Kalau di meja saya belum ada mungkin di Sekwan,” kata Carles.

Dikonfirmasi, Plt. Sekretaris Dewan (Sekwan) Lebong, Cahyo Sectiantoro, SH, mengaku dirinya secara resmi belum menerima surat dari Mendagri terkait perintah pencabutan gugatan tapal batas di MK.

Disamping itu, Cahyo mengakui, bahwa pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong memang sudah ada berkoordinasi dengan dirinya terkait perintah pencabutan gugatan tapal batas di MK.

“Surat belum ada, tapi koordinasi dengan Sekda sudah,” ujar Cahyo.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekda Lebong, Mahmud Siam, SP., MM mengaku telah menerima surat Mendagri tersebut.

“Iya, benar kami sudah menerima surat itu (Surat Mendagri Nomor 100.4.11./3537/SJ, red),” kata Mahmud Siam.

Mahmud Siam mengaku, Pemerintah Kabupaten Lebong tidak pernah membantah, apalagi mengabaikan perintah yang diberikan Mendagri.

Atas surat yang diterima pihaknya, atas perintah pencabutan gugatan di MK Mahmud Siam mengaku, saat ini pencabutan gugatan itu masih diproses.

dewan belum terima surat mendagri, terkait perintah pencabutan gugatan tapal batas di mk                            lebong, koranrb.id – dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) lebong, mengaku belum menerima surat perintah pencabutan gugatan tapal batas di mahkama konstitusi dari menteri dalam negeri (mendagri).
hal ini, dikatakan ketua dprd lebong, carles ronsen, s.sos, senin, 12 agustus 2024.
dikatakan carles, sementara belum ada surat dari mendagri di meja kerjanya. apalagi, surat tentang perintah pencabutan gugatan tapal batas di mk. 
“terkait tapal batas, kita belum terima surat dari mendagri.
baca juga:gali pontesi siswa berprestasi, disdikbud lebong gelar lomba cerdas cermat, ini daftar pemenangnya 
kalau di meja saya belum ada mungkin di sekwan,” kata carles.
dikonfirmasi, plt. sekretaris dewan (sekwan) lebong, cahyo sectiantoro, sh, mengaku dirinya secara resmi belum menerima surat dari mendagri terkait perintah pencabutan gugatan tapal batas di mk. 
disamping itu, cahyo mengakui, bahwa pihak pemerintah kabupaten (pemkab) lebong memang sudah ada berkoordinasi dengan dirinya terkait perintah pencabutan gugatan tapal batas di mk.
“surat belum ada, tapi koordinasi dengan sekda sudah,” ujar cahyo.
baca juga:sebentar lagi dilantik, pin emas untuk dewan belum jelas
sementara itu, penjabat (pj) sekda lebong, mahmud siam, sp., mm mengaku telah menerima surat mendagri tersebut.
“iya, benar kami sudah menerima surat itu (surat mendagri nomor 100.4.11./3537/sj, red),” kata mahmud siam.
mahmud siam mengaku, pemerintah kabupaten lebong tidak pernah membantah, apalagi mengabaikan perintah yang diberikan mendagri. 
atas surat yang diterima pihaknya, atas perintah pencabutan gugatan di mk mahmud siam mengaku, saat ini pencabutan gugatan itu masih diproses. 
baca juga:3 pasang calon bupati dan wabup bertarung, adu kuat di pilkada bengkulu tengah 
“dapat saya katakan bahwa pemkab lebong tidak pernah membantah perintah mendagri,” tegasnya.
dijelaskan mahmud siam, untuk proses mencabut gugatan tapal batas di mk, tidak bisa hanya dilakukan oleh pihak eksekutif. tetapi juga harus dilakukan oleh pihak legislatif.
“tetapi perintah yang diterima ini, ke pihak legislatif sepertinya belum ada.
dan sekarang kami sedang melakukan komunikasi kepihak legislatif,” tuturnya.
baca juga:meningkat drastis, segini tangkapan nelayan kaur tahun 2024
pada intinya, terang mahmud siam, perintah pencabutan gugatan atau uji materil undang-undang nomor 28 tahun 1959 tentang penetapan undang-undang darurat nomor 4 tahun 1956, undang-undang darurat nomor 5 tahun 1956 dan undang-undang nomor 6 tahun 1956 tentang pembentukan daerah tingkat ii termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat i sumatera selata sebagai undang-undang di mk, sedang di proses untuk di cabut, setelah pihaknya berkomunikasi dengan pihak legislatif. 
“oleh karena itu, ini masih dalam proses,” tutupnya. 
untuk diketahui, kementerian dalam negeri (kemendagri) memerintahkan pemkab lebong mencabut gugatan tapal batas di mk.
perintah itu, terutang dalam kemendagri yang ditandatangani oleh, mendagri, muhammad tito karnavian. 
baca juga:perdana, kaur gelar penilaian penyakit frambusia
surat yang ditujukan langsung kepada bupati lebong ini, bernomor 100.4.11./3537/sj perihal perintah pencabutan pengujian undang-undang nomor 28 tahun 1959 tentang penetapan undang-undang darurat nomor 4 tahun 1956, undang-undang darurat nomor 5 tahun 1956 dan undang-undang nomor 6 tahun 1956 tentang pembentukan daerah tingkat ii termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat i sumatera selata sebagai undang-undang.
tertuang dalam surat kemendagri nomor 100.4.11./3537/sj berisikan 5 poin yang ditujukan kepada bupati lebong.
dalam poin ke lima, mendagri memerintahkan bupati lebong, agar mencabut permohonan pengujian materil undang-undang nomor 28 tahun 1959 tentang penetapan undang-undang darurat nomor 4 tahun 1956, undang-undang darurat nomor 5 tahun 1956 dan undang-undang nomor 6 tahun 1956 tentang pembentukan daerah tingkat ii termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat i sumatera selata sebagai undang-undang di mk. 
“memperhatikan hal-hal tersebut diatas, diperintahkan kepada saurada untuk mecabut permohonan pengujian materil undang-undang tersebut paling lambat 7 hari setelah surat ini diterima untuk kemudian dilakukan penyelesaian di internal lembaga pemerintahan,” tulis mendagri dikutip dari surat mendagri, nomor 100.4.11./3537/sj.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 13 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan