10 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia, Uangnya Tidak Habis untuk 7 Turunan
![](https://harianrakyatbengkulu.bacakoran.co/upload/a8fd9d477a2decf8746f7ca8bc938d0a.jpg)
Korupsi di PT Timah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 300 triliun dan kasus ini ditangani Kejagung,--Disway
Kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah mencapai Rp 12 triliun. Kasus izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) di Indonesia melibatkan korupsi terkait pemberian izin ekspor oleh pemerintah.
Pejabat pemerintah atau kementerian terkait diduga terlibat dalam praktik korupsi dengan memberikan izin ekspor CPO kepada perusahaan-perusahaan tertentu dengan imbalan suap atau kompensasi.
Ada laporan tentang pemalsuan dokumen dan manipulasi data untuk memfasilitasi izin ekspor yang tidak sesuai dengan ketentuan atau regulasi yang ada.
BACA JUGA:Meriah, Balap Perahu Tradisional Kampung Bahari Diikuti 43 Tim
BACA JUGA:Isu Gempa Megathrust, Pemkab Mukomuko Siaga Susun Kebutuhan
Korupsi ini berdampak pada ekonomi negara dengan merugikan pendapatan negara dari pajak ekspor serta menyebabkan kerusakan lingkungan akibat ekspansi industri sawit yang tidak terkendali.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam sektor perizinan dan ekspor, terutama dalam industri yang berdampak besar pada ekonomi dan lingkungan.
8 . Pengadaan Pesawat CRJ-100 Dan ATR 72-600
Kasus korupsi pengadaan pesawat CRJ-100 Dan ATR 72-600 mencapai Rp 9,37 triliun. Kasus pengadaan pesawat CRJ-100 dan ATR 72-600 di Indonesia melibatkan dugaan korupsi dalam proses pembelian pesawat oleh perusahaan negara, terutama Garuda Indonesia.
Pejabat Garuda dan pihak terkait diduga terlibat dalam praktik korupsi selama proses pengadaan pesawat. Ada indikasi bahwa pemilihan vendor dan harga pesawat tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan melibatkan suap atau kolusi.
Terjadi mark-up harga atau penggelembungan biaya dalam pengadaan pesawat, yang menyebabkan kerugian finansial signifikan bagi perusahaan.
Terdapat laporan tentang manipulasi kontrak dan persetujuan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, serta ketidaksesuaian antara spesifikasi pesawat yang dibeli dan kebutuhan sebenarnya.
BACA JUGA:Aktivis Lingkungan Soroti Limbah Solaria
BACA JUGA:Jika Tak Dibayar, TGR Bakal Ditangani Seksi Pidsus Kejari Kepahiang
Kasus ini berdampak pada kerugian keuangan perusahaan dan merusak reputasi Garuda Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga hukum lainnya terlibat dalam penyidikan dan upaya pemulihan.