Tersisa Rp3,3 Miliar, Bulan Ini Terakhir Penagihan TGR Dewan Kaur

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 13 Aug 2024 - 23:00

RUSMANAFRIZAL/RB SAMPAIKAN: Kasi Datun Kejari Kaur sampaikan progres penagihan TGR.--RUSMANAFRIZAL/RB

tersisa rp3,3 miliar, bulan ini terakhir penagihan tgr dewan kaur                            bintuhan, koranrb.id - setelah perpanjangan batas akhir pelunasan tuntutan ganti rugi (tgr), tercatat baru sebanyak 3 orang anggota dewan yang telah melakukan pelunasan.
yakni ketua dprd kaur diana tulaini, kemudian lismawati, dan juga reki bonizar. 
sementara untuk anggota dewan yang lainnya sudah mulai melakukan angsuran pembayaran tgr, hanya saja belum lunas.
bulan ini, upaya penagihan oleh kejari kaur akan dihentikan, dan akan dikembalikan lagi ke inspektorat kaur.
baca juga:usai saling bacok, mantan pasangan suami istri saling lapor 
tgr ini merupakan temuan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (lhp) bpk ri terhadap apbd kabupaten kaur 2023. tgr tersebut mencapai rp7 miliar.
kajari kaur pofrizal, sh, mh melalui kasi datun dwi pranoto, sh mengatakan, selama ini kejari kaur telah melakukan upaya penagihan semaksimal mungkin.
namun dengan berbagai alasan, memang masih banyak yang belum melakukan pelunasan meskipun semuanya telah mengangsur memberikan itikad baik akan membayar tgr.
"bulan ini terakhir pembayaran tgr, selanjutnya akan dilimpahkan lagi ke inspektorat kaur," kata dwi selasa, 13 agustus 2024.
baca juga:pilkada mukomuko: petahana kemungkinan kuat kembali maju, ini bocorannya 
dwi mengungkapkan, setelah dilimpahkan ke inspektorat kaur, ada 3 opsi yang dapat dipilih oleh opd tersebut.
yang pertama adalah kembali melakukan penambahan waktu dan melanjutkan penagihan oleh kejari kaur, kedua melakukan penagihan melalui majelis tgr.
ketiga adalah menyerahkan perkara ini ke bidang pidsus kejari kaur untuk dinaikan perkaranya.
"tiga opsi yang dapat dipilih nanti, masih akan dikoordinasikan dengan kejari kaur terlebih dahulu," ungkap dwi.
baca juga:dirjen kemendes pdtt warning lanjutan pembangunan kawasan transmigrasi 
dijelaskannya kejari kaur untuk saat ini memang belum dapat melakukan tindakan lain kecuali penagihan. 
karena selama ini hanya diberikan kewenangan untuk melakukan pemulihan kerugian negara saja sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.
apakah perkara akan naik ke bidang pidsus atau tidak, dwi juga tidak menapik hal tersebut semuannya nanti tergantung koordinasi dengan pihak inspektorat.
"keputusan selanjutnya masih menunggu koordinasi dengan kejari kaur terlebih dahulu," terang dwi.
baca juga: masih 21 desa tak kunjung ajukan pencairan dana desa tahap ii, ini kata dinas pmd kepahiang 
sementara itu, inspektur inspektorat kabupaten kaur harika se, saat dikonfirmasi terkait dengan penagihan tgr ini  mengatakan penagihan terus diupayakan.
apabila nanti di pihak kejari juga tidak selesai maka penagihan dilakukan melalui majelis tuntutan ganti rugi, yang mana aset milik dewan yang belum membayar terancam akan disita.
"apabila nanti di pihak kejari tidak selesai, kita akan lakukan penagihan melakukan pemulihan tgr melalui majelis tuntutan ganti rugi," ujar harika.
leading sektor dalam penagihan ini nanti adalah pihak badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad).
baca juga:temuan bpk ri di sekretariat dprd kepahiang rp11,4 miliar ke jaksa 
yang mana aset milik anggota dewan yang bersangkutan bakal didata, untuk dijadikan jaminan.
dalam sidang itu nanti anggota dewan yang bersangkutan juga akan menandatangani surat pernyataan untuk melakukan pelunasan serta memberikan jaminan aset milik mereka.
"intinya untuk saat ini prioritas kita untuk pemulihan, apabila memang tidak ada itikad baik baru akan naik ke ranah hukum," tukasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 14 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan