Pidsus Kejari Beri Sinyal Usut TGR Sekretariat DPRD

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 20 Aug 2024 - 22:48

USUT TGR: Kasi Pidsus Kejari Kepahiang Febrianto Ali Akbar, SH menyampaikan peluang dilalakukan pengusutan TGR di Sekretariat DPRD Kepahiang--Foto: Heru Pramana.Koranrb.Id

Lalu, kelebihan pembayaran akomodasi penginapan Rp1,25 miliar yang masih menyisakan Rp923,77 juta belum ditindaklanjuti.

Termasuk, belanja alat tulis kantor dan belanja bahan cetak tidak semestinya Rp421,54 juta.

Serta, kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas, Rp2,33 miliar.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor 2 tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pada pasal 3 ayat 3 dengan jelas telah disebutkan bahwa "Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima".

Artinya, tenggat waktu tersebut hanya tersisa tak lama lagi jika, mengacu saat diterimanya LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2023 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu kepada Bupati Kepahiang. Sejatinya sudah berakhir sejak 3 Mei 2024 lalu.

pidsus kejari beri sinyal usut tgr sekretariat dprd                             kepahiang,koranrb.id  – seksi pidana khusus (pidsus) kejari kepahiang beri sinyal akan kesiapannya mengusut soal tuntutan ganti rugi (tgr) temuan bpk ri di sekretariat dprd kepahiang. 
saat ini, kejari kepahiang lebih dulu berupaya menuntaskan pengembalian tgr di lingkungan sekretariat dprd kepahiang yang secara keseluruhan jumlahnya miliaran rupiah.
diwawancarai, selasa 20 agustus 2024 kasi pidsus kejari kepahiang febrianto ali akbar, sh mengatakan masih menunggu perkembangan lebih jauh. 
baca juga:pemerintah terus berikan dukungan optimalisasi transformasi digital
baca juga:tim gtra diminta tuntaskan konflik pertanahan 
hal ini tak lain lantaran, saat ini kejari kepahiang masih berupaya menuntaskan surat kuasa khusus (skk) tgr sekretariat dprd, sesuai yang telah disampaikan pemkab kepahiang. "kita lihat dulu perkembangannya seperti apa,’’ ujar febri.
lebih jauh, febri dengan lugas menyampaikan tetap akan berkoordinasi dengan jajaran lainnya di kejari kepahiang.
"ke depan, apakah itu kita yang tarik (tangani,red) ke pidsus atau tetap di datun, kita lihat perkembangan selanjutnya," tambah febri. 
ada peluang pidsus ambil alih tgr setwan? "pada prinsipnya kita siap. hari ini pun (kemarin,red), jika dilimpahkan ke pidsus kita siap," tutup febri sembari pamit meninggalkan kejari lantaran harus pergi mengikuti sebuah kegiatan. 
baca juga:depresi karena sakit, dugaan pemicu bujang tebat karai akhiri hidup
baca juga:keterlaluan! 2 tersangka ini transaksi narkoba seharga rp69 juta di pelataran masjid 
dari keterangan inspektorat daerah, sebelumnya diketahui skk hanya dilayangkan  untuk 1 opd saja dalam hal ini sekretariat dprd dan sisanya merupakan individu yang jumlahnya tak kurang dari 50 orang. 
sesuai hasil laporan hasil pemeriksaan (lhp) atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd), ta 2023 dari badan pemeriksa keuangan (bpk) ri perwakilan provinsi bengkulu, sejumlah temuan didapati pada sekretariat dprd kabupaten kepahiang. 
diantaranya, belanja perjalanan dinas tak sesuai ketentuan rp2,4 miliar, yang masih menyisakan rp928,01 juta belum ditindaklanjuti.
lalu, kelebihan pembayaran akomodasi penginapan rp1,25 miliar yang masih menyisakan rp923,77 juta belum ditindaklanjuti. 
termasuk, belanja alat tulis kantor dan belanja bahan cetak tidak semestinya rp421,54 juta. 
serta, kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas, rp2,33 miliar.
baca juga:jika tak dibayar, tgr bakal ditangani seksi pidsus kejari kepahiang
baca juga:aparat penegak hukum bisa bertindak usut tgr rp11,4 miliar di sekretariat dprd kepahiang
sebagaimana tertuang dalam peraturan badan pemeriksaan keuangan nomor 2 tahun 2010 tentang pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan. 
pada pasal 3 ayat 3 dengan jelas telah disebutkan bahwa "tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada bpk paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima".
artinya, tenggat waktu tersebut hanya tersisa tak lama lagi jika, mengacu saat diterimanya lhp atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) ta 2023 dari bpk ri  perwakilan provinsi bengkulu kepada bupati kepahiang. sejatinya sudah berakhir sejak 3 mei 2024 lalu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 21 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan