Rp1,3 Triliun, Dewan Sepakati Nota KUA PPAS APBD 2025

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 14 Aug 2024 - 23:40

PENGESAHAN : Paripurna menyetujui KUA-PPAS RAPDB 2025 kemarin, 14 Agustus 2024. SHANDY/RB --

rp1,3 triliun, dewan sepakati nota kua ppas apbd 2025                            koranrb.id – pembahasan rencana apbd bengkulu utara 2025 dimulai. 
kemarin, 14 agutus 2024 dprd bengkulu utara menggelar acara paripurna pembacaan keputusan badan anggaran dprd bengkulu utara atas kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (kua-ppas) tahun 2025.
pembahasan ini sudah dilakukan sejak juni lalu antara badan anggaran dprd dengan tim anggaran pemerintah daerah (tapd) bengkulu utara. 
dalam paripurna kemarin, diketahui jika asumsi apbd bengkulu utara untuk tahun 2025 mendatang rp 1,3 triliun. 
jumlah tersebut tidak jauh bebeda dengan apbd tahun 2024 yang saat ini masih berjalan. 
baca juga:2 tambang batu nunggak pajak dikirim ke jaksa, realisasi pajak masih rp1,1 miliar
baca juga:usai saling bacok, mantan pasangan suami istri saling lapor 
sekda bengkulu utara yang juga ketua tapd fitriansyah, s.stp, m.si menerangkan jika dengan telah disetujuinya kua-ppas apbd 2025 tersebut, maka pemda bnengkulu utara akan mulai menyiapkan nota raperda apbd 2025. 
setlah tuntas nantinya, pemda bengkulu utara akan menyampaikan nota raperda tersebut dalam paripurna dprd. 
“kita akan segera menuntaskan nota raperda apbd 2025 dan akan menunggu jadwal paripurna dari dprd,” ujarnnya. 
ditambahkanya, pembahasan apbd sudah harus tuntas paling lambat akhir november mendatang di tingkat daerah dan selanjutnya diserahkan ke gubernur untuk dilakukan verifikasi. 
baca juga:dirjen kemendes pdtt warning lanjutan pembangunan kawasan transmigrasi 
baca juga:harimau masuk pemukiman, warga tunggu bksda
sementara itu ketua dprd bengkulu utara sonti bakara, sh menerangkan jika waktu pembahasan rapbd 2025 memang masih hingga november mendatang.
namun waktu tersebut sangat sempit jika dilihat dari agenda dprd hingga akhir tahun mendatang. 
“september mendatang sudah akan ada pelantikan anggota dprd 2024-2029 terpilih,” terangnya. 
sedangkan pasca dilantik sebagai anggota dprd, anggota dprd tidak bisa langsung melakukan pembahasan raperda ataupun yang terkait dengan tugas-tugas dprd.
dewan akan lebihdulu mengikuti bimbingan teknis dan menyusun alat kelengkapan. 
“sehingga memang dibutuhkan waktu yang tidak sebentar dalam penyelesaian urusan internal tersebut nantinya,” terangnya. 
baca juga:mantan pasangan suami istri di bengkulu utara saling bacok, ternyata ini pemicunya
baca juga:siltap kades di bengkulu utara rutin terlambat, ini kendalanya
sehingga dprd periode ini juga berusaha semaksimal mungkin melakukan pembahasan rapbd 2025 hingga nantinya akhir masa jabatan.
sehingga program-program pembahasan dan pembahasan apbd bisa tuntas tepat waktu. 
“apdb maupun apbd perubahan tidak boleh terlambat, selain terkait denmgan kepentingan program masyarakat, juga adanya sanksi bagi daerah yang lambat mengesahkan apbd,” pungkas sonti.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 15 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan