RSUD Kepahiang Tak Dipakai, Tes Kesehatan Pilkada 2024 di Kota Bengkulu

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 18 Aug 2024 - 22:09

RSUD Kepahiang tak dipakai untuk pelaksanaan tes kesehatan calon kepala daerah Pilkada 2024 nanti--Heru/RB

rsud kepahiang tak dipakai, tes kesehatan pilkada 2024 di kota bengkulu                            koranrb.id - rsud kabupaten kepahiang tak akan dipakai dalam pelaksanaan tes kesehatan calon kepala daerah di pilkada 2024 nanti.
kpu kabupaten kepahiang telah menunjuk dan menjalin kerjasama dengan rsud m yunus kota bengkulu, saat pelaksanaan tes kesehatan.
terkait jadwal pelaksanaan, komisioner kpu kabupaten kepahiang anthaka ramadhan, minggu 18 agustus 2024 menerangkan masih dikoordinasikan kembali kepada rsud m yunus. 
"untuk jadwal tes kesehatan belum, ini masih kita koordinasikan lagi dengan rsud m yunus nantinya," ujar anthaka.
baca juga:hadapi pilkada seluma: erwin-jonaidi terima rekom pkb 
baca juga:kopli-roiyana kuasai 17 kursi parlemen, melenggang maju di pilkada lebong 
melihat perkembangan terkini, akan ada 3 bakal calon kepala daerah di pilkada 2024 kabupaten kepahiang nanti, yang akan menjalani tes kesehatan. 
yakni, bapaslon riri damayanti - ujang irmansyah yang sudah dinyatakan memenuhi syarat (ms) dalam verifikasi faktual (verfak) kedua oleh kpu kabupaten kepahiang.
serta, dua bapaslon dari jalur parpol yakni zurdi nata - abdul hafizh dan windra purnawan - ramli. 
dalam tahapan pilkada 2024, pelaksanaan tes kesehatan dilaksanakan beriringan dengan jadwal pendaftaran bapaslon mulai 27-29 agustus 2024. 
baca juga:polisi selidiki kasus penikaman di simpang 6 tais, hari ini periksa saksi 
baca juga:kecelakaan maut padang pelasan seluma masih didalami, sopir truk diesel terancam pasal ini 
rentang waktu pemeriksaan kesehatan terhadap bapaslon dimulai pada, 27 agustus - 2 september 2024. 
pemeriksaan kesehatan sendiri, menjadi salah satu tahapan awal dan syarat yang wajib dipenuhi bagi bapaslon kepala daerah.
tahapannya sesuai dengan keputusan kpu ri nomor 1090 tahun 2024, tentang pedoman teknis pemeriksaan kesehatan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wabup serta walikota dan wakil walikota 2024
dalam keputusan kpu ri tersebut telah dijelaskan jenis pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dilakukan dengan penilaian status kesehatan.
baca juga:giliran pkb dan nasdem serahkan rekom ke arie-sumarno maju pilkada bengkulu utara 
baca juga:2 pelajar sd asal seluma lolos o2sn di jakarta, ini profilnya
pemeriksaan kesehatan akan melalui serangkaian proses menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi terkait. 
adapun daftar pemeriksaan yang wajib dijalani meliputi, anamnesis dan analisis riwayat kesehatan, pemeriksaan jiwa (rohani) terdiri dari pemeriksaan kesehatan jiwa (psikiatrik),  pemeriksaan kondisi psikologis dan pemeriksaan status penggunaan narkotika. 
lalu, pemeriksaan fisik (jasmani) terdiri dari penyakit dalam, jantung dan pembuluh darah,  paru, bedah, urologi,  ortopedi dan obstetri ginekologi. dalam hal pemeriksaan narkotika, juga dijelaskan ada 2 metode yang digunakan untuk menentukan kesimpulan. 
pertama, jika tidak ditemukan ketidakmampuan secara medis pada calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota, maka yang bersangkutan dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terindikasi penyalahgunaan narkotika untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. 
baca juga:kemajuan bengkulu utara dengan semangat kemerdekaan 
baca juga:viral indonesia bakal diguncang gempa megatrust, ini penjelasannya
interpretasi “mampu” pada hasil penilaian kesehatan merujuk kepada pengertian “fit” atau “laik” untuk melaksanakan tugas sebagai gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan.
kedua, jika ditemukan salah satu atau lebih ketidakmampuan secara medis (baik fisik, jiwa, dan/atau penyalahgunaan narkotika) pada calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota maka yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. 
interpretasi “tidak mampu” pada hasil penilaian kesehatan merujuk kepada pengertian “unfit” atau “tidak laik” untuk melaksanakan tugas sebagai gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan.