15 Saksi Diperiksa, Jaksa Butuh Keterangan Ahli Lanjutkan Pengusutan Dugaan Pidana di PT. ABS

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 21 Aug 2024 - 23:09

Kasi Pidsus Kejari Bengkulu Selatan Dafit Riadi --Foto: Rio Agustian. Koranrb.Id

15 saksi diperiksa, jaksa butuh keterangan ahli  lanjutkan pengusutan dugaan pidana di pt. abs                            kota manna,koranrb.id  – lima perkara dugaan tindak pidana pada pt. agro bengkulu selatan (abs) masih didalami jaksa penyidik kejari. sudah 15 orang saksi diperiksa dalam pengusutan tersebut.
lima laporan yang diterima oleh kejari bengkulu selatan ini salah satunya dugaan korupsi pada pt abs yang beroperasi di wilayah ulu manna dan pino raya.
pascadilaporkan oleh masyarakat pada mei 2024 lalu, perkara ini terus bergulir. bahkan yang dipanggil oleh jaksa  penyidik pidana khusus (pidsus) terus bertambah. dari sebelumnya lima orang kini bertambah menjadi 15 orang.
baca juga:bkpsdm pastikan penerimaan pppk 2024, honorer persiapkan ini
baca juga:hati-hati kirim stiker porno di wa, ancamannya pidana penjara
kajari bengkulu selatan, nurul hidayah, sh, mh melalui kasi pidsus dafit riadi, sh menerangkan, beberapa perkara saat ini sedang ditangani oleh bidang pidsus. 
total ada lima perkara, 2 sedang tahap penyelidikan dan tiga penyidikan.
untuk perkara laporan masyarakat terhadap pt abs tersebut, dafit menyebutkan masih melakukan pemanggilan terhadap orang-orang terkait seperti pt abs dan juga masyarakat yang bersangkutan dengan laporan.
secara total disebutkan dafit ada 15 orang yang telah dimintai keterangan.
“kita sudah melakukan klarifikasi para terperiksa belum menyebutnya saksi sampai saat ini sudah 15 orang,” kata dafit.
rencananya lanjut dafit dalam beberapa hari kedepan ia meminta keterangan ahli dari perkara tersebut.
baca juga: wujudkan satu data indonesia, sekda wajib opd lakukan ini
baca juga:hari pertama pendaftaran cpns masih sepi pelamar, ini pesan sekda sukarni 
“kalau masih ada waktu juga kita akan upayakan periksa ahli,” imbuhnya.
dalam perkara ini dafit menjelaskan adalah perkara tanah dan ada admintrasi didalamnya dan ada kemungkinan masalah perdata.
“sehingga kita tidak hanya dari keterangan dari pihak-pihak yang terkait tetapi juga membutuhkan keterangan dari ahli,” ujarnya.
secara terpisah, konflik lahan masyarakat  dengan pt abs terus berlanjut bahkan hingga ke pemprov bengkulu. 
terbaru, beberapa warga dari kecamatan pino raya yang tergabung dalam forum masyarakat pino raya (fmpr) ngadu ke gubernur bengkulu h. rohidin mersyah.
hal ini dilakukan masyarakat pino raya karena belum ada upaya penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan tersebut.
oleh karena itu, menyikapi pemkab bengkulu selatan terkesan abai dengan persoalan ini, beberapa warga pino raya memilih melaporkan hal ini ke gubernur bengkulu.
juru bicara fmpr rusli membenarkan, pihaknya  telah menyampaikan laporan ke gubernur bengkulu perihal konflik lahan masyarakat dan pt abs.
dalam laporan tersebut, pihaknya meminta gubernur menjalankan peraturan presiden (perpres) ri nomor : 62 tahun 2023 tentang percepatan reforma agraria.
"dalam hal ini, pak gubernur kan merupakan ketua gtra (gugus tugas reforma agraria) provinsi bengkulu. sehingga, kami yakin beliau memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik pt abs dengan masyarakat," kata rusli.
baca juga: pemeriksaan 20 saksi replanting sawit, jaksa tunggu hasil ahli
baca juga:curanmor gasak motor beserta gerobak sate parkir depan rumah 
bukan hanya itu, rusli juga menegaskan, fmpr juga meminta gubernur bengkulu menyurati pemkab bengkulu selatan dan kepala kantor bpn kabupaten bengkulu selatan, untuk mengevaluasi semua perizinan iup atau izin hgu pt abs yang beroperasi di wilayah kecamatan pino raya tersebut.
"laporan sudah beberapa kali disampaikan ke pemda dan dprd. tapi, tidak ada penyelesaian. makanya, kami harap gubernur bisa lebih tegas dan bisa mencari titik persoalan ini," tegas rusli.
masih rusli, fmpr juga meminta pemprov bengkulu memerintahkan opd terkait yang menuntaskan polemik pt abs agar melibatkan masyarakat.
"hal itu bertujuan agar penyelesaiannya tidak merugikan masyarakat," pungkas rusli.
sekedar mengingatkan, konflik lahan pt abs di wilayah kecamatan pino raya dipicu persoalan lahan dan saling klaim. bukan hanya di wilayah pino raya tetapi juga di wilayah desa bandar agung kecamatan ulu manna.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 22 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan